KASUS HAM

Kebebasan Pollycarpus tutup pintu keadilan untuk Munir

Pegiat HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) berunjuk rasa saat aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/8/2018).
Pegiat HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) berunjuk rasa saat aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/8/2018). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Kejahatan, akan menuai kejahatan yang lain. Begitu pesan yang disampaikan Suciwati Munir menyambut kebebasan murni terpidana Pollycarpus Budihari Prijanto, Rabu (29/8/2018).

Suci sudah putus harapan kepada sosok yang diyakininya mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan suaminya, Munir Said Thalid, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

“Sejak awal saya tidak pernah melihat dia mempunyai niat baik,” sambung Suci kepada jurnalis Deutsche Welle (DW), Monique Rijkers.

Jika pun Polly masih berkenan untuk mendengar pintanya, Suci hanya meminta mantan pilot maskapai Garuda Indonesia itu untuk berbicara jujur tentang siapa pelaku pembunuhan Munir yang sebenarnya. “Siapa yang menyuruh dia,” tukasnya.

November 2005, Polly divonis 14 tahun penjara karena terbukti memasukkan racun arsenik di minuman Munir saat berada dalam pesawat GA-974 yang berangkat dari Singapura menuju Belanda.

Racun bekerja cepat. Munir dilaporkan meninggal dunia dua jam sebelum pesawat itu mendarat di Bandara Internasional Schiphol, Amsterdam, 7 September 2004.

Belum 14 tahun hukumannya berjalan, Polly menerima pembebasan bersyarat pada November 2014. Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly berdalih pemberian pembebasan bersyarat itu semata-mata untuk menghargai hak-hak yang dimiliki Polly sebagai narapidana.

Pembebasan bersyaratnya menuai protes. Sekitar Maret 2018, Polly kembali muncul dalam pemberitaan lewat manuvernya di dunia politik dengan bergabung dalam Partai Berkarya milik putra bekas Presiden Suharto, Tommy Suharto.

Langkah politiknya makin ringan manakala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Jawa Barat, memutuskan Polly memenuhi persyaratan untuk menerima pembebasan murni.

Ada dua indikator, pertama Polly disebut tidak mengulangi kejahatannya dan kedua, Polly dapat berinteraksi kembali dengan keluarga dan masyarakat.

“Saat bebas, dia sempat akan bercerai. Tapi belakangan hubungan dengan istrinya membaik,” kata Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Bandung, Jawa Barat, Budiana kepada BBC Indonesia.

Siang ini, Polly pun datang ke Bapas Bandung bersama istrinya guna mengambil surat bebas murni. Senyumnya begitu semringah. “Senang sekali, sudah nggak ada beban lagi. Kalau dulu kita sering dikontak berada di mana, mau keluar kota juga kita mesti lapor,” katanya.

Setelah pembebasan murni ini, Polly bakal mendapatkan kembali seluruh haknya sebagai warga negara biasa, termasuk bebas melancong kemana pun ia mau.

Ketika ditanyakan apakah dirinya merasa dikorbankan dalam kasus ini, Polly langsung mengelaknya. Dia lebih memilih untuk melupakan dan melanjutkan hidupnya kembali, meski tetap bersedia dijadikan saksi bila kasus itu diangkat kembali.

“Saya juga bingung ya..Jadi ya ini jalan hidup yang saya sudah jalani, ya sudah,” kata Polly dalam lansiran detikcom.

Jalan buntu pencari keadilan

Sama seperti saat mendapatkan pembebasan bersyarat, beragam tanggapan juga muncul ketika Polly mendapatkan surat bebas murni.

Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung menyatakan keputusan bebas Polly murni bagian dari proses hukum yang telah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya. Pramono, yang mewakili suara Istana Presiden, meminta semua pihak untuk menghormati putusan ini.

“Persoalan hukum itu tidak bisa diintervensi, karena ini benar-benar kewenangan kehakiman,” kata Pramono, merujuk laporan Republika, Rabu (29/8/2018).

Respons sama juga diungkapkan Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla. Menurutnya, jika proses pembebasan murni Polly sudah sesuai dengan aturan, maka tidak ada alasan untuk dipersoalkan.

“Kalau sesuai aturan, ya silakan. Karena memang ada aturan bebas bersyarat tiap tahun,” ucapnya.

Bersama dengan lembaga nonprofit yang bergerak di hak asasi manusia (HAM), KontraS mengeluarkan pernyataan berbeda dari Pramono dan JK.

Menurut mereka, dengan bebasnya Polly, sosok yang disebut aktor lapangan dalam kasus ini, mengartikan bahwa negara telah menutup seluruh proses pengungkapan kasus Munir.

“Sekadar mengingatkan, sedari awal ketika negara ingin mengungkap kasus pembunuhan Munir, kami sudah menyangsikan komitmen tersebut,” sebut pernyataan itu.

Posisi pembela Munir memang semakin terpojok. Setelah dokumen asli hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) hilang, Oktober 2016, upaya pembukaan kasus itu pun gagal di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Keberadaan dokumen hasil temuan TPF itu penting. Baik Polly, Indra Setiawan, maupun Muchdi Purwopranjono, diseret ke meja hijau karena isi dokumen tersebut.

Maka, untuk mengetahui apakah benar nama-nama yang terlibat tak hanya sebatas tiga orang tadi, dibutuhkan dokumen TPF itu.

Sebenarnya, dokumen tersebut sudah tersebar luas di internet. Salah satunya, bisa diunduh melalui Indoleaks. Masalahnya, apa yang tersebar di dunia maya itu tidak memiliki kekuatan hukum.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR