Kades paling banyak korupsi dana desa

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, tersangka kasus korupsi penyelewengan dana desa seusai menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, tersangka kasus korupsi penyelewengan dana desa seusai menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
© M Agung Rajasa /Antara Foto

Dana yang mengalir Rp1 miliar ke setiap desa sangat rawan menjadi bancakan yang melibatkan perangkat desa. Kepala desa termasuk pelaku terbesar dalam kasus penyelewengan anggaran desa yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, serta pendapatan asli daerah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, terdapat 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses penegak hukum pada 2016 sampai pertengahan 2017. Kasus terkini terjadi di Pamekasan yang melibatkan Bupati Achmad Syafii Yasin; Kepala Kejaksaan Negeri, Rudi Indra Prasetya; dan dan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi.

Kasus penyelewengan anggaran desa melibatkan 139 pelaku, 107 di antaranya kepala desa. Sisanya yaitu, 30 orang perangkat desa, dan dua orang istri Kades. Total kerugian mencapai lebih dari Rp30 miliar.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, banyaknya Kades yang menjadi tersangka menunjukkan bahwa tak dilaksanakannya kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 26 ayat (4) UU Desa menyebutkan, Kades berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Penyimpangan dana desa juga bisa jadi karena terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa lainnya. Banyak kepala desa yang pendidikan terakhirnya sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Sementara mereka dituntut mengelola anggaran yang cukup besar dan mempertanggungjawabkan secara akuntabel.

Selain kompetensi kepala desa, peneliti ICW Almas Sjafrina, mengatakan ada beberapa faktor penyebab korupsi dana desa. Faktor paling mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa.

Almas menambahkan, akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dibatasi. Padahal di pasal 68 UU Desa, telah diatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa.

Korupsi dana desa juga terjadi karena tidak optimalnya lembaga yang secara langsung memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Seperti kasus korupsi lainnya, korupsi dana desa pun terjadi karena faktor keserakahan dan tekad untuk mengembalikan biaya politik. Pemilihan kepala desa seringkali menuntut biaya yang besar sehingga calon terpilih akan terus berpikir untuk balik modal.

Kades "nakal" yang menyelewengkan dana desa saat ini ditangani kepolisian dan kejaksaan. Peneliti ICW, Egi Primayogha mengatakan, ada batasan kewenangan yang dimiliki oleh KPK sehingga tidak bisa menyentuh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kades.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, peyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan korupso yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Meski masih banyak celah, pemerintah tetap melanjutkan program dana desa itu. Tahun ini dana desa yang dikucurkan adalah sebanyak Rp60 triliun untuk 74.910 desa. Sejumlah lembaga seperti KPK berupaya dilibatkan dalam program ini. KPK merekomendasikan pengelolaan dana desa "ganti mesin" agar lebih sederhana dan tidak tumpang tindih.

"Bukan hanya direformasi, tapi juga harus ganti mesin artinya tumpang tindih dibenahi, lebih disederhanakan, sistem yang pengantarannya didorong supaya ada check and balances juga," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dana desa melibatkan lembaga lintas kementerian. Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Kementerian Keuangan menyalurkan dana desa dan penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dengan tiga lembaga yang mengurus dana desa tersebut, dana desa pun rawan diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu ke hilir.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.