KASUS E-KTP

Kasus korupsi e-ktp terus bergulir mengungkap nama yang raib

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017)
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8/2017) | Syailendra Hafiz /Antara Foto

Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi pun berupaya mengejar sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai penerima duit haram proyek e-ktp itu.

Pada Rabu (9/8/2017), KPK memeriksa eks Ketua DPR Marzuki Alie sebagai saksi kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Pemeriksaan berlanjut. Di jalur pengadilan, KPK pun mengajukan banding meski vonis dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto sama dengan tuntutan jaksa.

Marzuki membantah aliran dana yang disebut jaksa diterimanya. Soal bagi-bagi duit di lingkungan DPR, Marzuki berasumsi tidak mungkin korupsi dilakukan secara terang-terangan.

"Kalau orang korupsi tuh nggak bicara di DPR. Bicaranya di ruang-ruang tertutup yang kita nggak tahu. Anggota DPR itu 560 loh, yang melakukan kejahatan cuma beberapa orang. Masak dibahas bagi-bagi uang di DPR? Ya, akal sehat kita di mana?" kata Marzuki melalui Detikcom.

Marzuki termasuk orang yang disebut dalam tuntutan jaksa sebagai penerima uang haram proyek pengadaan e-KTP. Jaksa menyebutkan ada 38 pihak yang diduga menerima duit e-KTP, meski dalam vonis tinggal 19 pihak yang masih disebut hakim. Nama Marzuki termasuk yang raib dalam berkas vonis Irman dan Sugiharto.

Dalam vonis itu, sejumlah nama tak tercantum seperti Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo, dan Yasonna Laoly. Anggota DPR yang diduga menerima duit e-KTP dan disebutkan dalam vonis adalah Ade Komarudin, Markus Nari, dan Miryam S Haryani.

"Ada beberapa nama yang belum muncul di putusan tingkat pertama tersebut," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. "Banding kita lakukan karena, menurut KPK, ada sejumlah fakta di persidangan terkait keterangan saksi-saksi atau bukti yang belum dipertimbangkan oleh hakim."

Febri mengharapkan pengadilan lebih tinggi mempertimbangkan secara lebih komprehensif keterangan saksi sehingga bisa tahu pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis terhadap Irman, bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsider kurungan 6 bulan. Majelis hakim juga memutuskan Irman membayar uang pengganti US$500 ribu dikurangi pengembalian US$300 ribu dan Rp50 juta.

Adapun Sugiharto, bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus pejabat pembuat komitmen, divonis penjara selama 5 tahun dan denda Rp400 juta, subsider 6 bulan penjara.

Sugiharto juga diminta membayar uang pengganti US$50 ribu. Jumlah itu dikurangi pengembalian yang sudah dilakukan sebesar US$30 ribu serta mobil Honda Jazz senilai Rp150 juta.

Vonis terhadap dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri itu sama dengan tuntutan jaksa. Irman dan Sugiharto termasuk pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) sehingga dapat mengungkap kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini. Tuntutan 7 dan 5 tahun dari jaksa telah mempertimbangkan statusnya sebagai justice collaborator.

Selain Irman dan Sugiharto, kasus e-KTP telah menjerat pengusaha Andi Narogong, Ketua DPR Setya Novanto serta anggota DPR Markus Nari sebagai tersangka. Kasus ini juga telah menyeret Miryam S. Haryani sebagai tersangka karena diduga memberikan keterangan palsu saat sidang e-KTP.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR