INDUSTRI PERIKANAN

Kartun: Gubernur Maluku berang, tantang Susi perang

Murad Ismail menyalahkan Menteri Susi karena merugikan Maluku. Ini soal dana bagi hasil. Provinsi tak kebagian.
Murad Ismail menyalahkan Menteri Susi karena merugikan Maluku. Ini soal dana bagi hasil. Provinsi tak kebagian. | Salni Setyadi /Beritagar.id

BERANG | Bagi Gubernur Maluku Murad Ismail, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti itu merugikan provinsi. Maka dia pun berseru, "Kita perang!"

"Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” kata Murad di Ambon, Senin (2/9/2019).

Menurut Murad, setelah moratorium kapal asing, ada 1.600 kapal ke laut Aru. "Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya. Aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.

Provinsi memang tak dapat dana bagi hasil sumber daya alam. Yang mendapatkan adalah kota dan kabupaten. Porsinya 20 persen dari seluruh penerimaan negara bukan pajak dari sektor perikanan untuk pemerintah pusat, 80 persen untuk kota dan kabupaten.

Manajer Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Ervyn Kaffah, berkomentar, "Jadi, mungkin saja Pak Gubernur dibisiki informasi yang salah soal ini dari bawahannya."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR