KERUSUHAN 22 MEI

Kelompok bayaran sengaja menjarah dalam kerusuhan 21 Mei

Seorang petugas polisi berada di dekat bus pasukan Brimbob yang hangus dibakar dalam kerusuhan di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019).
Seorang petugas polisi berada di dekat bus pasukan Brimbob yang hangus dibakar dalam kerusuhan di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Polisi mengungkap temuan terbaru dari kasus kerusuhan di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat pada Rabu (22/5/2019). Diungkapkan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi, massa yang hadir di kawasan Slipi dan Petamburan adalah kelompok bayaran dan sengaja datang untuk rusuh serta menjarah.

Dalam keterangannya kepada media, Jumat (14/6), Hengki mengatakan massa bayaran itu juga membawa senjata api, melakukan perusakan, dan berani melawan Brimob yang sedang bertugas.

"Di wilayah-wilayah lain juga terjadi penjarahan, ini lebih berani karena mereka melakukannya kepada Brimob," kata Hengki.

Kerusuhan sebagai buntut aksi damai di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, itu disebut bukan lagi unjuk rasa. Belasan mobil di Asrama Brimob Petamburan dibakar massa, di Tanah Abang pecah bentrokan.

Bus pasukan Brimob di Slipi juga dibakar massa. Sejumlah senjata api polisi, misalnya pistol Glock 17 dan 13 peluru, juga dijarah massa. Adapun jarak dari gedung Bawaslu ke kawasan Tanah Abang, Petamburan, dan Slipi adalah radius 5-6 km.

"Mereka ini merupakan kelompok kriminal yang sengaja melakukan kerusuhan dan juga penjarahan," ujarnya.

Polres Jakarta Barat sudah menetapkan 4 tersangka dari peristiwa ini. Hengki mengatakan keempatnya mengaku dibayar, tapi tak disebutkan berapa bayarannya.

Empat tersangka itu adalah kelompok kriminal SJ, DO, WN selaku pemimpin, dan DY. Polisi juga sudah menangkap penyandang dana dan saat ini masih diperiksa lebih lanjut.

Hengki menceritakan SJ adalah orang pertama yang ditangkap di kediamannya di Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Selasa (11/6). SJ ini yang diduga mencuri tas milik polisi berisi pistol Glock 17, 13 peluru, dan uang tunai Rp50 juta di Jalan Brigjen Katamso, Slipi.

Uang tersebut kemudian dibagi ke 3 tersangka lain, masing-masing Rp2,5 juta. Sedangkan sisanya sebesar Rp40 juta dipakai SJ untuk keperluan pribadi, termasuk untuk mudik ke kampungnya.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Ajun Kombes Edy Suranta Sitepu mengatakan SJ menipu 3 rekannya. Ia mengaku hanya mencuri uang Rp10 juta dari mobil Brimob kepada 3 rekannya.

Adapun W, yang bersama DO ditangkap di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bertugas membakar tas dan dompet berisi kartu anggota polisi. Sementara DY diringkus di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

"Peristiwa (kerusuhan) terjadi pada 22 Mei sekitar jam 12.00. Sebelumnya sekitar pukul 10.00 WIB, para pelaku melakukan pelemparan batu ke arah polisi," kata Kanit Kriminal Umum Polres Jakarta Barat Iptu Dimitri Mahendra usai pra-rekonstruksi berisi 17 adegan, Jumat (16/4).

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Hengki mengatakan pihaknya tidak berhenti di sini dan masih mengejar pelaku lain yang diduga terlibat dalam perusakan dan penjarahan amunisi milik Brimob. Apalagi ada satu senjata gas air mata milik Brimob yang hilang.

"...saya imbau mereka menyerahkan diri karena akan terus kami kejar. Kami bukan tidak mungkin akan melakukan tindakan tegas apabila melawan," papar Hengki.

Penangguhan penahanan

Di sisi lain, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik sikap polisi yang membatasi akses keluarga dan kerabat untuk menghubungi para tersangka.

"...beberapa orang melaporkan, ia kesulitan menghubungi rekannya yang ditahan. Ada juga keluarga yang kesulitan menghubungi pamannya dan anggota keluarga yang lain," ujar staf Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi Kontras, Rivanlee Anandar, di Jakarta, Kamis (13/6).

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan pembatasan akses itu hanya untuk keperluan pemeriksaan intensif tahap pertama yang butuh waktu. Akses itu kini sudah dibuka karena tahapannya seperti itu.

Asep menunjukkan buktinya dalam penangguhan penahanan terhadap 100 dari 447 tersangka. "Artinya itu ada sebuah komunikasi, baik keluarga maupun kuasa hukumnya. Jadi tidak benar (ada pembatasan akses), itu hanya persoalan waktu saja," paparnya, Jumat (14/6).

Lebih lanjut Asep menjelaskan 100 tersangka mendapat penangguhan penahanan karena sejumlah alasan. Antara lain karena kesalahan tidak mematuhi aturan saat kerusuhan terjadi, tidak terlibat secara masif, dan alasan kesehatan.

"Pertimbangan bagaimana bobot keterlibatan yang bersangkutan di perkara ini, termasuk kondisi kesehatannya," kata Asep.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR