DEFISIT BPJS KESEHATAN

Kemenkeu usulkan iuran peserta BPJS Kesehatan naik 100 persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (kiri) menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja gabungan dengan dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (kiri) menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja gabungan dengan dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan kenaikan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan naik hingga 100 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, besaran kenaikan iuran yang diusulkan mencapai 100 persen, artinya peserta JKN kelas I yang sebelumnya hanya membayar Rp80.000 per bulan jadi Rp160.000.

Kemudian kata Sri Mulyani, untuk peserta JKN kelas II jadi harus membayar Rp110.000 dari yang sebelumnya Rp51.000.

Sebelumnya, tambah dia, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sempat mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp120.000, sedangkan kelas II Rp75.000 untuk mengatasi masalah defisit yang telah melanda BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.

"Kami mengusulkan kelas II dan kelas I jumlah yang diusulkan DJSN perlu dinaikkan. Pertama, itu untuk memberi sinyal yang ingin diberi pemerintah ke seluruh universal health coverage standard kelas III kalau mau naik kelas ada konsekuensi," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Usulan DJSN tadi, sambungnya, Rp75.000 untuk kelas III dan Rp120.000 untuk kelas I. Kemenkeu mengusulkan Rp110.000 untuk kelas II dan Rp160.000 untuk kelas I yang akan kita mulai pada 1 Januari 2020.

Sementara usulan kenaikan iuran untuk peserta kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 bisa diberlakukan. Kenaikan iuran kelas III dan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bakal diberlakukan mulai Agustus 2019.

Pemerintah pusat, sebutnya, akan terlebih dahulu menanggung beban pembayaran bagi peserta PBI, baik pusat dan daerah sepanjang bulan Agustus hingga Desember 2019.

"Karena untuk daerah bisa lebih kompleks permasalahannya jika APBD mereka sudah di-approve, jadi kami mengusulkan PBI daerah dari Agustus hingga Desember kenaikannya akan dibayarkan oleh pemerintah pusat terlebih dahulu," sebutnya.

Selain itu, pembayaran iuran oleh TNI, POLRI, dan ASN yang sebelumnya 5 persen dari penghasilan termasuk tunjangan kinerja (tukin) pegawai maksimal sebesar Rp8 juta dinakkan menjadi hingga berpenghasilan Rp12 juta per bulan.

"Pemerintah pusat akan membayarkan 4 persen, dan dari pegawai hanya 1 persen dari Rp12 juta per bulan untuk cover ASN, pasangan, dan maksimal 3 anak," tandasnya.

BPJS Kesehatan selalu mencatat defisit keuangan setiap tahun sejak lembaga tersebut didirikan pada 2014. Bahkan angkanya kerap naik.

Pada 2014, defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan hanya mencapai Rp1,9 triliun. Kemudian pada tahun 2015, melonjak menjadi Rp9,4 triliun. Lalu menjadi Rp6,7 triliun pada 2016, dan kembali melonjak menjadi Rp13,8 triliun pada 2017 sebelum mencapai Rp9,1 triliun pada 2018.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyarankan penerapan hukuman bagi peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan.

DPR menolak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak sepakat iuran BPJS Kesehatan naik 100 persen seperti usulan Sri Mulyani. DPR menilai iuran itu bakal membuat peserta semakin malas membayar.

Anggota Komisi XI Ichsan Firdaus mengatakan jumlah peserta yang menunggak akan semakin banyak jika iuran dinaikkan hingga 100 persen dari sebelumnya. Dengan demikian, keuangan BPJS Kesehatan bisa semakin buruk dari sekarang.

"Setiap kenaikan apapun yang mengalami kenaikan cukup drastis harus dimitigasi oleh pemerintah. Saya tidak sepakat kalau kenaikannya 100 persen," ujar Ichsan, Selasa (27/8).

Dia meminta pemerintah untuk mengkaji lagi jumlah kenaikan iuran yang dibebankan kepada masyarakat. Pada dasarnya, ia setuju ada kenaikan, tapi tidak sampai 100 persen.

Masalahnya, kata dia, masyarakat bisa saja melirik perusahaan asuransi swasta ketimbang menjadi peserta di BPJS Kesehatan lantaran perbedaan tarifnya semakin kecil. Jika itu terjadi tambahnya, maka lembaga itu akan kehilangan pangsa pasarnya.

"Perlu dilihat apakah masyarakat mampu atau tidak. BPJS Kesehatan kan bersaing dengan perusahaan asuransi swasta," tandasnya. Sementara, Anggota Komisi IX dari fraksi PKB Mafirion menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan perlu dibarengi dengan perbaikan tata kelola perusahaan (good corporate governance).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR