DANA DESA

Kemendagri bantah ada desa fiktif

Darmayanti bersama tiga orang anak yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Dana Desa 
berada di pintu rumahnya di Desa Andobeu Jaya, Kecamatan Anggomoare, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019).
Darmayanti bersama tiga orang anak yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Dana Desa berada di pintu rumahnya di Desa Andobeu Jaya, Kecamatan Anggomoare, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019). | Jojon /Antara Foto

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah adanya desa fiktif yang sempat ditudingkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irwan menyebut desa-desa yang diduga fiktif itu hanya belum tertib administrasi terkait pengelolaan Dana Desa.

"Kondisi desa itu sesungguhnya desa yang belum tertib administrasi. Desa itu ada, bukan desa fiktif," kata Benny dalam Forum Merdeka Barat di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Ketidaklengkapan administrasi ini menjadi salah satu penyebab munculnya kesalahpahaman seperti dugaan munculnya desa fiktif. Ia mencontohkan, beberapa kelengkapan administrasi desa kerap kali luput dan membuat keberadaan desa menjadi dipertanyakan.

Misalnya persoalan adanya pejabat desa yang meninggalkan desanya dan pencatatan penduduk yang tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil verifikasi oleh tim Kemendagri di desa-desa yang diduga fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Selatan.

Namun Benny belum bisa menyebutkan berapa jumlah desa yang dinilai belum tertib administrasi terkait pengelolaan Dana Desa. Penyebabnya, lanjut dia, karena data saat ini belum lengkap sehingga pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi desa yang ada sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Menurut dia, ada desa di Indonesia yang berbeda kondisi seperti yang disyaratkan dalam regulasi tersebut salah satunya menyangkut jumlah penduduk. Padahal desa tersebut sudah ada sebelum undang-undang itu terbentuk bahkan sebelum Indonesia berdiri.

Meski desa tersebut belum memenuhi syarat misalnya terkait jumlah penduduk minimal sesuai dengan regulasi, namun, lanjut dia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut mengakui keberadaan desa tersebut.

"Kami dorong pemda untuk melakukan evaluasi dalam arti luas, penataan agar kondisi desa sesuai dan selaras dengan UU nomor 6 tahun 2014," katanya.

Di sisi lain, Benny mengungkapkan banyak aparatur di desa yang masih belum memiliki kapasitas sumber daya manusia yang optimal. Ia menyebut lebih dari 60 persen aparatur desa memiliki latar belakang lulusan SMA, sarjana (19 persen), dan lulusan SD dan SMP (21 persen).

Belum lagi, lanjut dia, sekitar 10 ribu desa tidak memiliki kantor desa sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lebih dari 14 ribu desa belum menikmati aliran listrik.

"Angka penduduk miskin juga tinggi meski ada penurunan tiap tahunnya," katanya.

Penyaluran lebih selektif

Kasus dugaan kemunculan desa fiktif yang menyerap anggaran Dana Desa membuat Kementerian Keuangan lebih selektif. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti pemerintah bakal menghentikan penyaluran Dana Desa ke sejumlah desa yang tidak memiliki kelengkapan administrasi.

Penghentian ini berkaitan dengan dugaan desa fiktif yang ternyata terjadi karena adanya malaadministrasi. Namun, Astera belum memerinci jumlah desa yang harus 'puasa' dari asupan Dana Desa.

"Jadi kalau saya ditanya berapa yang disalurkan ke desa bermasalah ini, kita masih nunggu di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang masalah berapa," ungkapnya.

Astera mengatakan untuk Dana Desa tahap kedua hingga November 2019, sudah disalurkan sebesar Rp52 triliun dari total Rp70 triliun anggaran dana desa.

Dana desa itu, lanjut dia, diberikan kepada total 74.953 desa berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2019.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR