KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan seksual mendominasi kekerasan terhadap perempuan di Aceh

Para perempuan Aceh memeringati Hari Perempuan Sedunia di Simpang Lima, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (8/3/2019).
Para perempuan Aceh memeringati Hari Perempuan Sedunia di Simpang Lima, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (8/3/2019). | Habil Razali /Beritagar.id

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Aceh disebut sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Sebagian besar jenis kasusnya merupakan kasus kekerasan seksual dan proses penyelesaiannya tersendat.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Balai Syura Ureung Inong Aceh, Khairani Arifin, saat menggelar aksi demonstrasi di Simpang Lima, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (8/3/2019). Aksi oleh sekitar seratus perempuan Aceh itu untuk memeringati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret.

Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Massa yang menamakan diri Gerakan Bersama Perempuan Aceh itu melakukan konvoi dari depan Masjid Raya Baiturrahman ke Simpang Lima. Setiba di sana, mereka melakukan orasi secara bergantian.

Mereka turut membawa poster bertuliskan "Hak perempuan sama dengan hak asasi manusia" dan "Hapus kekerasan terhadap perempuan". Selain menolak kekerasan terhadap perempuan, massa turut menuntut perempuan dilibatkan dalam proses pembangunan Aceh.

Khairani mengatakan terdapat 500 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke kepolisian di Aceh pada 2018. Sebagian besar dari kasus tersebut merupakan kekerasan seksual.

Namun dia menyayangkan banyak dari kasus tersebut tersendat pada tahap penyelesaian. Padahal menurutnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh sudah sangat mengkhawatirkan.

"Tetapi saat ini masih banyak kendala dalam menangani kasus itu, di antaranya kebijakan yang tidak secara khusus mengatur kewenangan bagaimana mengatasi kekerasan seksual," tutur Khairani kepada para jurnalis.

Dia menyebut, sudah seharusnya pemerintah berkomitmen dan peduli terhadap korban-korban. Selama ini, menurut Khairani, kasus kekerasan seksual di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hanya soal pencabulan. "Sedangkan bentuk kekerasan lain tidak diatur," ujarnya.

Oleh karena itu, Khairani meminta pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menurutnya, jika ada pasal yang tidak disetujui dalam RUU PKS segera didiskusikan agar direvisi.

"Bukan menolak RUU PKS. Kalau menolak, itu sama dengan menolak permohonan hak-hak korban," kata dia.

Selain itu, massa turut menuntut pemerintah melibatkan perempuan dalam pembangunan Aceh dan mengampanyekan tentang pelaksanaan pemilu bersih di Aceh. Aksi berakhir sekitar pukul 10.15 WIB.

Selain aksi demonstrasi, mereka sebenarnya juga menggelar bincang (talkshow) dan diskusi dengan para kelompok perempiam dan masyarakat desa. Isunya tetap sama; seruan menghentikan kekerasan terhadap perempuan.

Hari perempuan sedunia ini memang diperingati dengan beragam agenda oleh para kaum hawa. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan juga melansir catatan tahunan soal kekerasan terhadap perempuan mendesak agar RUU PKS segera dijadikan UU.

Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, kekerasan terhadap perempuan bisa menimbulkan beragam hal. Mulai kurang percaya diri, mengganggu kesehatan, serta mengurangi partisipasinya dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan fisik.

Yuniyanti dalam Sindonews pun menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak adalah kekerasan seksual. Tidak sedikit pula kasus pembunuhan karena motif ekonomi dan rasa marah tidak terkendali.

Ada pula kasus pornografi serta tindak kekerasan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga. Umumnya karena rasa jengkel dan benci.

Yuniyanti menambahkan, tindak kekerasan relatif tidak lazim terjadi apabila kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan menipis atau bahkan tak ada. Dominasi laki-laki dan ekonomi keluarga harus dikurangi oleh perempuan.

"Perempuan sudah seharusnya memiliki kekuasaan di luar kendali laki-laki. Mereka punya kekuasaan di luar, maka intervensi masyarakat secara aktif di samping perlindungan dan kontrol sosial yang kuat memungkinkan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan semakin kecil," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR