KERUSUHAN PAPUA

Kapolri yakin Benny Wenda ada di balik rusuh Papua

Warga membersihkan sisa kebakaran di halaman rumahnya yang hangus terbakar di Kota Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019).
Warga membersihkan sisa kebakaran di halaman rumahnya yang hangus terbakar di Kota Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019). | Zabur Karuru /AntaraFoto

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian menyimpulkan Benny Wenda sebagai terduga dalang di balik kerusuhan di dalam serta luar Papua dan Papua Barat.

Benny, tokoh separatis yang memimpin gerakan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat itu turut diklaim sebagai penggerak dari aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Dari keterangan Tito di Jayapura, Papua, Kamis (5/9/2019), upaya Benny menggiring massa adalah dengan memproduksi dan menyebarkan kabar hoaks bernada propaganda.

“Direktorat Siber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua,” kata Tito, dalam laporan AntaraNews.

Mantan Kapolda Papua itu mencurigai, aksi propaganda diciptakan untuk menggiring opini dunia internasional tentang adanya kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Pasalnya, dalam waktu dekat Benny dikabarkan akan menghadiri sidang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) di Jenewa, Swiss. Dalam sidang itu, Benny direncanakan membahas isu-isu pelanggaran HAM dan keamanan di Papua dan Papua Barat.

“Tujuannya itu. Nggak ada yang lain. Siapa yang main? Benny Wenda. Titik,” tukas Tito.

Tito tidak mendetailkan langkah hukum apa yang bakal ditempuh terhadap sosok yang kini menetap—setelah mendapatkan suaka—di Oxford, Inggris, itu.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie memastikan Benny sudah tak lagi berstatus warga negara Indonesia (WNI). Benny adalah warga kehormatan Inggris yang menurut sepengetahuan Ronny kini memiliki kewarganegaraan Belanda.

“Kalau dia sudah terdaftar jadi warga negara asing, ya dengan sendirinya kita cabut kewarganegaraannya,” kata Ronny.

Pada kesempatan berbeda, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono menuding pihak yang berada di belakang aksi Benny adalah Vanuatu dan Inggris.

“Siapa yang membawa Benny ke Komisi Tinggi HAM PBB itu? Vanuatu kan. Vanuatu siapa? Inggris. Ya itulah biang keladinya,” kata Hendro usai forum diskusi di Jakarta Selatan.

Hendro menyebut kejadian di Papua sengaja digunakan kelompok tertentu untuk memecah belah bangsa, termasuk dalam hal ini pihak asing. Menurutnya, ada pihak-pihak yang sengaja menggalang opini dunia melalui perang informasi.

Sebab, selama ini isu rasisme tidak pernah pecah menjadi kerusuhan di Indonesia.

“Di rumah, saya itu dipanggil codot oleh abang saya. Tidak marah. Apakah saya langsung lari ingin merdeka? Tidak. Saya tidak apa-apa,” kata Hendro, dalam CNN Indonesia.

Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Vanuatu berada di antara timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji, dan selatan Kepulauan Solomon. Vanuatu dihuni bangsa Melanesia, seperti misalnya orang Papua.

Pemerintah sejak lama tak akur dengan Vanuatu lantaran sikap mereka yang pro terhadap kemerdekaan Papua. Vanuatu juga dituding sebagai pihak utama yang membantu Benny keluar dari Papua dan berangkat menuju kantor OHCHR di Jenewa, Swiss.

Blokir internet dicabut

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah telah mencabut pemblokiran akses internet dan data di Papua dan Papua Barat terhitung mulai Kamis (5/9/2019).

Pertimbangan pencabutan blokir lantaran kondisi keamanan di Bumi Cenderawasih sudah kondusif. Wiranto memastikan pencabutan blokir itu berlaku di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, tanpa terkecuali.

“Tadi saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolri, BIN, dan aparat keamanan di depan sana, keadaan cukup kondusif. Maka pembatasan internet, seperti janji saya kemarin, dicabut,” kata Wiranto dalam jumpa pers di kantornya.

Kendati demikian, Wiranto mengingatkan pemerintah tidak akan segan memblokir kembali akses internet dan data di Papua dan Papua Barat bila kerusuhan kembali pecah.

“Apabila keadaan memburuk, mudah-mudahan tidak, maka tentu pembatasan akan kami lakukan kembali,” tukasnya.

Pengiriman pasukan masih berlangsung

Kendati pemerintah mengklaim situasi keamanan sudah kembali kondusif, pengiriman pasukan tambahan untuk provinsi paling timur di Indonesia tetap dilakukan.

Keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyatakan, pada Kamis ini pihaknya mengerahkan tambahan 43 Satuan Setingkat Kompi (SKK) ke Papua dan Papua Barat.

Perinciannya, 13 SSK di Papua barat dan 30 SSK personel di Papua. Total pasukan itu setara dengan 4.300 personel.

Dedi mengklaim pengiriman pasukan tambahan ke Papua adalah untuk memastikan situasi benar-benar aman di sana.

“Papua Barat untuk pertama kali, hari ini sangat kondusif. Artinya, seluruh kegiatan masyarakat sudah berjalan normal kembali,” tukas Dedi.

Sebelumnya, sejumlah kepolisian daerah di luar Papua mengirim bantuan ribuan personel Brimob ke Papua dan Papua Barat.

Pasukan itu di antaranya berasal dari Kalimantan Barat (180 personel), Sumatra Utara (500 personel), Kepulauan Riau (252 personel), Sumatra Selatan (250 personel), Maluku Utara (200 personel), Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan (400 personel), dan Sulawesi Tenggara (100 personel).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR