KONSUMSI RUMAH TANGGA

Kebutuhan susu nasional tak sebanding dengan produksinya

Pelajar SD bersiap minum susu saat saat mengikuti Gebyar UPSUS SIWAB dan Gelar Potensi Peternakan Tingkat Jateng di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/9). Gerakan Minum Susu bersama merupakan salah satu program pemerintah dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia.
Pelajar SD bersiap minum susu saat saat mengikuti Gebyar UPSUS SIWAB dan Gelar Potensi Peternakan Tingkat Jateng di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/9). Gerakan Minum Susu bersama merupakan salah satu program pemerintah dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia. | Harviyan Perdana Putra /Antara Foto

Susu merupakan salah satu asupan penuh nutrisi yang paling disukai dan mudah diserap tubuh. Minuman ini secara alami mengandung nutrisi penting, seperti vitamin A, D, B12, protein, kalsium, magnesium, fosfor, dan zinc, dan lainnya.

Susu juga bermanfaat untuk anak-anak dan orang dewasa. Mulai dari menjaga kesehatan tulang dan gigi, sebagai sumber tenaga, dan sebagainya.

Namun, tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia masih kalah tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Sebagai bukti, menurut data outlook susu Kementerian Pertanian, rata-rata konsumsi susu di Tanah Air 12 liter/kapita/tahun. Sedangkan Malaysia konsumsi susunya mencapai 36,2 liter/kapita/tahun, lalu Myanmar mencapai 27 liter/kapita/tahun, Thailand mencapai 22,2 liter/kapita/tahun dan Filipina mencapai 18 liter/kapita/tahun.

Menurut data yang dihimpun oleh tim Lokadata Beritagar.id, dari angka konsumsi susu di Indonesia, sekitar 70 persen asupannya didapat dari susu impor.

Susu impor didapatkan dari Selandia baru sebesar 64,35 ribu ton (29,22 persen). Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat (45,12 ribu ton/20,49 persen), Australia (17,72 persen), Prancis (6,73 persen), dan Belgia (6,13 persen).

Adapun impor susu dilakukan sebab saat ini produksi susu dalam negeri hanya mampu memenuhi sebanyak 30 persen dari kebutuhan nasional.

Total kebutuhan susu nasional, produksi susu dalam negeri, dan jumlah impor susu di Indonesia.
Total kebutuhan susu nasional, produksi susu dalam negeri, dan jumlah impor susu di Indonesia. | Lokadata /Beritagar.id

Usaha pemerintah dalam menggalakkan minum susu di kalangan anak dan orang dewasa pun berujung dilema. Sebab, itu berarti, upaya untuk menggalakkan gerakan minum susu tidak akan seimbang dengan peningkatan produksi susu dalam negeri.

Menurut perhitungan, jika tak ada upaya dari pemerintah untuk mengatasinya, impor susu akan bertambah sekitar 7,5 persen setiap tahunnya dan membebani devisa negara.

Peningkatan produksi susu dalam negeri pun perlu dukungan penuh dari pemerintah, tidak bisa setengah-setengah. Peternakan sapi perah lokal membutuhkan beberapa hal yang harus diseriusi, mulai dari pembibitan, budi daya, sampai pembentukan badan usaha.

Beberapa upaya pemerintah

Untuk segi pembibitan dan budi daya, pada 2016, pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan program Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB).

UPSUS SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA).

Program yang berlaku bagi sapi potong dan sapi perah tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani Menteri Pertanian pada tanggal 3 Oktober 2016.

Upaya ini tampaknya belum cukup membuahkan hasil. Populasi sapi perah, yang 98 persennya ada di Pulau Jawa, belum meningkat secara signifikan. Bahkan populasi di luar Jawa dalam empat tahun terakhir belum bisa menyamai angka pada 2013.

Populasi sapi perah di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Populasi sapi perah di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. | Lokadata /Beritagar.id

Pemerintah, dalam upaya menggenjot produksi susu segar dalam negeri (SSDN), baru saja meningkatkan jumlah insentif kepada peternak sapi perah dalam bentuk beragam fasilitas.

Fasilitas yang diberikan adalah kredit usaha rakyat (KUR) untuk sapi perah, pemberian asuransi ternak sapi perah bersubsidi, dan penyaluran pembiayaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari beberapa BMUN seperti Sucofindo, Pelindo, dan Jasindo.

"Penyaluran pembiayaan KUR untuk sapi perah sebesar Rp720,3 miliar secara kumulatif mulai tahun 2016 sampai dengan Agustus 2018," ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian (Kemtan) Fini Murfiani, seperti dikutip Kontan.co.id, Jumat ( 21/9).

Revisi aturan rugikan peternak lokal

Namun, adanya insentif ini dianggap belum cukup untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri. Pasalnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok membuat pemerintah harus merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26 tahun 2017 tentang penyediaan dan peredaran susu.

Aturan itu diubah menjadi Permentan Nomor 30 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pembelian Susu. Peraturan baru tersebut malah membebaskan industri dari kewajiban untuk menggandeng peternak lokal.

Misalnya, dalam Permentan Nomor 30 pembelian susu sapi tidak menggunakan kata-kata "wajib" seperti dalam Permentan Nomor 26. Kemudian dalam Permentan Nomor 33 tidak ada lagi sanksi bagi importir yang tidak membeli susu sapi lokal.

"Permentan 26 itu sudah naik lalu muncul Permentan 30 yang merevisi kata-kata mewajibkan beli. Lalu, keluar Permentan 33 juga revisi sanksi ancaman jadi tidak bisa itu kalau mereka nggak beli dikurangi izin impor atau dicabut badan usahanya," jelas Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia, Agus Warsito, seperti dikutip detiKFinance, Selasa (14/8).

Hal ini tentu membuat peternak lokal kian terjepit. Peternak tak mendapat kepastian pasar, pabrik pun bisa semena-mena menentukan harga susu yang dibeli dari peternak.

Alhasil, harga jual susu di kalangan peternak pun melemah. Kini harga susu segar di tingkat peternak berkisar antara Rp4.500-Rp5.500 per liter. Padahal sebelumnya harganya sempat naik, meski tak signifikan, yakni sekitar Rp6.500 per liter.

Permentan baru ini pun membuat industri pengolahan susu (IPS) kian selektif dalam menyerap hasil produksi.

“Misalnya dari angka kuman yang terkandung dalam susu hasil produksi. Maksimal jumlah angka kuman yang ditoleransi adalah satu juta. Di atas itu, meski cuma lebih satu (angka) saja, susu kami akan ditolak,” jelas Agus Warsito, seperti dikutip Bisnis.com (25/9).

Menurutnya, standar tersebut wajar diberlakukan jika pemerintah pun turut memberikan bantuan pendukung. Misalnya berupa pengadaan infrastruktur atau fasilitas pendingin. Kenyataannya tidak demikian.

Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi produksi susu lokal adalah dengan memberlakukan kebijakan yang memperkuat posisi tawar peternak sapi perah terhadap IPS, atau memberlakukan bea masuk tambahan bagi susu sapi impor.

BACA JUGA