DEFISIT BPJS KESEHATAN

Kartun: Iuran BPJS kenapa memaksa rakyat

Apakah BPJS takkan defisit lagi setelah menaikkan premi? Begitulah pertanyaan rakyat. Ada juga yang lucu: kalau ogah bayar jangan dilayani.
Apakah BPJS takkan defisit lagi setelah menaikkan premi? Begitulah pertanyaan rakyat. Ada juga yang lucu: kalau ogah bayar jangan dilayani. | Salni Setyadi /Beritagar.id

BIAYA | Mulai 1 Januari 2020 premi Kesehatan BPJS naik. Berlaku untuk kelas I (dari Rp80.000 menjadi Rp160.000) dan kelas II (dari Rp51.000 jadi Rp110.000). Namun kelak kelas III juga naik, dari Rp23.000 dan Rp25.000 menjadi Rp42.000.

Kenaikan ini memancing beragam tanggapan. Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hatari, mengatakan, BPJS Kesehatan pernah defisit sekitar Rp5 triliun. “Apakah pemerintah bisa menjamin kalau defisit ditutup dengan kenaikan iuran, lalu masalah selesai?” dia bertanya dua hari lalu (2/9/2019).

Di sisi lain seorang warganet, penentang Presiden Joko Widodo, mencuit bahwa iuran BPJS itu terkesan memaksa.

Lho, BPJS Kesehatan memang wajib. Tentu punya unsur memaksa. Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap orang di Indonesia, termasuk pekerja migran di negeri ini, harus ikut sistem jaminan sosial.

Untuk warga yang tak mampu, negara akan menalangi. Namun yang terjadi kemudian adalah kekacauan data.

Mereka yang berhak dibayari pemerintah malah tak dapat. Di sisi lain, orang yang mampu malah ditraktir pemerintah. Lalu, mereka yang sudah sembuh tak mau bayar iuran. Kusut.

Padahal prinsip BPJS itu sederhana: jumlah peserta sehat harus lebih banyak daripada peserta yang sakit. Itulah gotong royong. Dengan catatan kalau semua yang sehat itu taat iuran. Begitu juga yang sakit.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR