OTT KPK

Keju, pemerasan berantai, dan cobaan Bupati Lampung Tengah

Bupati Lampung Tengah dan Calon Gubenur Lampung Mustafa dengan rompi tahanan berbicara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2018).
Bupati Lampung Tengah dan Calon Gubenur Lampung Mustafa dengan rompi tahanan berbicara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2018). | Reno Esnir /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan di Lampung Tengah pada Kamis (15/2/2018).

Kasus suap yang melibatkan pejabat di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dan anggota DPRD ini diwarnai pemerasan berantai. Ada pula kode cheese atau keju agar pinjaman untuk APBD Lampung Tengah 2018 mulus.

Dilansir Antaranews, KPK menangkap 19 orang di Jakarta, Bandar Lampung dan Lampung Tengah. KPK juga menangkap dan menahan Bupati Lampung Tengah yang juga calon Gubernur Lampung, Mustafa.

Dalam kasus suap DPRD Lampung Tengah ini, KPK melihat ada modus yang berbeda dibandingkan kasus lainnya. Suap ini diberikan agar mendapatkan pinjaman untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemda ingin meminjam uang Rp300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), yang merupakan BUMN di bawah Kemenkeu. Pinjaman itu masuk ke APBD sehingga memerlukan persetujuan dari DPRD.

Saat itulah kemudian muncul kata sandi cheese sebagai kode uang suap. "Katanya kalau nggak ada cheese-nya, nggak ada kejunya, nggak bisa ditandatangani. Dari situlah persetujuan itu. Mintanya Rp1 miliar," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif melalui Detikcom.

Keju sebagai bentuk pemerasan DPRD ke Pemda memunculkan pemerasan baru. Pemerasan berantai dari DPRD ke Pemda kemudian dari Pemda ke kontraktor yang biasa menggarap proyek di Lampung Tengah.

Untuk memenuhi permintaan DPRD, Pemkab mengambil uang Rp100 juta dari dana taktis PUPR, sedangkan sisanya Rp900 juta berasal dari kontraktor.

"Ini betul-betul harus disesalkan, kenapa anggota DPRD atau legislatif dan eksekutif di daerah saling malak. Ini kan DPRD memalak eksekutif," kata Syarif.

Dalam operasi ini, KPK menyita uang sejumlah Rp160 juta dari seorang PNS Lampung Tengah. Penyidik juga menyita uang sekitar Rp1 miliar dalam bentuk pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 di dalam kardus.

KPK pun menetapkan tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.

Selain itu, KPK juga telah memakaikan rompi oranye kepada Bupati Lampung Tengah, Mustafa sebagai tanda tahanan korupsi. Seusai pemeriksaan, Mustafa sempat berkata, "Ini adalah keputusan yang memang menjadi cobaan saya".

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR