KEMISKINAN

Kemiskinan menurun tapi rentan kembali meningkat

Warga melintas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019).
Warga melintas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019). | Aditya Pradana Putra /Antara Foto

Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali berkurang pada September tahun lalu. Namun tingkat kemiskinan yang semakin menurun ini dinilai masih sangat rentan melonjak kembali jika harga pangan meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin per September 2018 mencapai 25,26 juta jiwa atau sebesar 9,66 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menurun 280 ribu jiwa dibandingkan dengan total penduduk miskin per Maret 2018 yang mencapai 25,95 juta jiwa.

Jika dibandingkan dengan angka September 2017, jumlah penduduk miskin per September 2018 telah berkurang sebanyak 910 ribu jiwa. Ini merupakan angka kemiskinan terendah sejak 1998.

Ekonom Chatib Basri menilai upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan memang patut diapresiasi. Walau demikian, pemerintah tetap harus waspada terhadap kemungkinan melonjaknya harga pangan utama yang berkontribusi besar terhadap angka inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.

"Implikasinya, jika harga pangan, terutama beras, naik, maka jumlah orang miskin akan meningkat. Artinya, tidak boleh ada ruang untuk kesalahan dalam kebijakan beras," ujar Chatib kepada Beritagar.id, Rabu (16/1/2019).

Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan program pemberian bantuan uang tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan pada karya tunai berkontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan ini.

"Sejak 2015 saya sudah menganjurkan perlunya bantuan sosial berupa cash transfer untuk mengurangi kemiskinan. Karena itu peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial di APBN 2019 adalah langkah tepat," lanjutnya.

BPS mencatat, komoditas pangan seperti beras, memang mempunyai andil yang cukup besar terhadap garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Per September 2018, beras memiliki kontribusi hingga 19,54 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan 25,51 persen di perdesaan. Artinya, apabila terjadi kenaikan harga, maka pengaruh beras dalam membentuk angka kemiskinan akan lebih besar terjadi di perdesaan.

Selain itu, rokok kretek filter tercatat menjadi komoditas terbesar kedua yang berpengaruh membentuk angka kemiskinan. Di perkotaan, andil rokok dalam menyebabkan kemiskinan lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdesaan yakni sebesar 10,39 persen.

Penurunan angka kemiskinan pada September 2018 juga diikuti dengan perubahan garis kemiskinan yang menjadi 410.670 per kapita dari yang sebelumnya sebesar 401.220 per kapita.

Sementara, menurut Kepala BPS, Suhariyanto, penurunan tingkat kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Pertama, upah riil buruh tani per hari yang naik 1,6 persen dibandingkan Maret 2018. Kedua, Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik sebesar 1,21 persen dari 101,94 pada Maret 2018 menjadi 103,17 pada September lalu.

Ketiga, penurunan kemiskinan disebabkan oleh inflasi yang rendah secara umum pada periode Maret 2018 ke September 2018 dengan inflasi 0,94 persen.

"Inflasi yang relatif terkendali merupakan capaian bagus dan perlu dipertahankan karena mempengaruhi daya beli masyakat," kata Suhariyanto di Jakarta, Selasa (15/1).

Menurut dia, pengendalian inflasi tercermin dari penurunan harga eceran beberapa komoditas pokok, seperti beras yang turun 3,28 persen, daging sapi turun 0,74 persen, minyak goreng turun 0,92 persen, serta gula pasir turun 1,48 persen.

Berdasarkan data BPS, sebanyak 16 provinsi masih memiliki tingkat kemiskinan di atas 9,66 persen. Sementara sebanyak 18 provinsi sisanya, sudah masuk ke kategori tingkat kemiskinan di bawah persentase kemiskinan nasional.

Karenanya, BPS menuturkan, setidaknya terdapat tiga solusi untuk menurunkan angka kemiskinan. Pertama, dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi agar menciptakan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Kedua, inklusi sosial masyarakat terutama di aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, jaring pengamanan sosial lewat bantuan sosial.

"Jaring pengamanan sosial itu antra lain bisa berbentuk Rastra (Beras Sejahtera) atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai)," ujar Suhariyanto dalam Katadata.

Ketimpangan menurun

BPS juga menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia yang diukur oleh gini ratio pada September 2018 mengalami penurunan sebesar 0,007 poin jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017.

Gini ratio adalah indeks yang mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang dihitung dengan skala 0 sampai 1. Bila angka gini ratio mendekati 1 berarti ekonomi semakin timpang, bila mendekati 0 maka ekonomi semakin merata.

BPS mencatat terdapat sembilan provinsi dengan rasio gini yang berada di atas ketimpangan pengeluaran secara nasional. Rinciannya adalah D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, serta Sulawesi Selatan.

Jika dilihat secara geografis, BPS mencatat persentase penduduk miskin di daerah perkotaan per September 2018 turun menjadi 6,89 persen dari 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun menjadi 13,1 persen dari 13,2 persen pada Maret 2018.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR