PEMINDAHAN IBU KOTA

Kemendagri sarankan tak ada pilkada di ibu kota baru

Foto Ilustrasi. Kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019) yang telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu.
Foto Ilustrasi. Kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019) yang telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu. | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan ibu kota negara yang baru bukan merupakan daerah otonomi dan tidak ada pilkada. Ibu kota baru diusulkan berbentuk daerah administratif.

Hal tersebut diungkap Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dalam diskusi polemik "Gundah Ibu Kota Dipindah" di d'Consulate Resto & Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim No 49-51, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

"Ada banyak tahapan yang dilakukan, penetapan lokasi, mempersiapkan lahan, menyiapkan master plan, menelaah akumulasi biaya bagaimana, mekanisme prosedur pemindahan bagaimana, dan bagaimana bentuk kelembagaannya serta banyak hal. Posisi sampai saat ini masuk melakukan kajian," ungkap Akmal.

Ia menjelaskan, kajian-kajian itu dilakukan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia) hingga Kemendagri.

Menurut Akmal, hingga saat ini belum ada keputusan resmi soal lokasi ibu kota negara itu. "Sampai hari ini baru persiapan-persiapan, memang sudah dilakukan peninjauan ke lokasi. Sampai saat ini belum ada penetapan lokasi teritorial otonom tapi pulau sudah," sebutnya.

Meski demikian, ia menyebut Kemendagri sudah memiliki sejumlah saran untuk Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengenai sistem pemerintahan yang bisa diterapkan di ibu kota baru negara. Kemendagri berharap ibu kota negara yang baru nanti bukan merupakan daerah otonomi.

"Kami menyarankan jangan merupakan daerah otonom. Kami pahami dinamika politis setiap daerah. Kami khawatirkan akan jadi persoalan dalam mengambil keputusan untuk membuat ibu kota yang betul-betul teduh dan aman bagi pemimpin negara dalam mengambil keputusan," ujar Akmal.

Selain itu, tambahnya, Kemendagri menyarankan agar di ibu kota baru tidak ada pilkada. Kemendagri mengusulkan ibu kota baru merupakan daerah administratif.

"Pak Menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo) beberapa kali bilang, kami usahakan di sana jangan ada pilkada, mungkin itu akan jadi daerah administratif ya, mungkin ya. Tapi itu tergantung nanti putusan presiden," tukasnya.

15 negara pindah ibu kota

Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke kota daerah lain terus bergulir, terlebih usai Presiden Joko Widodo meminta izin pemindahan ibu kota ke Kalimantan saat pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 silam di Senayan, Jakarta.

Sejumlah nama kota atau kabupaten bermunculan sebagai kandidat. Jika nanti terlaksana, Indonesia bukan negara pertama yang memindahkan ibu kota.

Selama kurun waktu 200 tahun terakhir, sebanyak 15 negara pernah memindahkan pusat pemerintahan mereka setelah merdeka. Selengkapnya, baca --> Artikel.

Alasannya beragam, mulai dari lokasi yang strategis, perjanjian politik, bencana alam, membentuk pusat perekonomian, hingga menghindari pemusatan kekuaasaan.

Saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas masih mengkaji lokasi calon ibu kota baru. Ada dua kajian yang belum rampung digarap. Setelah kajian rampung, Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan langsung mengumumkan lokasi baru itu.

Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebutkan, setidaknya membutuhkan lahan 2.000 hektare untuk pembangunan gedung pemerintahan. "Kalau wilayah ibu kotanya kita targetnya 40.000 hektare, termasuk sarana penunjang seperti ruang terbuka hijau dan perumahan," kata Bambang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR