INDUSTRI PENERBANGAN

Kemenkeu tetap enggan turunkan PPN avtur

Sejumlah truk tanki pengangkut BBM antre mengisi Avtur di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (4/7/2019).
Sejumlah truk tanki pengangkut BBM antre mengisi Avtur di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (4/7/2019). | Umarul Faruq /AntaraFoto

Kementerian Keuangan tidak akan mengubah kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bahan bakar pesawat, avtur, kendati jadi salah satu komponen penentu harga tiket.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat pemberlakuan PPN avtur di Indonesia masih dalam taraf normal jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya.

“Tidak ada yang berubah. Kami lihat yang selama ini sudah berjalan, nanti kami lihat kebutuhannya seperti apa,” kata Sri Mulyani dalam Liputan6.com, Minggu (14/7/2019).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama turut menguatkan pernyataan Sri Mulyani. Menurutnya, klaim yang menyebut harga tiket pesawat melambung karena PPN avtur tidaklah tepat. Sebab, PPN avtur merupakan pajak terutang.

Apalagi, praktik sama juga diberlakukan di negara lain.

“Sebelum mengarah ke sana, sebaiknya diidentifikasikan terlebih dahulu dengan tepat dan komprehensif, apa penyebab kenaikan tiket pesawat. Akhir-akhir ini tidak ada kebijakan perpajakan baru terkait industri tersebut, jadi tidak fair kalau kenaikan tiket pesawat didistribusikan ke pajak,” tukas Hestu.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menyatakan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga memberlakukan PPN untuk avturnya sebesar 10 persen per liter.

Sementara Thailand mengenakan cukai sebesar 4 Baht Thailand (sekitar Rp1.900) untuk tiap liter avtur, lebih mahal ketimbang Indonesia.

“Kami sudah lihat di internasionalnya seperti apa. Thailand dan Vietnam bahkan tetap mengenakan PPN avtur untuk penerbangan domestik mereka. Jadi tidak perlu dibebaskan,” kata Rofyanto, Jumat (12/7/2019).

Terlebih, meski PPN avtur tidak dihapus, Kementerian Keuangan telah memberikan insentif pajak lain bagi maskapai penerbangan. Insentif diberikan sebagai kompensasi atas kebijakan pengendalian harga tiket pesawat oleh pemerintah.

Adapun insentif yang bakal diluncurkan yakni pembebasan PPN untuk jasa penyewaan pesawat dari dalam dan luar negeri, perawatan dan perbaikan pesawat, serta impor pesawat dan suku cadang.

Indonesia, di sisi lain, juga telah membebaskan tanggungan PPN bagi penerbangan internasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri.

“Dalam melakukan kebijakan, tentu bertolak ukur (benchmarking) ke negara-negara lainnya. Jangan bandingkan kondisi penerbangan Indonesia dengan Singapura. Singapura kan memang tidak ada penerbangan domestiknya,” tukas Rofyanto.

Pengamat industri penerbangan, Ziva Narendra menilai, penghapusan PPN justru hanya menjadi beban bagi sektor lain penopang industri penerbangan. Lagipula, pembebasan ini tidak hanya tak efektif, tapi dampaknya juga kecil.

Daripada menghapus PPN, pemerintah bisa memberikan subsidi sekian persen untuk operasional, subsidi biaya avtur misalnya. “Karena kalau dihilangkan pasti kan bebannya jadi ada di Pertamina, tapi bagaimana kalu misalnya sekian persen itu ditanggung atau disubsidi,” imbuhnya.

Berawal dari Rini

Wacana penghapusan PPN avtur pertama kali muncul dari ucapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, pertengahan Februari 2019.

Rini ketika itu menganggap tanpa pajak, harga avtur di Indonesia tidak akan berbeda jauh dengan negara tetangga seperti Singapura. “Harapannya dihapus,” bisik Rini kepada jurnalis di halaman Kompleks Istana Kepresidenan.

Permintaan Rini itu sempat jadi pembahasan lama oleh otoritas BKF dan DJP. Namun, setelah melalui studi perbandingan, kebijakan tersebut dinilai tak sesuai dijadikan alasan penyebab tingginya harga tiket pesawat.

Sejumlah pihak mengklaim pengenaan PPN 10 persen pada avtur sebagai biang keladi dari tingginya harga bahan bakar pesawat ini. Lewat PPN tersebut, nilai avtur yang dibayar untuk penerbangan domestik menjadi lebih mahal 20 persen dari bahan bakar untuk rute internasional.

Alhasil, harga avtur yang dipatok PT Pertamina menjadi lebih mahal 30-40 persen dari negara lain. Padahal, komponen bahan bakar ini menyumbangkan sekitar 40 persen dari harga tiket pesawat.

Harga avtur di Indonesia bahkan disebut lebih mahal 10-15 persen jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia—apalagi untuk harga yang dipasang di bandara Indonesia bagian timur.

Untuk mengatur ulang harga, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah memerintahkan jajaran kementerian bidang perekonomian untuk memerinci ulang indikator pengukuran nilai avtur yang selama ini dijual oleh Pertamina.

Jokowi menginginkan harga avtur di dalam negeri tak terlalu tinggi, sehingga tak membebani industri penerbangan.

“Pilihannya hanya satu, harga (avtur) sama dengan harga internasional, atau dua, kalau tidak bisa berarti kita akan masukan kompetitor lain sehingga terjadi kompetisi,” kata Jokowi, awal Februari 2019.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan persoalan tingginya harga avtur di Indonesia tak semata-mata lantaran karena faktor impor saja.

Sebab, sekalipun produksi sendiri, ongkosnya akan tetap mahal lantaran produknya diolah di kilang yang umurnya sudah tua. Selain itu, faktor biaya distribusi juga memengaruhi.

“Apalagi untuk pengiriman logistik di pulau terpencil, pesawat perintis masih jadi pilihan utama, sehingga rute penerbangan pendek antarpulau masih jamak dilakukan,” kata Sofyano.

Jika ingin murah, PT Angkasa Pura bisa melakukan langkah pemangkasan biaya memasok avtur demi menunjang operasional distribusi Pertamina.

Di luar dari itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menyatakan bahwa avtur bukanlah satu-satunya komponen yang menentukan harga tiket penerbangan, meski memang kontribusinya cukup besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formula Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri, harga avtur memberi andil sekitar 24 persen dari biaya operasional pesawat.

Akan tetapi, kembali lagi ke persoalan distribusi, angka tersebut bisa berbeda-beda di setiap bandara.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR