KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kasus anak berhadapan dengan hukum tetap tertinggi

Sejumlah anak mengikuti lomba mewarnai saat Kampanye Perlindungan Tumbuh Kembang Anak di Alun-alun Serang, Banten, Minggu (8/4/2018) dalam rangka kampanye perlindungan terhadap tumbuh kembang anak.
Sejumlah anak mengikuti lomba mewarnai saat Kampanye Perlindungan Tumbuh Kembang Anak di Alun-alun Serang, Banten, Minggu (8/4/2018) dalam rangka kampanye perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. | Asep Fathulrahman /Antara Foto

Kasus kekerasan anak di Indonesia membutuhkan pengawasan serius. Banyaknya aturan bukan jaminan, kepedulian dan pemahaman orang tua pun masih harus ditingkatkan. Dibutuhkan peran bersama dalam memutus rantai kekerasan anak.

Dalam tujuh tahun terakhir, bukan hanya jumlah kekerasan yang meningkat, bahkan jenis kekerasannya. Dalam Laporan Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2017 (berkas PDF) puncak kekerasan pada anak terjadi pada 2014.

Dalam laporan itu disebutkan sumber datanya berasal dari pengaduan langsung yang diterima KPAI dan hasil investigasi kasus, pemantauan berita kasus di media cetak dan daring, pengaduan daring dan hotline service bank data, serta data lembaga mitra KPAI se-Indonesia. Kenyataannya, bisa jadi lebih banyak yang tak terlaporkan.

KPAI menggolongkan kasusnya dalam 10 kategori. Setiap kategori, ada anak yang berstatus sebagai pelaku, korban, maupun saksi kasus kekerasan. Data untuk artikel ini hanya menggunakan kasus-kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban. Periode data sejak 2011 sampai 31 Desember 2017.

Ketua KPAI, Susanto, menjelaskan biang kekerasan pada anak di Indonesia adalah lemahnya pemahaman masyarakat dan orang tua terhadap makna perlindungan anak. Laku kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau orang terdekat anak dianggap hal yang lazim, padahal itu termasuk pembiaran.

Menurutnya, masih banyak orang tua dan masyarakat menganggap anak itu milik dia sendiri. Alhasil, apapun yang dilakukan terhadap anak dianggap sah-sah saja dengan alasan agar perilaku dan sikap anak menjadi lebih baik.

"Padahal tidak seperti itu dalam hal perlindungan. Anak itu titipan Tuhan, harus dijaga, dirawat, dididik agar tumbuh optimal, dan proses itu dilakukan dengan baik-baik," kata Susanto saat dihubungi Beritagar.id, Selasa (24/4/2018).

Dari data yang diolah Lokadata Beritagar.id atas laporan itu, pada periode 2011-2014 kekerasan terhadap anak didominasi kategori anak yang berhadapan dengan hukum, seperti kekerasan seksual (perkosaan, pencabulan, atau sodomi), atau kekerasan fisik.

Puncak kekerasan anak di Indonesia terjadi pada 2014--dalam kategori anak sebagai korban saat berhadapan dengan hukum--sebanyak 1.250 kasus (17,5 persen) dari 21.985 kasus. Angkanya memang turun drastis pada 2015, digeser kasus kekerasan di ranah keluarga dan pengasuhan alternatif.

Meroketnya angka kekerasan di ranah hukum pada 2014, menjadi salah satu pemicu DPR RI menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan amandemen terhadap UU Perlindungan Anak. Pada Kamis 10 Juli 2014, badan legislatif itu mengesahkan Perubahan Pertama UU Perlindungan Anak.

Seperti ditulis Anggara Suwahju, sekarang Direktur Eksekutif ICJR, perubahan pertama berjudul UU No. 35/2014 itu meliputi sebagian besar dari UU Perlindungan Anak dan mengubah sistematika UU Perlindungan Anak versi 2002 secara drastis.

Fokusnya, pemberatan pidana untuk mengoptimalkan efek jera, seraya mengatasi masih minimnya respons dari sistem penegakan hukum. Belakangan diterbitkan lagi perubahan berikutnya, lewat UU No. 17/2016 yang merupakan penetapan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2016, atau dikenal sebagai "Perppu Kebiri".

Meski sempat turun drastis pada 2015, angka kekerasan seksual atau kekerasan fisik terhadap anak itu tetap merayap naik pada 2016 hingga 2017. Penurunan secara konsisten justru terjadi sejak 2013 pada ranah keluarga dan pengasuhan alternatif.

Lihat saja gambaran dalam setahun lalu pada grafik berikut. Kasus kekerasan seksual berupa perkosaan, pencabulan, sodomi dan lainnya, serta kekerasan fisik dalam bentuk penganiayaan, pengeroyokan, atau perkelahian, masih mendominasi.

Apa penyebab dan dampaknya?

Meski data dalam tulisan ini tidak menyoroti anak sebagai pelaku saat berhadapan dengan hukum, Ketua KPAI berkukuh dalam posisi itupun anak tetaplah sebagai korban. Menurut Susanto, apa yang dilakukan anak hingga dia jadi pesakitan di pengadilan, adalah dampak lingkungan yang tak sesuai.

Anak-anak yang menonton dan mengakses internet dengan konten kekerasan dan pornografi, misalnya, memicu anak menjadi pelaku pencabulan atau pelaku kekerasan di sekolah. Anak, dalam hal ini, harus tetap dipandang sebagai korban keadaan.

Ia menambahkan, kasus kekerasan di ranah keluarga dan pengasuhan alternatif lebih banyak disebabkan oleh lemahnya kompetensi pengasuhan anak. Ia menggarisbawahi bahwa di Indonesia memang tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua.

"Dalam beberapa kasus orang tua sering abai, melakukan kekerasan secara fisik. Belum lagi saat jarang bertemu anak karena kesibukan, kalau ketemu anak kerap dibiarkan sendiri karena orang tuanya sibuk dengan smart phone-nya," terang Susanto.

Kondisi tak jauh berbeda berlaku di lembaga pendidikan. Lemahnya sistem atau fondasi sekolah dalam hal perlindungan anak--terutama dari sisi manajerial dan kompetensi tenaga pendidik--hingga kini masih dalam tahap perbaikan.

Apapun jenis kekerasan dan berapapun jumlah kekerasan yang dialami, hal yang paling penting adalah anak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Setiap bentuk kekerasan pada anak pasti memiliki dampak terhadap perkembangannya.

Psikolog anak dan keluarga, Anna Surti Ariani, menjelaskan bahwa segala jenis bentuk kekerasan terhadap anak pasti akan berdampak. Dampaknya tergantung dari jenis kekerasan yang dialami, misalnya mendapatkan kekerasan fisik dan verbal.

"Tergantung juga pelakunya siapa. Jika pelakunya orang tua, dampaknya juga berbeda saat dilakukan oleh orang lain, teman sebaya, atau lingkaran keluarga lainnya. Kemudian dari sisi anak itu sendiri dan usianya," kata Anna kepada Beritagar.id, Selasa (24/4/2018).

Kalau anaknya tangguh, kata Anna, dampaknya akan berbeda dengan anak yang rentan. Dampak itu tergantung pula pada penanganannya. Kalau setelah terjadi kekerasan dan ketahuan, orang tua menanganinya secara tepat hingga pendampingan, hasilnya berbeda bila ada pengabaian, atau tanpa pendampingan.

Berdasarkan pengalamannya menangani pasien selama ini, dampak kekerasan oleh orang yang paling dipercaya anak berdampak paling besar dibanding dengan jenis kekerasan lainnya. Misalnya sering dipukul atau dicaci maki oleh orang tua, dampaknya bisa lebih besar daripada korban bullying oleh temannya di sekolah.

"Orang yang sangat dipercaya anak yakni orang tua, anak itu kan butuh pendampingan, kasih sayang. Kalau orang yang dipercaya melakukan kekerasan itu sendiri, justru efeknya akan lebih besar," terang Anna.

Saat hubungan anak dan orang tua memburuk, akan berpengaruh pada kepribadian anak. Anak itu cenderung sulit percaya pada orang lain, susah bekerja sama, dan bisa berlanjut dalam pilihan pasangan hidup si anak kelak.

Namun, psikolog lulusan Universitas Indonesia itu mengingatkan, korban kekerasan pada masa kecil, tidak serta merta menjadikannya pelaku kekerasan pada anak saat ia menjadi dewasa atau menjadi orang tua.

"Kekerasan yang kita bicarakan di sini bukan yang sekali atau dua kali ya, tapi yang intens dan berlangsung lama. Tapi memang ada orang-orang gagal move on dari trauma masa lalunya. Itu yang rentan melakukan tindak kekerasan," ujar Anna.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR