PELECEHAN SEKSUAL

Kala proses hukum tak berpihak pada korban pemerkosaan

Ilustrasi korban pemerkosaan.
Ilustrasi korban pemerkosaan. | 271 Eak Moto /Shutterstock

Aksi bejat itu dilakukan di bulan Suci Ramadhan, Juni silam. Sebanyak 21 pria--dengan tertua berusia 30 tahun dan lainnya 13-22 tahun--memperkosa seorang bocah berumur 13 tahun.

Lokus kejadian di tepi sungai di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Korban diperkosa secara bergiliran selama 2 malam. Bejat!

Peristiwa itu bermula saat korban tengah melintas pada malam hari di depan kerumunan pemuda yang berpesta minuman keras. Menurut Kompas.com, korban kemudian dipanggil salah satu pria tadi dan dibawa ke pinggir sungai untuk diperkosa.

Begitu selesai, pelaku menguhubungi para temannya dan memperkosa secara bergilir. Tak berhenti sampai di situ, menurut CNN.com, setelah aksi tersebut pelaku berinisial DA membawa korban ke rumahnya.

Keesokan harinya, korban kembali diperkosa dengan pria yang berbeda. Kejadian tersebut baru terungkap pada 11 Oktober kemarin, karena nenek dan paman korban melaporkannya ke Polres Sulu.

Jeda waktu antara peristiwa dan pelaporan ini, menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Dicky Sondani, karena korban takut menceritakan kejadian pahit itu. "Hal itu menjadi alasan anggota keluarganya baru melapor polisi belakangan," ucap Dicky.

Sejauh ini, korps Bhayangkara telah mengamankan 14 pelaku. Sementara 7 lainnya kabur ke luar Kabupaten Luwu dan tengah diburu pihak berwajib.

Kini, para pelaku bakal disangkakan Pasal 76 huruf e jo Pasal 82 ayat 1 UU No. 35/2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. "Mereka kami kenakan pasal berlapis. Itu karena perbuatannya yang sudah melewati batas," kata Dicky.

Kontroversi Tito

Ini seperti fenomena gunung es. Korban di Luwu di atas, hanya satu dari sekian banyak korban pemerkosaan yang tak ingin melapor ke Polisi.

Menurut survei daring yang dilakukan Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.co dan Change.org, sepanjang 2016 terdapat 93% penyintas kasus pemerkosaan tidak melaporkan kasus mereka ke kepolisian.

Survei yang sama juga menunjukkan hanya 1 % dari 25.214 responden yang menyebut kasusnya dituntaskan secara hukum. Lainnya (6%) menyatakan, kasus mereka didiamkan, pelaku dibebaskan, dan sejumlah kondisi yang dinilai tak memihak korban.

Pasca penelitian tersebut, sebuah kontroversi dikeluarkan oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Kepala Polisi Republik Indonesia itu menyampaikan bahwa Polisi bisa menanyakan kepada korban hal yang sensitif.

"Terkadang Polisi harus menanyakan yang sensitif pada korban demi mendapatkan gambaran utuh tindak pidana perkosaan ... Seperti 'Apakah setelah diperkosa anda merasa nyaman atau tidak'?" kata Tito, kepada BBC Indonesia.

Pernyataan Tito itu tak lepas dari pertanyaan Rebecca Henschke, wartawan BBC pada pertengahan pekan lalu. Pertanyaan itu sebenarnya biasa saja.

Kurang-lebih seperti ini: "Apa tindakan anda dengan tuduhan adanya upaya mempermalukan korban pemerkosaan dengan cara menginterogasi mereka lewat peragaan, khususnya bagi sesama jenis?"

Tito saat mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR pada Rabu (12/10). Pernyataan soal nyaman atau tidak kala mengintrogasi korban pelecehan seksual menuai kontroversi.
Tito saat mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR pada Rabu (12/10). Pernyataan soal nyaman atau tidak kala mengintrogasi korban pelecehan seksual menuai kontroversi. | Wahyu Putro A /Antara Foto

Sontak, apa yang disampaikan Tito tadi mendapat reaksi dari berbagai kalangan, terutama aktivis perempuan. Mereka menyayangkan pernyataan tersebut, karena seperti tidak menghargai dan mengerti perasaan para penyintas pemerkosaan.

Salah satu yang bereaksi adalah Tim Kampanye #MulaiBicara. "Tak pernah ada yang merasa 'nyaman' saat harga diri dikoyak; kemudian dibalut rasa bersalah, dipersalahkan dan dipinggirkan hukum," tulis #MulaiBicara, Jumat (20/10), (H/T Republika.co.id).

Sedangkan LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Indonesia (LBH APIK) mengatakan bahwa apa yang disampaikan Tito tersebut memang cerminan di lapangan; beban pembuktian terletak di korban.

Beberapa hari kemudian, Tito pun memberi klarifikasi soal pernyataannya tadi. Ada empat poin dalam penjelasan Tito mengenai hal itu.

Inti dari penjelasan tersebut adalah, bahwa penggunaan kata "nyaman" dan "tidak nyaman" adalah hanya diksi bahasa operasional penyidik untuk mencari tahu ada atau tidaknya persetujuan. Hal ini dikarenakan pemerkosaan adalah tindak pidana yang membutuhkan penanganan khusus.

Sebab, menurut Tito, pihaknya kerap menerima laporan pemerkosaan yang disebabkan oleh praktik ingkar janji pasangan untuk menikahi.

"Karena itu, kebutuhan memastikan adanya consent (persetujuan) atau tidak consent menjadi pelindung bagi mereka yang benar-benar menjadi korban kekerasan," kata Tito.

Apapun itu, karena soal ini, Tito berniat mengubah standard operating procedure di Badan Reserse Kriminal soal penanganan pemerkosaan dan kasus lain yang melibatkan perempuan dan anak.

Sikap Tito diapresiasi LBH APIK Indonesia. Menurut sang pengurus, Ratna Batara Munti, langkah Tito tersebut sangat baik. Ia juga berharap adanya revisi Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 3 Tahun 2008.

Beleid terakhir itu tentang Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Perempuan dan Anak. "Peraturan ini tampaknya belum benar-benar ada pengawasan, sejauh mana dijalankan. Karena beda-beda, ada yang bagus, seperti Polres Jakarta Timur," kata Ratna.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR