INDUSTRI PARIWISATA

Kebijakan pemerintah pengaruhi tingkat hunian hotel

Seorang model menampilkan sebuah rancangan busana dalam parade budaya Festival Balingkang Kintamani di kawasan Pura Ulundanu Batur, Bangli, Bali, Rabu (6/2/2019).
Seorang model menampilkan sebuah rancangan busana dalam parade budaya Festival Balingkang Kintamani di kawasan Pura Ulundanu Batur, Bangli, Bali, Rabu (6/2/2019). | Nyoman Hendra Wibowo /AntaraFoto

Sejumlah kebijakan masih menghambat geliat pertumbuhan pariwisata Indonesia, khususnya yang menyangkut tingkat hunian hotel dan kunjungan restoran. Padahal, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dengan pariwisata terbesar di ASEAN, melampaui Thailand.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengklaim pertumbuhan industri hotel dan restoran setiap tahunnya stabil pada kisaran 20 persen. Dalam 50 tahun terakhir, dua industri itu adalah penyumbang utama sektor pariwisata Indonesia dengan kontribusi mencapai 70 persen.

Namun, sejumlah persoalan seperti kurangnya promo wisata, manajemen gelaran yang minim, tingginya harga tiket perjalanan dalam negeri, monopoli industri penerbangan, hingga kebijakan kementerian masih menjadi penghalang sektor yang menjadi salah satu penyumbang devisa tertinggi ini.

“Di luar negeri, "visit wonderful Indonesia" itu sudah dikenal. Sayangnya, paket promo wisata murah yang ditawarkan tidak banyak diketahui,” kata Hariyadi dalam penutupan Rapat Kerja Nasional PHRI ke IV di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019) malam.

Di sisi lain, tingkat pagelaran acara (MICE/Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di dalam negeri juga belum optimal.

Padahal, sambung Hariyadi, agenda internasional seperti pertemuan tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali, Oktober 2018, memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan devisa negara.

Merujuk Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2018 terdapat 15.806.191 kunjungan wisman ke Indonesia, naik 12,6 persen dari tahun sebelumnya. Meski, selama tahun 2018, kunjungan tertinggi tercatat terjadi pada Juli 2018 dengan 1.540.549 kunjungan.

Hal lain yang menjadi hambatan adalah kebijakan sejumlah kementerian yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel. Hariyadi menyebut kebijakan itu telah menggerus tingkat hunian hotel di daerah hingga 20 persen.

Pemulihan atas kebijakan ini pun berlangsung cukup panjang. Sebab, mata rantainya juga ikut terpukul, seperti industri transportasi, logistik makanan dan minuman, dan pekerja hotel dan restoran itu sendiri.

“Kami mohon kebijakan itu dapat dicabut karena terbukti berdampak negatif, lebih besar [kerugiannya] ke masyarakat. Dan alasan efisiensi pun tak tercapai. Kami berharap aturan yang melemahkan daya saing pariwisata dihapus,” tegas Hariyadi.

Selain dua persoalan di atas, hambatan besar lainnya yang dihadapi industri pariwisata berkaitan dengan masalah melambungnya harga tiket pesawat untuk perjalanan wisata di dalam negeri.

Faktor pendorongnya beragam, mulai dari monopoli avtur—bahan bakar pesawat--oleh PT Pertamina (Persero) hingga kebijakan dua maskapai Indonesia yang memonopoli industri penerbangan saat ini.

“Terus terang, kami merasa sangat terpukul dengan kebijakan Garuda Indonesia yang memutuskan untuk menghilangkan tiket promonya, padahal itu 50 persen dari kapasitas pesawat,” ujarnya.

Keputusan Garuda Indonesia ini yang kemudian dituding membuat Lion Air menerapkan kebijakan balasan, yakni menerapkan tarif untuk bagasi penumpang.

Padahal, Lion Air dan Garuda Indonesia adalah dua pemain utama penerbangan, khususnya tujuan domestik, di Indonesia. Hal ini yang kemudian menyebabkan orang Indonesia lebih senang bepergian ke luar negeri.

Sedikit catatan, maskapai Air Asia hanya memiliki 8 tujuan domestik dari total 34 rute penerbangan yang dimilikinya di Indonesia.

Jokowi izinkan rapat di luar kota

Merespons keluhan Hariyadi, Presiden Joko “Jokowi” Widodo langsung mencabut kebijakan yang melarang pejabat kementerian pun pegawai di bawahnya untuk menggelar rapat di hotel, baik dalam kota maupun luar kota.

“Saya langsung ke Mendagri (Tjahjo Kumolo). Itu tidak akan ditindaklanjuti. Walau ada menteri yang sampaikan masalah rapat di hotel, tapi yang jelas itu presidennya,” sebut Jokowi pada kesempatan yang sama.

Untuk diketahui, pasca-penganiayaan yang diduga dialami dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuat aturan agar setiap pemerintah provinsi yang hendak melakukan konsultasi anggaran tidak dilakukan di hotel, namun di kantor masing-masing saja.

Selain mempertimbangkan faktor keamanan, kebijakan itu juga diklaim menghemat anggaran hingga Rp600 miliar (pada 2015) karena minim mengadakan rapat di hotel.

Di lain pihak, Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin menyampaikan bahwa kementeriannya tidak pernah membuat larangan untuk rapat di hotel. Begitu pula, pemberlakuan kebijakan sama untuk instansi pemerintah lainnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/2/2019), Bahtiar menegaskan bahwa Mendagri hanya memberi arahan kepada staf internal agar menyusun SOP terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respons atas kasus Hotel Borobudur beberapa waktu lalu.

“Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK, maka SOP disusun untuk mencegah staf Kemendagri terjerat masalah hukum. Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat di hotel,” kata Bahtiar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR