PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Kasus narkoba Andi Arief bukan komoditas politik

Mantan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah) bergegas saat akan menjalani proses rehabilitasi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Direktorat IV Narkotika Bareskrim Polri menyerahkan Andi Arief ke BNN untuk menjalani masa rehabilitasi setelah dibebaskan pada Selasa (5/3) terkait konsumsi sabu.
Mantan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah) bergegas saat akan menjalani proses rehabilitasi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Direktorat IV Narkotika Bareskrim Polri menyerahkan Andi Arief ke BNN untuk menjalani masa rehabilitasi setelah dibebaskan pada Selasa (5/3) terkait konsumsi sabu. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Penangkapan politisi Partai Demokrat, Andi Arief, karena mengonsumsi narkoba jenis sabu di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Minggu (3/3/2019), berangsur menjadi komoditas politik. Padahal menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), kasus Andi ini seharusnya dijauhkan dari panggung politik.

Menurut ICJR dalam siaran persnya, Selasa (5/3), kasus Andi seharusnya dijadikan momentum untuk mendesak negara dalam mereformasi kebijakan narkoba dan merombak pendekatan pidana.

"Pemerintah harusnya sadar bahwa ada hal besar terkait dengan reformasi kebijakan narkoba. Tidak ada satupun negara di dunia yang berhasil menangani penyalahgunaan narkoba dengan menghukum penggunanya," tutur Erasmus Napitupulu, Direktur Program ICJR.

Sejumlah politisi memang menarik kasus narkoba Andi ke ranah politik. Andi yang menjadi bagian dari tim pemenangan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto disebut menjadi korban kegagalan pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dalam pemberantasan narkoba. Jokowi adalah capres petahana nomor urut 01.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, sempat mengatakan bahwa Jokowi "berandil" dalam penangkapan Andi. Namun, Arief menegaskan itu bukan soal menyalahkan, melainkan kegagalan Jokowi memberantas narkoba.

"Andi Arief cuma jadi korban kegagalan pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan narkoba di Indonesia," kata Arief dalam siaran pers, Senin (4/3).

Dalam Warta Ekonomi, Selasa (5/3), Arief mengatakan Jokowi gagal mengurangi peredaran narkoba dari periode rezim SBY. Bahkan kasusnya justru bertambah,

"...contoh data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia 2016, pengguna narkoba 0,02 persen dari total penduduk dan 2017 naik menjadi 1,17 persen. Artinya Joko Widodo gagal," katanya.

Adapun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pidana kasus narkoba pada 2017 turun dibanding 2016. Bahkan angkanya lebih rendah dari jumlah pada 2015.

Sedangkan menurut data ICJR, jumlah pengguna narkoba yang masuk ke rutan dan lapas selalu meningkat sejak 2015.

  • Desember 2018: 38.493
  • Desember 2017: 37.085
  • Desember 2016: 28.647
  • Desember 2015: 26.330

Dengan peningkatan angka-angka ini, menurut ICJR, seharusnya semua pihak lebih fokus pada urusan penanganan pengguna --ketimbang membawanya ke ranah hukum atau politik.

"Di tengah masa kampanye saat ini, perbincangan mengenai penangkapan Andi Arief justru justru digunakan untuk saling serang," ungkap ICJR.

Andi Arief bukan satu-satunya politisi yang ketahuan menggunakan narkoba. Namun lagi-lagi, hal ini justru menjadi perdebatan politik yang makin memperburuk stigma pengguna narkoba.

Pendekatan Indonesia untuk menangani masalah narkoba selama ini hanya berfokus pada kontrol penawaran dengan melakukan perang terhadap narkoba, termasuk menghukum pidana penjara sang pengguna dalam situasi apapun. Padahal visi UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah merujuk pada pendekatan kesehatan.

Namun pada praktiknya, UU yang berisi pasal karet itu justru lebih banyak mengirim pengguna narkoba ke penjara. Sang pengguna pun tak punya akses terhadap rehabilitasi sehingga makin terjerat.

Jaminan rehabilitasi yang diatur dalam UU Narkotika pun tidak membuat pengguna narkotika bebas dari ancaman pidana penjara. Berdasarkan riset ICJR pada 2012, ditemukan hanya 10 persen putusan Hakim Agung yang memberikan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Selain itu, riset bersama ICJR, Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN Surabaya menyatakan hanya 6 persen putusan hakim yang menempatkan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi.

LBH Masyarakat pada 2015 menganalisis 522 putusan Hakim se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi) selama 2014. Hanya 43 orang yang mendapat putusan rehabilitasi.

Persoalannya, penjara di Indonesia menghadapi masalah pelik. Selain kelebihan penghuni, lemahnya pembinaan dan pengamanan justru menjadi lahan subur bagi para bandar narkoba untuk mengedarkannya di dalam penjara.

Ini bukan cuma masalah Indonesia. Dalam laporan per Oktober 2018 rilisan jaringan 174 Organisasi Masyarakat Sipil di seluruh dunia yang menguji tentang kebijakan narkoba selama 10 tahun terakhir, menyatakan bahwa kebijakan pelarangan narkotika lewat slogan perang terhadap narkoba justru gagal mencapai target menghapuskan peredaran.

Perang terhadap narkoba, menurut studi itu, justru meningkatkan kematian akibat narkoba hingga 145 persen atau mencapai 450.000 kematian pada 2015. Sedangkan skala narapidana pengguna narkoba di dalam penjara di dunia mencapai 1 dari 5 narapidana.

Andi jalani rehabilitasi

Adapun dalam perkembangan kasusnya, Andi kini ditangani oleh BNN. Andi pun mulai menjalani rehabilitasi pada Rabu (6/3).

Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba memang mendapat rekomendasi untuk mengikuti pemeriksaan (assessment) dan rehabilitasi BNN. Hal ini mengacu pada surat edaran Bareskrim Polri tanggal 15 Februari 2018 tentang petunjuk rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Surat edaran itu menyatakan, rehabilitasi diberikan kepada tersangka yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif, tanpa ditemukannya barang bukti. Dalam hal ini, tidak perlu dilakukan proses penyidikan terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Penyidik hanya diizinkan melakukan interogasi untuk mengetahui asal usul narkotik yang diperoleh oleh pecandu atau korban penyalahgunaan narkotik. Artinya, kasus Andi Arief memungkinkan tidak diteruskan ke meja hijau karena masuk kategori ini.

Sementara Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah BNN, Riza Sarasvita, mengatakan bahwa Andi perlu menjalani rehabilitasi untuk memastikan dirinya putus zat atau pulih.

"...kalau sudah menggunakan, lalu berhenti secara tiba-tiba, biasanya ada muncul beberapa gejala-gejala klinis," ujar Riza dilansir detikcom, Rabu (6/3).

Soal berapa lama rehabilitasi itu, Riza mengatakan tergantung hasil observasi klinis dari tim dokter. Namun, biasanya pengguna sabu akan menjalani rehabilitasi relatif singkat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR