Kemendagri tak lagi berwenang cabut Perda Provinsi

Mendagri Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Kemendagri mencabut Perda bermasalah.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Kemendagri mencabut Perda bermasalah. | Wahyu Putro A /ANTARA

Mahkamah Konstitusi (MK) memangkas kewenangan Kementerian Dalam Negeri mencabut peraturan daerah (Perda).

Dalam putusan sidang atas uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dibacakan Rabu (14/6), MK memutuskan frasa " Perda provinsi dan" yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251 Ayat 5, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya putusan MK ini, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut Perda Provinsi.

Dalam putusan itu juga MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945, pengujian atau pembatalan Perda menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

MK menimbang, putusan ini selaras dengan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017. Pada putusan itu, MK memangkas kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda di Pemerintahan Kota/Kabupaten.

Dengan putusan ini, Kemendagri makin tak bergigi menghadapi Perda

Terang saja Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan keputusan tersebut. Menurut Tjahjo, dengan keputusan MK yang final dan mengikat, Kemendagri akan kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan Perda-Perda.

"Namun, Kemendagri pasti akan menempuh cara lain," ujar Tjahjo seperti dikutip dari detikcom.

Rencananya, Kemendagri akan melakukan beberapa hal untuk memperkuat pengawasan kebijakan. "Kemendagri akan perkuat terkait fasilitas, penerbitan nomor registrasi Perda, mengintensifkan pelatihan penyusunan Perda," ujar Tjahjo.

Sebab jika tidak ada pengawasan, makin banyak Perda yang dikhawatirkan bertentangan dengan keputusan atau kebijakan pemerintah pusat.

"Program daerah harus selaras dengan program pusat sesuai dengan situasi dan kondisi budaya dan geografis kebutuhan masyarakat di daerah," ucap Tjahjo. Karena program-program kebijakan strategis pusat prinsipnya harus bisa terlaksana di daerah.

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai putusan MK ini bakal memancing pemerintah daerah makin banyak mengeluarkan kebijakan yang bermasalah.

Direktur KPPOD, Endi Jaweng memprediksi akan semakin banyak aspirasi lokal yang akan diatur dalam level kebijakan daerah, dengan mengatasnamakan otonomi.

Menurut Endi, mekanisme pengujian dan pembatalan Perda oleh Mahkamah Agung, besar kemungkinan tidak akan maksimal.

Menurut Endi ada beberapa sebab. Pertama, jumlah sumber daya di MA terbatas. Lalu sifat peradilannya juga tertutup. MA juga pasif dalam pembatalan Perda karena menunggu laporan warga. "Dan kita tahu sendiri warga kita saat ini tidak seaktif yang kita harapkan," ujar Endi seperti dikutip dari KBR.

Menurut Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit, saat ini masih banyak Perda yang bermasalah di berbagai daerah. Terutama Perda yang menghambat investasi dan intoleransi.

Sepanjang 2010 hingga 2016 KPPOD mencatat setidaknya ada lima ribuan Perda bermasalah di masing-masing daerah Kota/Kabupaten dan Provinsi. Sementara Kemendagri, kata Widodo, sudah membatalkan 3.143 Perda dan peraturan kepala daerah yang dinilai bermasalah.

Pemerintah Pusat, kini berusaha menghalau Perda bermasalah sejak masih dalam wujud rancangan (Raperda). Kemendagri terus mendata Raperda mana yang bisa berbenturan dengan UU ataupun merugikan masyarakat lainnya.

"Perkiraan kami (jumlahnya) cukup banyak. Hampir merata di Indonesia. Contoh orang melarang jualan alhokol. Sementara di UU boleh, tapi harus selektif dengan catatan," ujar Widodo.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR