TRANSPORTASI

Kebijakan ganjil genap mulai berlaku lagi hari ini

Pengendara melintas di bawah rambu ganjil-genap di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (26/12/2018). Kebijakan sistem ganjil genap mulai berlaku Rabu (2/1/2019).
Pengendara melintas di bawah rambu ganjil-genap di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (26/12/2018). Kebijakan sistem ganjil genap mulai berlaku Rabu (2/1/2019). | Dede Rizky Permana /Antara Foto

Pemerintah DKI Jakarta memutuskan melanjutkan kebijakan pembatasan kendaraan berdasar nomor pelat ganjil genap pada tahun 2019, mulai Rabu (2/1/2019) ini. Kebijakan ini dituangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Peraturan Gubernur nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap, yang diteken pada 31 Desember lalu.

Gubernur Anies menjelaskan, tidak mengubah pola pembatasan lalu-lintas dengan sistem ganjil genap ini. "Sama seperti sekarang. Tidak ada perubahan dari sisi rutenya dan dari sisi waktunya, sama," kata Anies di kawasan Monas, Jakarta, Selasa, (1 /1/2019) seperti dinukil dari Tempo.co.

Dalam Pergub tersebut, ganjil-genap akan tetap berlaku ruas-ruas jalan berikut. Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, sebagian Jalan Jenderal S Parman (dari ujung simpang Jalan Tomang Raya sampai simpang KS Tubun), Jalan MT Haryono, HR Rasuna Said, DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad Yani.

Waktu pelaksanaan pembatasan ganjil-genap berlaku hari Senin-Jumat, mulai pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-20.00 WIB. Aturan baru tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

Dalam aturan baru ini, Anies tetap mengecualikan sepeda motor. Sepeda motor boleh melintas di jalan-jalan itu, tanpa mengacu pada dua nomor terakhir dalam pelat mereka. Menurut Anies, memperbanyak jumlah transportasi umum lebih efektif menyelesaikan masalah kemacetan dibandingkan dengan memberlakukan sistem ganjil genap pada kendaraan roda dua.

Menurutnya, kebijakan ganjil genap hanyalah kebijakan antara, bukan kebijakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dan kemacetan di Jakarta.

"Karena kebijakan yang mau kami dorong dan sedang kami laksanakan adalah memperbanyak warga menggunakan kendaraan umum. Itulah kebijakan kami," ujar Anies, Selasa (1/1/2019) seperti dipetik dari Warta Kota.

Anies menjelaskan, pemerintah tak bisa melakukan rekayasa lalu lintas selama jumlah kendaraan pribadi banyak. Menurutnya, rekayasa lalu lintas untuk menyelesaikan kemacetan tak bisa dilakukan jika jumlah kendaraan umum sedikit.

"Kemacetan hanya bisa diselesaikan bila jumlah kendaraan pribadi menurun, jumlah pengguna kendaraan umum meningkat dan itu yang akan kita lakukan. Jadi ini hanya kebijakan 'antara' saja," kata dia.

Selama ini muncul wacana pemberlakuan sistem ganjil genap untuk sepeda motor. Namun alasannya adalah keselamatan, bukan mengurangi kemacetan. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono, September lalu menjelaskan, sepeda motor menyumbang 60-70 persen dari total kecelakaan lalu lintas. "Itu luar biasa sekali. Makanya kami coba atur," kata Bambang di Jakarta, Rabu (12/9/2018), seperti dipetik dari detikcom.

Bahkan bukan hanya wacana, masterplan pembatasan sepeda motor itu sebenarnya sudah ada. "Tapi kewenangan (memutuskan) ada di Pemerintah Daerah," kata Bambang.

Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta ini juga tak kaku. Anies mengatakan, akan mengevaluasi sistem ganjil-genap pada tahun 2019 setiap tiga bulan sekali. "Kami akan kumpulkan data tiap tiga bulan. Tetapi bukan berarti kebijakannya di-review tiap tiga bulan," kata Anies.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR