Kawasan terlarang untuk sepeda motor di Jakarta akan diperluas

Suasana lalu lintas Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (15/8/2017). Pemprov DKI Jakarta berencana melarang sepeda motor untuk masuk kawasan ini mulai Oktober 2017.
Suasana lalu lintas Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (15/8/2017). Pemprov DKI Jakarta berencana melarang sepeda motor untuk masuk kawasan ini mulai Oktober 2017.
© Aprillio Akbar /Antara Foto

Ruang gerak sepeda motor di Jakarta bakal semakin berkurang mulai Oktober 2017. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan beberapa pihak terkait lainnya telah memutuskan untuk memperluas kawasan di mana kendaraan roda dua dilarang masuk.

Selama dua tahun ini, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 195/2015, pembatasan motor telah dilakukan pada ruas jalan Bundaran HI hingga Medan Merdeka Barat.

Kini pemerintah ibu kota, berdasarkan usul Dinas Perhubungan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), memutuskan untuk menambah ruas pembatasan kendaraan ke kawasan Jl. Jenderal Sudirman (mulai Bundaran HI sampai Bundaran Senayan) dan Jl. Rasuna Said, atau yang lebih dikenal sebagai ruas Kuningan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, kepada detik.com (21/8/2017) menyatakan, sebagai awal akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Tahap sosialisasi akan berlangsung 21 Agustus-11 September dan pihak terkait akan mengkaji semua masukan dan keluhan dari masyarakat.

"Dalam kurun waktu sosialisasi ini akan dikaji dan dievaluasi, terutama masukan-masukan masyarakat, bagaimana tanggapannya dengan adanya kegiatan pembatasan tersebut," ujar Halim.

Setelah sosialisasi akan dilakukan uji coba penerapan larangan berkendara pada 12 September sampai 10 Oktober. Larangan untuk sepeda motor itu akan berlaku mulai pukul 6:00 WIB hingga 23:00 WIB.

Sembari uji coba, para pihak terkait akan melakukan evaluasi pada 14, 20, dan 28 September.

Jika semua berjalan sesuai rencana, Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang motor-motor untuk masuk ruas-ruas jalan tersebut bakal diberlakukan mulai 11 Oktober 2017.

Rencana tersebut dikonfirmasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, di Balai Kota, Senin (21/8).

"Lagi dikaji, rapat terus menerus dengan BPTJ dan Kepolisian. Kita akan uji coba nanti bulan September," ungkap Djarot, dikutip Okezone.com.

Saat uji coba, Pemprov DKI juga akan melihat kebutuhan penunjang apa saja yang mesti disediakan sebagai pendukung, misalnya feeder untuk membawa pengemudi motor dari tempat parkir ke kawasan larangan. Pun gedung parkir untuk motor-motor tersebut.

Pemprov akan bekerja sama dengan PT Trans Jakarta akan mempersiapkan shuttle bus dan layanan bus pengumpan atau feeder, serta bekerja sama dengan pengelola gedung untuk fasilitas parkir.

"Makanya dalam uji coba baru bisa diketahui berapa mobil feeder yang diperlukan," ucap Djarot.

Dinukil Liputan6, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan mereka tengah mempersiapkan rambu-rambu pelarangan motor sebelum uji coba dimulai.

Bila hasil evaluasi satu bulan uji coba dinilai berhasil, maka penerapan pelarangan akan diatur lewat Pergub dan bagi pelanggar akan dikenai sanksi.

"Tetapi kalau tidak optimal kita tidak usah malu mengatakan kalau ini tidak dapat ditetapkan," tegas Andri.

Ia menjelaskan bahwa peraturan ini adalah upaya pemerintah untuk "memaksa" masyarakat mau menggunakan angkutan umum. Hal itu akan mengurangi volume kendaraan di jalan dan pada akhirnya bisa mengurai kemacetan yang telah lama menjadi momok dalam kehidupan mayarakat ibu kota.

"Kita siapkan, tidak hanya angkutan umum di jalan utama yang menjadi pembatasan bagi roda dua, tetapi juga kita nanti akan kita siapkan feeder di jalan-jalan alternatif, jadi nanti fungsinya akan muter saja di sekitar situ," jelasnya.

Rencana ini, tentu saja, mendapat banyak tanggapan negatif dari para warga, terutama yang berkantor di sekitar ruas jalanan tersebut. Sebagian besar mereka merasa pengemudi motor dianaktirikan dibandingkan pengguna mobil pribadi yang sebenarnya juga menjadi salah satu sumber kemacetan.

Menurut data Polda Metro Jaya yang dirilis Kumparan (9/5), jumlah total kendaraan yang beredar di Jakarta hingga Februari 2017 mencapai 10.940.102 unit, sudah naik sekitar 40.000 unit dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebanyak 68,09 persen dari angka itu adalah sepeda motor, sementara mobil penumpang mencapai 23,6 persen. Sisanya adalah bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

Sementara itu, menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yang dikutip Lokatadata, sampai dengan semester 1 2017 terjual total 2.700.549 unit motor di pasar domestik. Torehan penjualan tertinggi pada bulan Mei sebesar 531.496 unit motor.

Data tersebut menunjukkan bahwa, dengan terus tumbuhnya jumlah kepemilikan kendaraan, termasuk roda dua, butuh upaya keras dari Pemprov DKI untuk bisa mencari jalan keluar yang tepat dari masalah kemacetan, yang bisa diterima dengan baik oleh mayoritas masyarakat.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.