RADIKALISME

Kartun: NKRI bersyariat, rindu akan Piagam Jakarta

Ijtimak Ulama IV ajak umat menegakkan khilafah dan mewujudkan NKRI bersyariat. Masih sebut UUD 1945 dan Pancasila sih. Kalau khilafah FPI?
Ijtimak Ulama IV ajak umat menegakkan khilafah dan mewujudkan NKRI bersyariat. Masih sebut UUD 1945 dan Pancasila sih. Kalau khilafah FPI? | Salni Setyadi /Beritagar.id

KHILAFAH | Dua peristiwa berselang hari, di luar urusan listrik, telah menghangatkan perbincangan khalayak. Peristiwa pertama: delapan butir rekomendasi hasil Ijtimak Ulama IV, di Bogor (5/8/2019).

Dua di antaranya adalah "penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban agama Islam", dan "mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila".

Adapun peristiwa kedua: Front Pembela Islam (FPI), melalui juru bicara Slamet Maarif, di Jakarta kemarin (6/8/2019), mengajak pemerintah berdialog soal kata "khilafah" dalam anggaran dasar FPI.

FPI ingin berdialog, karena soal khilafah itulah yang menjadi alasan pemerintah menolak permohonan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

Bagi pemerintah, ormas apa pun dilarang mengembangkan ideologi selain Pancasila.

Ihwal NKRI bersyariat, ada sejumlah catatan:

  • Menyangkut syariat Islam dalam bernegara — di luar prinsip ekonomi syariah — wacananya menguat pasca-Reformasi.
  • Sejumlah politikus Islam ingin menghidupkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta: "Ketuhanan 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'".
  • Kompromi para bapak bangsa akhirnya mengubah kalimat itu menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Mukadimah UUD 1945.
  • Menjadi soal, apakah NKRI bersyariat versi Ijtimak Ulama dan FPI itu sekadar spirit ataukah menjadi produk hukum positif: dari peraturan daerah (perda) syariah hingga ke atas, undang-undang dasar, yang bisa saja mengikat tak hanya muslim namun juga non-muslim.
  • Spirit dalam syariah lebih kepada penjagaan nilai-nilai internal oleh pemeluk dan pemuka Islam. Pelanggaran nilai-nilai keagamaan tak otomatis menjadi perbuatan pidana publik: ada larangan dan sanksi oleh negara.
  • Atau dalam tuturan ahli hukum tata negara Mahfud M.D.: "Misalnya orang harus rajin salat, tidak usah diperdakan. Orang harus berpuasa, harus sopan, kan tidak usah diatur itu."

Adapun perihal gagasan menghidupkan kembali khilafah ada sejumlah catatan:

  • Khilafah adalah sistem kepemimpinan (baca: pemerintahan) di bawah khaklifah berdasarkan hukum-hukum Islam.
  • Kalangan penentang pewujudan khilafah selalu mempertanyakan dalil khilafah Islamiyah dalam Alquran.
  • Sebuah paradoks jika penganjur khilafah menolak demokrasi, yang memang tak sempurna, karena merupakan buatan manusia. Bukankah khilafah juga buatan manusia, dengan segala catatan plus-minus dalam sejarah?

Dalam upaya mewujudkan NKRI bersyariat maupun menghidupkan khilafah itu peluangnya diberikan oleh demokrasi, karena prinsip demokrasi tak mungkin melarang apalagi menindak pikiran.

Akan tetapi melalui cara demokratis lagi konstitusional, gerilya dapat dilakukan, untuk tujuan jangka panjang, bila perlu akhirnya meminggirkan demokrasi.

Padahal nilai-nilai kemanusiaan dalam demokrasi tak mendewakan pendekatan kuantitatif: yang paling banyak berarti selalu boleh dan berhak menentukan segalanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR