OTT KPK

Kasus hakim di Tangerang jadi pukulan telak lembaga peradilan

Seorang jurnalis melihat ruangan hakim WNN yang disegel KPK dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Tangerang, Tangerang, Banten, Selasa (13/3).
Seorang jurnalis melihat ruangan hakim WNN yang disegel KPK dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Tangerang, Tangerang, Banten, Selasa (13/3). | Muhammad Iqbal /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin (12/3/2018). Kasus dugaan korupsi di kalangan korps pengadil ini dianggap sebagai pukulan telak bagi dunia peradilan.

Operasi tangkap tangan KPK terhadap pegawai Pengadilan Negeri Tangerang diduga terkait transaksi perkara perdata di pengadilan tersebut. Mereka yang ditangkap penyidik KPK terdiri dari unsur hakim, panitera, penasihat hukum, serta swasta.

"Ada sejumlah uang yang diamankan, diduga transaksi terkait dengan perkara perdata yang sedang berjalan di PN Tangerang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. melalui Antaranews.

Kongkalikong yang melibatkan para pengadil itu bukan hanya terjadi di Tangerang. Masih segar dalam ingatan hakim yang mengadili perkara korupsi di Bengkulu, Dewi Suryana malah terjerat korupsi pada September 2017 lalu. Dewi telah divonis 7 tahun penjara pada Februari lalu.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 25 hakim dan aparat pengadilan non-hakim tersandung kasus korupsi selama 2012-2017. Sebagian besar terciduk operasi tangkap tangan KPK.

ICW menilai banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi.

Lembaga pengadilan memiliki potensi korupsi sangat besar, tetapi belum ada reformasi signifikan di lingkungan Mahkamah Agung khususnya di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta Ali.

Potensi korupsi yang sangat besar itu dilihat dari besarnya struktur organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung.

"Maka bukan hal yang mustahil, masih banyak oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun belum tersentuh oleh KPK atau penegak hukum lainnya," demikian pernyataan ICW.

Potensi korupsi diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung telah memberlakukan Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Peraturan itu belum mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap hakim dan petugas pengadilan.

Karena kondisi pengadilan yang darurat, ICW menilai perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan praktik mafia hukum di Pengadilan sekaligus mengembalikan citra pengadilan di mata publik.

ICW merekomendasikan agar membuka ruang bagi KPK untuk terus melakukan penindakan, misalnya menangkap hakim dan aparat Pengadilan yang korup.

Sebagai langkah pencegahan, ICW menganggap Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi dalam melihat dan memetakan potensi korupsi di tubuh pengadilan.

Bagi Komisi Yudisial, operasi tangkap tangan di Tangerang dianggap sebagai pukulan telak kepada dunia peradilan. "Terhadap peristiwa yang kembali terjadi, sebuah pukulan telak untuk kesekian kali bagi dunia peradilan," kata juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi melalui Detikcom, Selasa (13/3/2018).

Farid mengatakan Komisi Yudisial sudah berulang kali mengingatkan pengadilan untuk terus berbenah. Namun, kata Farid, banyak saran dan masukan lembaga ini diabaikan Mahkamah Agung.

Sepanjang tahun 2017, Komisi Yudisial merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, kata Farid, tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan berbagai alasan.

BACA JUGA