KEBIJAKAN PEMERINTAH

Keganjilan baru pemerintah Depok, putar lagu di lampu merah

Kemacetan di ruas jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (21/6/2019).  Pemerintah kota itu bakal memutar lagu untuk menghibur warga yang kena macet.
Kemacetan di ruas jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (21/6/2019). Pemerintah kota itu bakal memutar lagu untuk menghibur warga yang kena macet. | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat bakal memutar lagu di jalanan yang macet dengan maksud menghibur pengguna jalan yang kena macet. Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad mengakui ide memutar lagu itu awalnya untuk menghibur pengendara yang mungkin geram karena saban hari Depok akrab dengan kemacetan.

Alasan itu pula yang menjadikan Pemerintah Kota Depok mengusung program Joyful Traffic Management (JoTRAM) dalam ide lagu tersebut. "Sosialisasi untuk masyarakat, sekaligus menghibur ya," kata Idris kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/7/2019).

Saat ditanya lebih jauh mengenai lagu tersebut yang akan diperdengarkan di lampu merah, Idris enggan menanggapi. "Sudah, nanti lihat saja ya pas keluar lagunya gimana," katanya. Lagu ini sudah beredar di media sosial. Di akun YouTube Dinas Perhubungan Kota Depok, lagu ini sempat diunggah, namun kemudian lenyap dari akun tersebut.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana menjelaskan, pihaknya akan memutar lagu itu, beserta lagu-lagu lainnya, di persimpangan jalanan yang macet. Lagu itu diputar saat lampu menyala merah, sekaligus buat penanda penyebrang di zebra cross.

"Program ini tentunya bukan mengatasi kemacetan. Kalau kemacetan itu program dari manajemen rekayasa lalu lintas. Ini adalah bagian kecil dari apa yang dijalankan (manajemen rekayasa lalu lintas)," ujar Dadang di kantornya, Selasa (16/7/2019).

Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo menilai, memutar lagu ini justru akan membuat kemacetan makin panjang. Menurutnya, jika diputar di lampu merah, pengendara justru malah mengantuk.

Ia mengatakan, harusnya untuk mengatasi kemacetan kota Depok, pemerintah dapat mengusulkan pelebaran jalan di wilayah rawan macet atau membangun jalan baru di Kota Depok sebagai alternatif warga untuk hindari kemacetan. "Jadi sebenarnya kalau mau buat program yang sifatnya untuk melayani masyarakat udah harus dipikirkan, tidak hanya buang wacana ke publik," kata Hendrik, seperti dikutip dari Kompas.com.

Pemerhati Kebijakan Kota Depok, Yurgen Alifia Sutarno menilai kebijakan ini ngawur. "Ini kebijakan ngawur. Istilahnya orang sakit kepala dikasih obat diare," ujarnya kepada Tirto, Senin (15/7/2019).

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai kebijakan ini tak lebih dari buang-buang anggaran. "Sebenarnya yang harus dibangun adalah budaya tertib lalu lintas itu. Agar pengendara tidak sembarangan di jalan," kata Yayat.

Kebijakan ini justru menambah daftar ide ganjil Pemerintah Kota Depok. Saat dipimpin Nur Mahmudi Ismail, muncul beragam kebijakan ganjil. Mulai dari makan pakai tangan kanan, hingga sehari tanpa nasi demi menghemat listrik rice cooker.

Mohammad Idris, yang menggantikannya pada 2016 tak kalah ajaib. Pemerintahannya sempat mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Religius, yang mengatur tata cara berpakaian warganya. Raperda ini ditolak DPRD Kota Depok. Lalu Dinas Perhubungan juga memisahkan parkir antara laki-laki dan perempuan. Keganjilan-keganjilan ini, tentu menjadi sasaran empuk kritik dan olok-olok netizen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR