GEMPA LOMBOK

Kelancaran distribusi bantuan terkendala koordinasi dan kepercayaan

Sejumlah prajurit TNI Angkatan Udara dan relawan memasukkan paket bantuan untuk korban gempa Lombok ke dalam pesawat di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis (16/8/2018).
Sejumlah prajurit TNI Angkatan Udara dan relawan memasukkan paket bantuan untuk korban gempa Lombok ke dalam pesawat di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis (16/8/2018). | Fikri Yusuf /Antara Foto

Hampir 20 hari setelah gempa utama di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB); yang berkekuatan 7 Skala Richter (SR) pada 5 Agustus 2018, penyaluran bantuan bagi para korban belum sepenuhnya merata.

Hal itu disebabkan dua hal. Pertama adalah akses jalan yang koyak akibat guncangan gempa, terutama ke daerah pelosok, dan kedua yang lebih penting ialah koordinasi.

Direktur Humanitarian Leadership Academy Indonesia, Victor Rembeth, menjelaskan bahwa alur informasi di lapangan masih membingungkan. "Flow informasi itu ke mana? Saya tidak menyalahkan kepala daerah, tapi mereka tidak mengerti harus ke mana," ujar Victor kepada Tempo.co, Rabu (22/8/2018).

Akibat koordinasi yang lemah ini, para pengungsi atau korban kebingungan harus meminta bantuan ke mana. Lemahnya koordinasi juga menyebabkan distribusi tenaga kesehatan atau dokter menjadi kacau karena sering ada penumpukan di satu desa.

"Ketika logistik masuk, harusnya masuk ke masing-masing cluster dulu, atau ke kedeputian empat bidang logistik BNPB. Jadi semua ada koordinasinya," tuturnya.

Bantuan untuk para korban gempa Lombok sebenarnya melimpah. Pekan lalu, Beritagar.id sempat menyaksikan bahwa Lombok tidak kekurangan bantuan.

Namun, distribusi yang tidak lancar membuat warga terpengaruh. BBC Indonesia, Jumat (24/8), melaporkan bahwa sebagian warga terpaksa makan satu kali dalam sehari.

Antara lain di Desa Labuhan, Lombok Timur; dan Senaru, Lombok Utara. Nusa'ad dari Senaru mengatakan kepada kantor berita Antara bahwa bantuan dari pemerintah daerah terdahulu datang dua pekan lalu.

Adapun bantuan terbaru justru inisiatif masyarakat. "Di desa ada saya lihat bantuan, tapi banyak yang menumpuk. Penyalurannya tidak merata," kata dia.

Komandan Satgas Penanganan Korban Gempa Lombok, Kolonel Ahmad Rizal, membantah bantuan belum merata. Ahmad bahkan mengklaim seluruh wilayah terdampak bencana sudah dihampiri bantuan logistik.

Bahkan pihak berwenang tidak hanya mendistribusikan bantuan melalui jalur darat, tetapi juga dengan helikopter untuk menjangkau daerah terpencil. Ahmad menjelaskan logistik dikoordinasi oleh Dinas Sosial lalu didistribusikan dengan bantuan babinsa dan babinkamtibnas hingga sampaai dusun.

"Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum puas. Tingkat kepuasan kan beda-beda," kata Ahmad.

Untuk mempercepat distribusi, Ahmad pun meminta para pengungsi untuk mengambil bantuan ke kantor pemda terdekat. Maklum, lanjut Ahmad, personel yang bekerja menyalurkan bantuan pun terbatas.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membenarkan bahwa penyaluran bantuan penuh dengan kendala. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menjelaskan penyaluran bantuan terkendala luas wilayah terdampak, akses jalan rusak, kemudahan jangkauan, dan para pengungsi yang tersebar.

Itu sebabnya, pihak berwenang pun memaksimalkan tenaga prajurit TNI untuk mengantar bantuan hingga ke kawasan terpencil. Selain dengan helikopter, juga dengan sepeda motor.

Persoalannya, sebagian warga terlanjur tak percaya kepada pemerintah. Warga Lombok Timur, misalnya, meminta penyaluran bantuan tidak lagi dilakukan pemerintah tetapi oleh relawan.

Masinan, warga Desa Sugian, Sambalia, Lombok Timur, menyarankan bantuan disalurkan oleh relawan kepada para pemuda setiap desa. Lagi pula, Masinan ragu bantuan bisa sampai ke warga. Selain itu, mengambil langsung bantuan ke kantor pemda justru berbelit karena penuh prosedur birokrasi.

"Bahkan kami curiga bantuan itu ditumpuk begitu saja di kantor desa atau kecamatan," tuturnya dalam Antara (h/t Pikiran Rakyat), Kamis (23/8).

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sudah mencairkan dana hingga Rp958,8 miliar untuk menangani situasi darurat dan kemanusiaan akibat gempa bumi di Lombok.

Dana tersebut disalurkan melalui BNPB sebesar Rp557,7 miliar dan kementerian serta lembaga senilai Rp428,1 miliar. Sri Mulyani melalui laman Facebook menjelaskan bahwa BNPB sebenarnya telah menganggarkan Rp1 triliun, tapi yang cair baru senilai di atas.

Adapun untuk situasi darurat seperti bencana, pemerintah telah menyiapkan dana cadangan hingga Rp3,3 triliun yang disalurkan melalui BNPB. Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan dana mencapai Rp4 triliun.

Adapun dari data penanganan darurat bencana gempa Lombok per Kamis (23/8), sudah tercatat 555 korban meninggal dunia dan 390.529 jiwa penduduk mengungsi. Kabupaten Lombok Utara menjadi kawasan terparah karena 466 korban jiwa di antaranya dari sana.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR