KINERJA PNS

KemenPAN RB heran masih ada jual beli jabatan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Dugaan jual beli jabatan yang menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nonaktif, Romahurmuziy alias Romy, membuat heran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pasalnya, birokrasi pengisian jabatan pada era reformasi dilakukan secara online dan terbuka.

Kendati enggan menduga-duga, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mudzakir heran, kenapa praktik jual beli jabatan bisa terjadi pada era serba terbuka atau transparan seperti saat ini.

Menurutnya, harus dilakukan kajian menyeluruh terhadap kasus-kasus serupa agar dapat diketahui penyebab pasti adanya peluang korupsi dalam hal pengisian jabatan.

"Tentu harus dikaji kasus per kasus. Sistem yang ada berdasarkan PP 11 Tahun 2017 sebenarnya sangat memperkecil peluang itu (jual beli jabatan)," kata Mudzakir seperti dikutip Merdeka.com, Selasa (19/3/2019).

Padahal, pada era reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini; pengisian jabatan di tingkat kementerian, lembaga, hingga satuan kerja daerah dilakukan secara online dan terbuka. Pelaksanaan reformasi birokrasi bermaksud mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk diketahui, Romy ditetapkan tersangka kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Selain Romy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan lima orang tersangka lain.

Dua di antaranya adalah Haris Hasanudin dan Muhammad Muafag yang diduga memberi uang kepada Romy total Rp300 juta agar bisa membantu proses seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik (Muafaq) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur (Haris).

Muafaq diduga memberi uang senilai Rp50 juta ke Romy, Jumat (15/3) dan Haris diduga menyetor Rp250 juta ke Romy pada Rabu (6/2).

Sudah dipagari aturan

Mudzakir menjelaskan, saat ini pengisian jabatan diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Aturan tersebut dibuat untuk memagari praktik jual beli jabatan.

"Secara umum yang dapat kita sampaikan bahwa manajemen ASN termasuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) sesuai UU ASN dan PP tentang PNS harus dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Selain itu, pengisian jabatan juga dilakukan dengan sistem merit; yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

"Dan berdasarkan sistem merit, memperhatikan kualifikasi, kompetensi, integritas dan lain-lain," tukasnya.

Lalu apa saja aturan yang bisa dijadikan rambu pengangkatan jabatan?

Mengutip laman Sekretariat Kabinet (Setkab) RI, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diteken oleh Presiden Joko Widodo, 30 Maret 2017 silam.

Peraturan ini memberi rambu tentang masalah pangkat dan jabatan. Dalam PP ini disebutkan, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, menurut PP ini, ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sedangkan nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Tak hanya itu, ada juga Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002.

Keputusan Kepala BKN itu di antaranya mengatur pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah pada instansi pusat ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian pusat setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi pusat.

Bahkan ditegaskan juga oleh Surat Edaran MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2012, bahwa pada tingkatan Kementerian/Lembaga, untuk mengisi jabatan struktural Eselon I diumumkan secara terbuka kepada instansi lain secara nasional; untuk mengisi jabatan structural Eselon II diumumkan secara terbuka di internal Kementerian/Lembaga.

Seleksi para calon pejabat juga dilaksanakan oleh panitia seleksi dan mengumumkannya secara daring (online), sebagai implementasi Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR