RINGKASAN SEPEKAN

Kemenangan Jokowi, kerusuhan 22 Mei, dan sistem penilaian PNS

Jokowi hingga Prabowo
Jokowi hingga Prabowo | Robotorial /beritagar.id

Kerusuhan massa dengan aparat keamanan yang terjadi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, pada Rabu (22/5/2019) serta berita yang terkait dengannya dan hasil Pilpres 2019 mendominasi deretan kabar terpopuler di Beritagar.id sepanjang pekan lalu (19-24/5/2019).

Hanya ada satu kabar lain yang tak terkait masalah pilpres yang masuk deretan 6 berita populer sepekan lalu, yaitu tentang sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berikut adalah ringkasan 6 berita populer dalam sepekan:

Kerusuhan di Tanah Abang

Sejumlah prajurit Korps Marinir TNI AL berjalan mendatangi massa aksi 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, Jakarta, Rabu (22/5/2019).
Sejumlah prajurit Korps Marinir TNI AL berjalan mendatangi massa aksi 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, Jakarta, Rabu (22/5/2019). | M Risyal Hidayat /Antara Foto

Aksi unjuk rasa menolak hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden 2019 berlangsung di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Aksi itu berlanjut dengan terjadinya bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.

Massa yang menyatakan diri menolak kecurangan pada Pemilu 2019 itu sebenarnya sudah mulai meninggalkan lokasi pada Selasa (21/5) sekitar pukul 20.00 WIB. Namun, sekitar seratus orang kembali mengadakan aksi pada pukul 22.00 dan kemudian merusak barikade pembatas kantor Bawaslu.

Aparat keamanan berupaya membubarkan mereka, akan tetapi kemudian mereka melawan dengan melemparkan batu dan petasan. Polisi menghalau mereka dengan menembakkan gas air mata.

Baca selengkapnya di sini.

KPU menetapkan Jokowi-Ma'ruf pemenang Pilpres 2019

Perwakilan saksi TKN 01 I Gusti Putu Artha (kiri) dan perwakilan saksi BPN 02 Didik Hariyanto (kanan) mengangkat tangan seusai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari.
Perwakilan saksi TKN 01 I Gusti Putu Artha (kiri) dan perwakilan saksi BPN 02 Didik Hariyanto (kanan) mengangkat tangan seusai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. | Dhemas Reviyanto /Beritagar.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Mereka meraih 85.607.362 suara sah.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ucap Arief.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara sah atau 55,50 persen dari total suara sah di Pilpres 2019 yang mencapai 154.257.601 suara.

Baca selengkapnya di sini.

Saat foto Prabowo di bandara internasional jadi gunjingan

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Rabu (8/5/2019). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Foto calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang tengah berada di sebuah bandara di luar negeri ramai diperbincangkan pada Jumat (17/5/2019). Muncul gunjingan bahwa Prabowo "kabur" menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 yang akan dilakukan KPU pada Rabu (22/5).

Atmosfer politik nasional yang tengah memanas menjelang pengumuman KPU ini membuat kabar kepergian Prabowo ke Brunei Darussalam itu mendapat sorotan banyak media sepanjang Sabtu (18/5). Warganet pun riuh menanggapinya.

Baca selengkapnya di sini.

Tur jihad dan ekstra pengamanan aksi 22 Mei

Polisi memberhentikan bus dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta saat razia penyekatan massa di jalur Pantura, Maribaya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu (19/5/2019) malam. Penyekatan massa dan razia cipta kondisi gabungan Polres Tegal, TNI dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal itu untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden pada Rabu, 22 Mei 2019 di KPU mendatang.
Polisi memberhentikan bus dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta saat razia penyekatan massa di jalur Pantura, Maribaya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu (19/5/2019) malam. Penyekatan massa dan razia cipta kondisi gabungan Polres Tegal, TNI dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal itu untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden pada Rabu, 22 Mei 2019 di KPU mendatang. | Oky Lukmansyah /AntaraFoto

Level keamanan di Jakarta ditingkatkan. Kepolisian Daerah Metropolitan (Polda Metro) Jaya menerima laporan akan ada sedikitnya 1.000 pengunjuk rasa membanjiri jalanan Jakarta pada hari pengumuman rekapitulasi suara hasil pemilihan umum, 22 Mei 2019.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan perluasan keamanan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kedatangan massa lain dari luar daerah. Seperti halnya rencana "tur jihad" yang berhasil digagalkan oleh Mapolda Jawa Timur, Minggu (19/5/2019).

Ajakan yang sempat menyebar melalui WhatsApp itu menawarkan paket tur selama lima hari ke Jakarta dengan berbagai pilihan transportasi dan harga. Kepolisian telah mengamankan empat penyelenggara tur. Pengamanan merujuk pada kecurigaan bahwa tur ini nantinya akan bergabung dengan aksi yang kerap disebut people power tersebut.

Salah satu koordinator tur jihad, Muhammad Roni, mengelak bahwa tur ini adalah kamuflase dari penggiringan massa dalam aksi 22 Mei 2019. Roni menyatakan tur ini hanya dibuat untuk hiburan dan jalan-jalan saja.

Baca selengkapnya di sini.

Dua tersangka rusuh 22 Mei anggota ormas terafiliasi ISIS

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal memberikan keterangan pers terkait aksi demonstrasi 22 Mei di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/5/2019).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal memberikan keterangan pers terkait aksi demonstrasi 22 Mei di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/5/2019). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengidentifikasi dua tersangka kerusuhan di Jakarta 22 Mei lalu, sebagai anggota organisasi massa (ormas) Gerakan Reformis Islam (GARIS) yang terafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria).

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Polisi M Iqbal menyebutkan, menurut pengakuan tersangka, keduanya berniat untuk melakukan aksinya pada 21 dan 22 Mei.

"Kami menemukan dua tersangka dari luar Jakarta yang terafiliasi dengan kelompok GARIS. Mereka memang niat untuk berjihad," ungkap Iqbal di kantor Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Polisi kata Iqbal, telah memiliki bukti kuat yang menunjukkan afiliasi dua orang tersangka itu dengan GARIS. Kelompok itu tambahnya, bahkan pernah menyatakan dukungan pada ISIS Indonesia dan berada di bawah pimpinan Ketua Dewan Syuro Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.

Tak hanya itu, GARIS juga tambah Iqbal, pernah mengirimkan kadernya ke Suriah. "Ini penting disampaikan kepada publik bahwa fix ada kelompok penunggang kegiatan yang diduga terafiliasi ISIS, siapa orangnya, dan bagaimana jaringannya," terangnya.

Baca selengkapnya di sini.

Presiden Jokowi tanda tangani aturan pemecatan PNS

Sejumlah peserta mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2018 di Aula Gedung Universitas Abulyatama Desa Lampoh Keude, Aceh Besar, Aceh, Senin (5/11/2018).
Sejumlah peserta mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2018 di Aula Gedung Universitas Abulyatama Desa Lampoh Keude, Aceh Besar, Aceh, Senin (5/11/2018). | Syifa Yulinnas /ANTARA FOTO

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Aturan ini memuat mekanisme bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bekerja sesuai target bisa dikenakan sanksi administratif hingga pemecatan.

"Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier," begitu bunyi aturan tersebut.

Sistem Manajemen Kinerja PNS mengatur proses penilaian yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan Sistem Informasi Kinerja PNS.

Baca selengkapnya di sini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR