RINGKASAN SEPEKAN

Kasus Munir, KPK, Livi Zheng, dan kabar populer lainnya

Kasus Munir, KPK, dan Livi Zheng jadi perhatian banyak pembaca Beritagar.id sepanjang pekan lalu (8-13/9/2018).
Kasus Munir, KPK, dan Livi Zheng jadi perhatian banyak pembaca Beritagar.id sepanjang pekan lalu (8-13/9/2018). | Robotorial /Antara Foto, Beritagar.id

Tuntutan agar pemerintah menuntaskan penyelidikan kasus pembunuhan Munir, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), dan konflik Livi Zheng dengan tiga media, jadi kabar yang paling populer di Beritagar.id sepanjang pekan lalu (8-13/9/2019).

Berikutnya ada soal pemerintah Indonesia yang protes karena Malaysia menyebut kabut asap yang mengotori udara mereka berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sementara, Bukalapak merumahkan sejumlah karyawan demi efisiensi.

Berikut adalah ringkasan 6 berita populer dalam sepekan (8-13/9/2019):

Jokowi dapat dibawa ke meja hukum karena kasus Munir

Aktivis KontraS Sumut memegang topeng bergambar aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir saat aksi teatrikal terkait refleksi 15 tahun kematian Munir di Titik Nol Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (7/9/2019). KontraS Sumut mendesak pemerintah mengungkap kasus kematian aktivis HAM Munir serta menangkap aktor di balik peristiwa tersebut.
Aktivis KontraS Sumut memegang topeng bergambar aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir saat aksi teatrikal terkait refleksi 15 tahun kematian Munir di Titik Nol Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (7/9/2019). KontraS Sumut mendesak pemerintah mengungkap kasus kematian aktivis HAM Munir serta menangkap aktor di balik peristiwa tersebut. | Irsan Mulyadi /Antara Foto

Satu setengah dekade berlalu, tapi kematian aktivis Hak Asasi Manusia, Munir Said Thalib, masih juga menjadi misteri. Pemerintah pun dituntut untuk segera menyampaikan ke publik hasil dari penelusuran Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.

Jika hal itu terus urung dilakukan, Presiden Indonesia, Joko "Jokowi" Widodo, akan dilaporkan ke lembaga Ombudsman oleh sejumlah kalangan. Salah satunya, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).

"Untuk langkah hukum, kita bisa melaporkan presiden ke Ombudsman, sebab presiden melakukan malaadministrasi dengan tidak umumkan hasil TPF ke masyarakat setelah sekian tahun," ucap Koordinator KontraS, Yati Andriani, Sabtu (7/9/2019).

Baca selengkapnya di sini.

Benny Wenda, Tri Susanti, dan Menteri Susi dalam sorotan

Perkembangan kasus unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, konflik Menteri Susi dengan Gubernur Maluku, dan Capim KPK jadi kabar populer Beritagar.id sepanjang pekan lalu.
Perkembangan kasus unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, konflik Menteri Susi dengan Gubernur Maluku, dan Capim KPK jadi kabar populer Beritagar.id sepanjang pekan lalu. | Robotorial /Antara Foto, Beritagar.id

Kabar terbaru terkait kerusuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat menarik perhatian pembaca Beritagar.id sepanjang pekan lalu (1-6/9/2019). Kapolri Tito Karnavian menyatakan tokoh separatis Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan.

Sementara itu Tri Susanti, tersangka kasus rasisme dan ujaran kebencian terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, resmi ditahan Polda Jawa Timur. Lantas Polda Metro Jakarta Raya menetapkan dua pengibar bendera Bintang Kejora jadi tersangka makar.

Baca selengkapnya di sini.

Bahas Livi Zheng, 3 media diminta beri hak jawab

Foto ilustrasi. Sutradara Livi Zheng (kiri) menceritakan pengalamannya membuat sejumlah film di Hollywood, Amerika Serikat, kepada para mahasiswa di Wisma Duta KBRI Beijing, Tiongkok, Sabtu (1/12/2018).
Foto ilustrasi. Sutradara Livi Zheng (kiri) menceritakan pengalamannya membuat sejumlah film di Hollywood, Amerika Serikat, kepada para mahasiswa di Wisma Duta KBRI Beijing, Tiongkok, Sabtu (1/12/2018). | M. Irfan Ilmie /Antara Foto

Sutradara Livi Zheng mengadukan tiga media ke Dewan Pers. Setelah dilakukan mediasi oleh Dewan Pers, Senin (9/9/2019), ketiganya--Geotimes.co.id, Asumsi.co, dan Tirto.id--diminta memberikan hak jawab kepada Livi.

"Menurut kami, mereka tidak mengikuti kode etik jurnalistik dan Undang-undang Dewan Pers," tutur Livi saat ditemui Beritagar.id di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Sutradara kelahiran Blitar, Jawa Timur, ini menjelaskan ada 12 berita yang disebutnya telah "membunuh karakternya". Masing-masing enam karya di Geotimes, lima karya di Tirto, dan satu karya di Asumsi yang tidak sesuai fakta atau tidak diverifikasi lebih dulu.

Baca selengkapnya di sini.

Surat Presiden untuk revisi UU KPK sudah di DPR

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (dua kiri) didampingi Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) dan mahasiswa membawa poster di Kantor Pukat UGM, DI Yogyakarta, Rabu (11/9/2019).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (dua kiri) didampingi Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) dan mahasiswa membawa poster di Kantor Pukat UGM, DI Yogyakarta, Rabu (11/9/2019). | Hendra Nurdiyansyah /AntaraFoto

Tak perlu waktu lama bagi Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menimbang Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan bahwa surat presiden (surpres) terkait revisi UU kontroversial itu sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak Rabu (11/9/2019) pagi.

“Sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR tadi,” kata Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Baca selengkapnya di sini.

Indonesia akan kirim surat protes ke Malaysia

Warga beraktivitas dengan mengenakan masker di dekat menara kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (10/9/2019).
Warga beraktivitas dengan mengenakan masker di dekat menara kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (10/9/2019). | Rafiuddin Abdul Rahman /AntaraFoto

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya tak terima Indonesia dituding sebagai negara pengekspor asap oleh Malaysia.

Pihaknya mengaku bakal mengirimkan surat protes ke Malaysia terkait masalah asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Surat akan diserahkan kepada Duta Besar Malaysia di Indonesia untuk kemudian diteruskan kepada kementerian terkait. Siti mengatakan, dalam surat itu dirinya bakal meminta Malaysia menyajikan data yang tepat tentang keberadaan asap yang menyelimuti wilayahnya.

Baca selengkapnya di sini.

Bukalapak efisiensi karyawan, diduga akibat perang promo

Karyawan menunjukkan fitur pembelian tiket Kereta Api (KA) Bandara pada aplikasi Bukalapak dengan menggunakan gawai saat perjalanan dari Stasiun BNI City menuju ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Karyawan menunjukkan fitur pembelian tiket Kereta Api (KA) Bandara pada aplikasi Bukalapak dengan menggunakan gawai saat perjalanan dari Stasiun BNI City menuju ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Rabu (28/8/2019). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Kabar kurang sedap tersiar awal pekan ini dari salah satu perusahaan unicorn lokal, Bukalapak. Marketplace pimpinan Achmad Zaky itu disebut telah merumahkan sejumlah pegawainya dalam rangka efisiensi.

Ada beberapa posisi yang menjadi sasaran pemangkasan. Divisi seperti engineer, marketing, dan costumer service dikabarkan menjadi "korban" dari dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bukalapak tersebut.

Selain berbagai divisi yang mengalami perampingan, Bukalapak pun dikabarkan menutup kantornya yang berada di Medan dan Surabaya.

Baca selengkapnya di sini.

Catatan Redaksi: Teks dan gambar dalam artikel ini diolah secara otomatis oleh program komputer. Penerbitannya melalui moderasi editor.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR