Kasus pemukulan Masinton, meluruskan istilah staf ahli DPR

Anggota DPR, Masinton Pasaribu, saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung, Selasa, 30 Juni 2015.
Anggota DPR, Masinton Pasaribu, saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung, Selasa, 30 Juni 2015. | Dhemas Reviyanto Atmodjo /Tempo

Kasus pemukulan terhadap Dita Aditia Ismawati, yang disebut berbagai media sebagai staf ahli anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu masih simpang siur. Dita dan Masinton memiliki versi sendiri atas pemukulan yang terjadi pada Kamis (21/1/2016) itu. Posisi Dita sebagai staf ahli pun dipertanyakan karena diketahui sebagai simpatisan Partai Nasional Demokrat.

Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR, Hendrawan Supratikno, dikutip Detik.com, mengatakan Fraksinya selalu menekankan staf dan tenaga ahli dari kader partai. Anggota Fraksi PDIP selalu diminta menanyakan kartu keanggotaan partai kepada calon staf dan tenaga ahlinya.

Masinton punya alasan mengangkat Dita sebagai tenaga ahli. Ia mengatakan hanya dititipi oleh seorang temannya. "Waktu itu ada penambahan aspri (asisten pribadi), kebetulan ada lowongan," kata Masinton.

Dia mengatakan sudah tahu sejak awal bahwa Dita adalah simpatisan Partai NasDem. Masinton mau menerima Dita sebagai asisten pribadi karena Dita bersedia membuat Kartu Tanda Anggota PDIP.

Bagaimana sebenarnya posisi staf ahli DPR ini? Istilah "staf ahli" dan "asisten pribadi" sebetulnya tidak tercantum dalam peraturan yang ada. Peraturan DPR menyebutkan istilah "tenaga ahli" dan "staf administrasi".

Tenaga ahli dan staf administrasi DPR diatur dalam Undang-undang No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan DPR RI No. 1/2014 tentang Tata Tertib.

Istilah "asisten" pernah dipakai melalui Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR No. 11/BURT/DPRRI/I/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik.

Keputusan itu dicabut setelah Peraturan DPR No. 3/2014 tentang pengelolaan tenaga ahli dan staf administrasi DPR disahkan rapat Paripurna DPR pada 18 November 2014.

"Tenaga ahli" DPR merupakan bagian dari sistem pendukung DPR yang direkrut secara khusus oleh anggota DPR, pimpinan alat kelengkapan dewan, atau pimpinan fraksi. Mereka ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.

Sedangkan "staf administrasi" adalah bagian dari sistem pendukung DPR yang direkrut secara khusus oleh anggota DPR. Tugasnya memberikan dukungan teknis administratif kepada anggota. Staf administrasi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.

Tenaga ahli DPR berbeda dengan staf ahli menteri. Staf ahli di kementerian merupakan pejabat eselon 1b, sedangkan tenaga ahli DPR tidak memiliki strata jabatan. Tenaga ahli DPR merupakan tenaga non-pegawai negeri sipil (PNS) tidak tetap.

Tenaga ahli semula diperuntukkan untuk alat kelengkapan dan fraksi pada 1999. Tuntutan itu kemudian berkembang menjadi kebutuhan para anggota DPR. Sejak 2004, setiap anggota DPR memiliki satu tenaga ahli. Pada periode 2009-2014, kuota tenaga ahli bertambah menjadi dua untuk setiap anggota DPR.

Pada periode 2014-2019, berdasarkan Peraturan DPR No. 3/2014, jumlah tenaga ahli paling sedikit lima orang sesuai ruang lingkup tugas DPR. Sedangkan tenaga administrasi dua orang.

Tenaga ahli dan staf administrasi sebagian dapat ditugaskan di daerah pemilihan.

Tenaga ahli DPR sekarang direkrut sejak 1 Oktober 2014. DPR telah menganggarkan dana Rp5,192 triliun dalam APBN-P 2015 untuk menggaji pegawai, termasuk tenaga ahli dan staf administrasi. Tenaga ahli mendapatkan gaji Rp9 juta per bulan dan staf administrasi Rp4,5 juta per bulan.

Bukan perkara mudah menjadi pekerja di lingkungan parlemen ini. Untuk menjadi tenaga ahli dan staf administrasi itu ada persyaratan umum dan khusus. Dalam peraturan DPR, proses rekrutmen tenaga ahli dan staf administrasi ini melewati tahap bertingkat dan terbuka.

Syarat khusus tenaga ahli anggota DPR antara lain pendidikan pascasarjana (S2) dengan IPK paling rendah 3,00. Kalaupun sarjana (S1) harus memiliki pengalaman kerja paling sedikit lima tahun. Sedangkan staf administrasi syaratnya pendidikan paling rendah diploma (D3) dengan IPK minimal 2,75

Tenaga ahli juga tak boleh memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan anggota DPR yang bersangkutan sampai dengan derajat ketiga. Tenaga ahli di alat kelengkapan dewan seperti komisi menambahkan beberapa syarat seperti latar belakang pendidikan dan penguasaan bahasa Inggris.

Dalam beberapa pemberitaan, syarat rekrutmen ternyata sering dianggap formalitas. Metro TV dan Teropong Senayan pernah mengutip pengakuan tenaga ahli yang direkrut berdasarkan pertemanan. Wiki DPR bahkan mengulas modus untuk mengakali syarat masuk menjadi tenaga ahli, termasuk larangan memiliki hubungan darah dan keluarga.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR