PERDAGANGAN

Kemendag akan hapus kewajiban lapor surveyor demi genjot ekspor

Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (18/12/2018).
Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (18/12/2018). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menghapuskan ketentuan wajib Laporan Surveyor (LS) untuk ekspor sejumlah komoditas. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot ekspor nasional.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan pemerintah telah sepakat untuk mempermudah proses ekspor komoditas Indonesia. Salah satunya dengan menghapuskan ketentuan LS untuk komoditas mineral, batubara, hingga kelapa sawit.

Menurutnya, dengan meniadakan LS dalam proses ekspor, jalan panjang pengiriman barang atau komoditas akan terpangkas. Selama ini, aturan wajib laporan ke surveyor dianggap memperlambat proses ekspor, baik dari sisi durasi maupun biaya yang perlu dikeluarkan ketika melangsungkan survei sebelum kegiatan ekspor dilakukan.

Dalam tugasnya, surveyor biasanya ditunjuk langsung oleh Kemendag, Misalnya, PT Superintending Company of Indonesia (Persero) atau Sucofindo. Surveyor bertugas memastikan eksportir sudah mengantongi dokumen izin ekspor dan menaati ketentuan lain ekspor.

Namun, pada waktu yang sama, verifikasi syarat-syarat sebelum ekspor sebetulnya juga sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Artinya, eksportir perlu melewati dua prosedural survei sebelum akhirnya bisa menjual produknya ke luar negeri.

“Yang penting adalah ekspornya meningkat. Kenapa lagi harus diperiksa bolak-balik oleh lembaga surveyor sementara duplikasinya sudah ada. Itu yang akan kita hilangkan,” ujar Enggar dilansir dari Okezone, Jumat (25/1/2019).

Menurut Enggar, pihaknya tengah mengkaji tujuh perizinan ekspor yang menyangkut kewajiban LS. Setelah kajian selesai, pihaknya akan berkoordinasi untuk mencabut atau merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang tujuh LS.

Dalam catatan Bea Cukai, tujuh komoditas yang wajib menyertakan LS adalah bahan galian golongan C, beras, kayu, produk pertambangan tertentu, prekursor, rotan, dan timah. Pemerintah pun akan menyederhanakan hal itu karena ada kesamaan.

Namun, penghapusan LS juga harus melihat aspek lain seperti ketentuan perdagangan internasional. Misalnya, pemerintah harus mengkaji secara detail penghapusan kewajiban LS untuk intan kasar karena ada ketentuan internasional yang mengharuskan adanya hasil sertifikasi surveyor. Jadi, Permendag akan merevisi tujuh LS setelah kajiannya selesai.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada beberapa strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk mendongkrak ekspor -- baik jangka pendek maupun menengah. Salah satu upayanya dalam jangka pendek adalah perbaikan prosedural dan perizinan terkait ekspor.

Menurut Darmin, selama ini LS ternyata dikenakan kepada banyak komoditas ekspor, walaupun si negara tujuan sebenarnya tidak pernah meminta.

"Lebih parah lagi kan ada bea cukai bikin, surveyor bikin, Sucofindo bikin, itu jadi dobel-dobel. Padahal kan di sana tidak diminta, ya buat apa? Kalau alasan pencatatan ya minta saja datanya, bisa link dengan bea cukai, datanya harian malahan," ujar Darmin.

Oleh sebab itu, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyisir komoditas yang selama ini wajib LS tapi bisa dihapuskan kewajibannya.

Apa fungsi surveyor?

Dalam aktivitas perdagangan lintas negara, aturan verifikasi kerap diterapkan guna membatasi arus masuk dan keluar barang di satu negara.

Surveyor merupakan perusahaan pemantau yang mendapat mandat dari Kemendag untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap barang impor dan ekspor.

Perusahaan surveyor harus memastikan barang-barang produk nasional yang diekspor harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan melewati kontrol kualitas (quality control) yang ketat. Di sisi lain barang-barang impor pun kualitasnya harus baik.

Hasil verifikasi oleh surveyor dituangkan dalam LS yang digunakan sebagai dokumen pelengkap kepabeanan di Bea dan Cukai. Dalam melaksanakan tugasnya, surveyor harus dapat memastikan bahwa barang yang diverifikasi (diekspor/diimpor) sesuai dengan yang tercantum dalam LS.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR