KINERJA PNS

Kemenag reformasi birokrasi besar-besaran

Menag Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberi keterangan pers terkait OTT dugaan suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag, di Jakarta, Sabtu (16/3/2019).
Menag Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberi keterangan pers terkait OTT dugaan suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag, di Jakarta, Sabtu (16/3/2019). | Nalendra /Antara Foto

Kementerian Agama (Kemenag) berencana melakukan asesmen ulang seluruh pejabat dari eselon I hingga eselon IV dan membentuk majelis etik pegawai. Hal itu dilakukan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pejabatnya.

"Kita akan lakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Pertama, melakukan asesmen ulang seluruh pejabat, mulai eselon I sampai IV," ungkap Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan tertulis di laman Kemenag, Selasa (26/3/2019).

Lukman menjelaskan, dengan asesmen ulang akan diketahui pejabat yang sudah bekerja secara profesional atau belum. Asesmen juga akan memerhatikan prestasi kerja, integritas, dan rekam jejak jabatan. "Asesmen ulang akan dilangsungkan tahun ini secara bertahap," tandasnya.

Pelaksanaan asesmen sambung Lukman, akan dilakukan lembaga psikologi terapan yang independen dan profesional. Prosesnya juga akan melibatkan tokoh nasional, tokoh agama, dan kalangan profesional. Hasilnya akan menjadi dasar mutasi, promosi, rotasi, bahkan demosi para pejabat eselon I, II, III, dan IV di Kemenag.

Dia bertekad melakukan reformasi birokrasi total, berupa penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan/organisasi, penataan ketatalaksanaan, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan mutu pelayanan publik di Kemenag. Upaya itu dituangkan dalam program dan kegiatan konkrit untuk mewujudkan good governance danclean government di Kemenag.

Selain itu, dibentuk juga Majelis Etik ASN Kemenag. Majelis Etik ini akan diisi pakar berintegritas dengan kompetensi dan profesionalitas tinggi. Majelis ini dibentuk untuk menegakkan etika ASN Kemenag. "Kami mengundang publik untuk memberi masukan atau mengusulkan nama-nama yang memiliki kualifikasi untuk bisa duduk di Majelis Etik ini," pinta Lukman.

Tugas Majelis Etik, satu di antaranya sebagai saluran aduan masyarakat. "Kita perlu Majelis Etik untuk menyelesaikan pengaduan, verifikasi, klarifikasi, lalu didalami sehingga tidak menimbulkan rumor yang destruktif karena dampaknya besar, bisa ke mana-mana," tandasnya.

Untuk diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum (nonaktif) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romy, dan dua pejabat di lingkungan Kemenag (15/3) lalu lantaran kasus dugaan suap seleksi jabatan. Selain Romy, KPK menetapkan lima orang tersangka lain.

Haris Hasanudin dan Muhammad Muafag diduga memberi uang kepada Romy total Rp300 juta agar bisa membantu proses seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik (Muafaq) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur (Haris).

Disorot soal rangkap jabatan

Mantan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag Mochammad Jasin mengungkap adanya rangkap jabatan di tubuh kementrian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu. Jabatan Sekretaris Jenderal dan Irjen kini dijabat Nur Kholis Setiawan.

Hal itu sontak menuai sorotan di masyarakat, sebab dua jabatan itu memiliki tugas dan fungsi berbeda, tapi malah dijabat orang yang sama. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) seperti disiarkan Kumparan menganggap ini sebagai bentuk penyimpangan.

"Iya (melanggar aturan), enggak boleh dirangkap dua jabatan itu. Jadi jelas ini tidak boleh dirangkap antara Irjen dan Sekjen," jelas Ketua KASN Sofian Effendi, Rabu (20/3).

KPK juga turut mengomentari. "Irjen itu dari bagian unsur utama roda organisasi setelah bagaimana mereka merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan lalu seperti apa pengawas internal atau PI memantau semua potensi pelanggaran dan compliance yang tidak dipatuhi," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Senin (25/3).

Nur Kholis Setiawan dalam keterangan tertulis di laman Kemenag, menjelaskan alasannya. Jabatan Irjen dirangkap lantaran secara posisi dia yang paling dekat secara tugas dan fungsi (tusi) Irjen sebagaimana diatur dalam Keppres No 7 tahun 2014 terkait struktur di Kementerian Agama.

"Dari tusi yang paling dekat, sebagai pembantu menteri adalah pembantu menteri dan pengawas. Yang bisa masuk keseluruhan. Jadi tidak mungkin dari sisi pengisian sementara untuk jabatan irjen diisi oleh dirjen. Sebab tidak nyambung. Sebab dirjen hanya sesuai dengan tusinya," kilah Nur Kholis.

Selain diterpa isu rangkap jabatan, Kemenag juga disinggung Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD soal kejanggalan pemilihan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2019-2023. Kejanggalan lainnya juga terjadi pada pemilihan rektor UIN Makassar dan Ketua STAIN Meulaboh.

Mahfud heran karena Menag Lukman Hakim Saifuddin tidak melantik yang memenangi pemilihan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019-2023, Andi M. Faisal Bakti.

"Tahun lalu dia [Andi] ikut pemilihan lagi, menang lagi, tidak dilantik lagi [di] UIN Ciputat," ujar Mahfud seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (20/3).

Dia juga membeberkan kejanggalan dalam pergantian Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurutnya, mutasi Muhammad Lutfi Hamid sebagai Kakanwil Kemenag DIY janggal karena dilakukan saat Luthfi baru menjabat tersebut selama 1 tahun 4 bulan.

Menurutnya, mutasi itu melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR