Karena Iran, Qatar dikucilkan

Pemimpin Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani
Pemimpin Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani | Osama Faisal /AP Photo

Qatar kejatuhan bom diplomatik yang dilepaskan negara-negara tetangganya pada Senin (5/6/2017).

Dalih embargo adalah dugaan bahwa negeri tersebut mendukung ISIS, Al Qaeda, dan Ikhwanul Muslimin--pun pemberontak Syiah di Arab Saudi dan Bahrain.

Menurut warta yang disitir The Atlantic, enam negara ikut dalam upaya mencekik Qatar, yakni Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, Libya, dan Yaman demi melindungi "keamanan nasional dari bahaya terorisme dan ekstremisme".

Padahal, jika menilik korespondensi elektronik antara mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan ketua tim kampanye kepresidenan Hillary pada pemilihan Presiden AS 2016, John Podesta, yang dibocorkan WikiLeaks, Qatar dan Saudi disinggung sebagai pihak yang "memberikan dukungan keuangan dan logistik secara sembunyi-sembunyi kepada ISIL (nama lain ISIS) dan kelompok Sunni radikal lain di kawasan".

Selain itu, sempat pula terbetik kabar bahwa kebijakan yang diambil sejumlah negara itu dipicu komentar pemimpin Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, di media massa.

Sebagaimana bisa terbaca di Haaretz, Tamim, yang ketika naik takhta pada 2013 menjadi emir termuda Qatar, ditengarai berkeberatan dengan sikap kontra pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Teluk terhadap Iran. Pasalnya, menurut Tamim, Iran adalah "negara besar yang berkontribusi dalam memungkinkan kestabilan di kawasan (Timur Tengah)".

Bukan kebetulan kalau perairan Teluk antara Qatar dan Iran menyimpan lapangan gas terbesar dunia seluas 9.700 km persegi yang memiliki cadangan gas 43 triliun meter kubik.

Bagian selatan yang mengiris Qatar disebut Lapangan Utara, sedangkan bagian Iran disebut Porsi Selatan.

Tamim pun diduga melontarkan pernyataan bahwa Hamas, Hizbullah, dan Ikhwanul Muslimin bukan teroris, melainkan gerakan pemberontakan.

Kebingungan muncul sewaktu Kantor Berita Qatar--pihak yang memuat berita berisi pernyataan Tamim--menampik kebenaran komentar dimaksud. Menurut mereka, pernyataan Tamim sudah dimodifikasi oleh peretas yang menjebol situs web dan akun Twitter.

Ditulis media Uni Emirat Arab, The National, kantor urusan komunikasi pemerintah Qatar menyatakan bahwa "situs web Kantor Berita Qatar...telah diretas oleh pihak yang belum diketahui identitasnya". Akibat dari peretasan itu, "pernyataan palsu (memakai nama) Yang Mulia (Tamim) pun muncul".

Hal yang tak pula dapat dikesampingkan adalah perubahan suhu politik setelah kunjungan Presiden AS, Donald Trump, ke kawasan pada pertengahan Mei.

Kala itu, sosok yang lama dikenal sebagai taipan properti dan pemilik kontes kecantikan itu mengecam Iran, hal yang diwartakan BBC berfungsi sebagai "pelekat koalisi Israel, Arab Saudi, dan sejumlah negara Teluk".

Sementara itu, kekuatan militer Qatar sesungguhnya tak dapat dibandingkan dan ditandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Menurut The Guardian, anggaran pertahanan domestiknya mencapai 1,9 miliar dolar AS, dan hanya seujung kuku anggaran pertahanan Arab Saudi sebesar 56,7 miliar dolar AS.

Jumlah tentara, tank, dan pesawat yang dimilikinya pun lebih sedikit dari Bahrain atau Uni Emirat Arab. Namun, pemerintah AS memilih negeri itu sebagai Pangkalan Militer yang menampung 10 ribu personelnya.

Namun, secara ekonomi, negeri itu boleh jadi lebih superior ketimbang saudara-saudaranya di kawasan. Qatar saat ini masih berada dalam daftar negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia, jauh di atas Saudi, serta memuncaki lis negara terkaya dunia versi majalah Forbes.

Meski begitu, negara pengekspor LNG terbesar di ranah global ini dalam waktu dekat kemungkinan akan kesulitan bergerak karena masih menyandarkan pangan domestik pada impor. Penutupan akses darat--selain laut dan udara oleh negara-negara yang disebut di atas--akan meniadakan rute darat utama ke dalam negeri.

Di langit, Qatar Airways, salah satu maskapai penerbangan kawasan yang melayani perjalanan jarak jauh, telah menangguhkan layanan ke Arab Saudi; Etihad (Abu Dhabi), menangguhkan penerbangan ke Qatar; Emirates (Dubai), mengambil langkah serupa; begitu pun maskapai bujet, flydubai.

Menanggapi aksi dari negara-negara itu, Kabinet Qatar, seperti ditulis Al Jazeera, menyebutnya "tidak dapat dibenarkan", dan merupakan "pelanggaran atas kedaulatan Qatar sebagai negara". Meski bisa dikata bahwa ketegangan ini bukan hal baru.

Pada 2014, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menarik para duta besarnya dari Qatar secara temporer. Masalah berpangkal dari Mesir, negara yang pemerintahan Ikhwanul Muslimin mendapat dukungan dari Qatar. Negeri yang sama juga menampung pemimpin eksil Hamas dan para petinggi Taliban.

Sebagai sayap berita, dari Amerika Serikat diperoleh informasi bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah menyetujui potensi penjualan senilai 1,4 miliar dolar AS atas pelatihan dan perlengkapan militer ke Arab Saudi. Itu adalah bagian dari kesepakatan senjata bernilai 110 miliar dolar AS yang dibikin oleh Trump dan kerajaan Saudi Mei silam.

Termasuk butir penjualan adalah sistem radar produksi Lockheed Martin Corp., serta program pelatihan bagi Angkatan Bersenjata Kerajaan Saudi dan pasukan lain milik kerajaan lain yang berada di dalam dan luar negeri.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR