KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kekhawatiran dan kepentingan di antara kebijakan solar biodiesel B20

Petugas SPBU mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada kendaraan di SPBU Coco, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Mulai 1 September, pemerintah mengganti solar dengan biodiesel atau B20.
Petugas SPBU mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada kendaraan di SPBU Coco, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Mulai 1 September, pemerintah mengganti solar dengan biodiesel atau B20. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Mulai 1 September 2018 atau Sabtu lalu, tak ada lagi solar murni (B0) yang bisa diperoleh masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemerintah melalui Pertamina menggantinya dengan solar campuran biodiesel 20 persen (B20).

Biodesel merupakan campuran solar 80 persen dan minyak kelapa sawit atau CPO sebesar 20 persen.

Penjualan B20 dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat dan kategori. Baik dalam bentuk kewajiban penenuhan pasar domestik (PSO) maupun kalangan bersubsidi, transportasi non-PSO, industri, pertambangan, atau ketenagalistrikan.

Pengecualian konsumsi B20 hanya diberlakukan untuk pembangkit listrik yang menggunakan turbin aeroderivative, sistem persenjataan (alutsista), dan perusahaan tambang yang beroperasi di dataran tinggi. Ini pun harus disertai pernyataan resmi dari lembaga bersangkutan.

Namun di lapangan, sebagian masyarakat masih belum sadar atau mengetahui bahwa mereka mengisi kendaraannya dengan B20. Mereka juga tidak menyadari pengaruhnya terhadap performa mesin kendaraan.

Seorang pengendara minibus, Dap, yang ditemui detikFinance di SPBU Kuningan, Jakarta, Senin (3/9/2018), meyakini B20 akan sama saja dengan solar murni yang selama ini dia konsumsi.

Dan Dap seolah tak peduli. "Belum tahu plus minusnya, tahunya pakai saja," katanya.

Direktur Pemasaran PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Duljatmono mengatakan para agen tunggal pemegang merek (ATPM) kendaraan truk atau niaga yang biasa menggunakan solar di Indonesia secara umum mendukung kebijakan baru ini. Sebagian besar asosiasi pengusaha pun mendukung.

Namun, Duljatmono menegaskan bahwa umur saringan bahan bakar (fuel filter) bisa terpengaruh. Selama ini dengan konsumsi solar murni atau B5 dan B10, penggantian saringan setiap 10.000 km. Tapi dengan B20, penggantian bisa setiap 7.000 km.

Sedangkan operator PO SAN Putra Sejahtera, Kurnia Lesani Adnan, mengatakan hal senada. Saat menggunakan B10, performa mesin bisa menurun dan terjadi blocking pada fuel filter.

"Saat ini kami menggunakan solar B10 harus sering mengganti filter BBM lebih cepat dari jadwal yang direkomendasikan pabrikan (15.000 km)," kata dia dalam siaran pers.

Sementara pekan lalu (28/8), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengaku bakal terdampak kebijakan ini. Menurut Wakil Ketua Umum 1 Aptrindo, Kyatmaja Lookman, spesifikasi kebanyakan truk di Indonesia tidak cocok dengan B20.

Apalagi setengah dari 6 juta truk di Indonesia, katanya, sudah berumur 20 tahun sehingga teknologi mesinnya tidak kompatibel dengan B20. Kyatmaja berpendapat sebagian besar truk yang ada saat ini hanya mampu mengonsumsi solar B5 dan B10 dan membutuhkan alat pemisah air (water separator) agar cocok memakai B20.

Lookman pun khawatir pengawasan penerapan B20 ke SPBU yang tak sesuai harapan. "Kalau ada pengusaha iseng campur air ke solar 10-20 persen saja buat tambah volume, mesin kita rusak semua. Siapa yang menjamin?" ujar Kyatmaja kepada Kompas.com.

Pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi jika ada badan usaha BBM (BU BBM) yang tidak melakukan pencampuran atau tidak menjual B20 beserta Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Bila melanggar, kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, BU BMM akan dikenai denda Rp6.000 per liter.

"Ada yang mengatakan kejam benar dendanya segitu, ya ini harus dilakukan biar tidak ada yang tidak pakai B20," ujar Darmin pada Jumat (31/8). Bila denda itu tidak dibayar, izin usaha BU BMM bisa dicabut.

Penerapan B20 ini merupakan salah satu fokus utama Direktur Utama Pertamina yang baru, Nicke Widyawati. Ini pun bagian dari kebijakan menekan impor minyak.

Apalagi produksi kelapa sawit (CPO) Indonesia cukup melimpah sehingga perlu diserap oleh industri perminyakan di Tanah Air. Lantas, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar AS masih lemah sehingga perlu mengurangi konsumsi impor, serta ancang-ancang penerapan BBM kategori Euro 4 yang lebih ramah lingkungan mulai 2021.

Itu sebabnya B20 diajukan lebih serius. Kebetulan menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian BUMN, Rida Mulyana, B20 sudah ada sejak 2016.

Dan bila masyarakat masih membutuhkan solar murni atau solar tanpa campuran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyarankan konsumsi solar dengan kandungan cetane di atas 51. Misalnya, Pertamina Dex yang memiliki kandungan cetane 53.

Persoalannya, harga Pertamina Dex tidak disubsidi sehingga per liter mencapai Rp10.500. Adapun B20, seperti dikatakan Darmin, akan sama seperti solar bersubsidi sebesar Rp5.150.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR