GEGER HOAKS

Kemkominfo luncurkan chatbot untuk perangi hoaks

Warga melakukan aksi teatrikal saat mengkampanyekan Gerakan Anti-Hoaks di Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/10/2018). Aksi tersebut untuk mengajak masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak sembarang menyebarkan informasi yang tidak benar (hoaks).
Warga melakukan aksi teatrikal saat mengkampanyekan Gerakan Anti-Hoaks di Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/10/2018). Aksi tersebut untuk mengajak masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak sembarang menyebarkan informasi yang tidak benar (hoaks). | Mohammad Ayudha /Antara Foto

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyediakan layanan Chatbot Anti-Hoaks untuk memerangi hoaks, kabar bohong, informasi menyesatkan, dan ujaran kebencian. Layanan itu tersedia di aplikasi pesan instan Telegram.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan, Chatbot Anti-Hoaks adalah piranti lunak berupa program komputer yang dirancang untuk menjawab setiap pertanyaan publik mengenai informasi yang diragukan kebenarannya.

Layanan Chatbot Anti-Hoaks, sebut Semuel, merupakan sebuah cara yang dilakukan Kemenkominfo dalam memerangi hoaks. Chatbot ini terkoneksi dengan aplikasi pesan instan Telegram melalui akun @chatbotantihoaks.

Sejauh ini baru Telegram yang sudah bekerja sama untuk penerapan chatbot ini. Di Telegram sudah ada ID untuk dapat verifikasi informasi.

"Kita bisa copy paste pesan kemudian kirim ke chatbot. Nanti diidentifikasi dan chatbot akan memberikan feedback berdasarkan database yang mereka miliki," terangnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Beritagar.id, Sabtu (13/4/2019)

Klarifikasi hoaks yang disajikan chatbot, sebut Semuel, berasal dari database atau pangkalan data Mesin AIS Kemkominfo. Kini, tambah dia, Kemkominfo dan Prosa sedang mengembangkan layanan Chatbot Anti-Hoaks untuk pengguna aplikasi pesan instan Whatsapp dan LINE.

Catatan Kemkominfo yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, jumlah hoaks yang ditemukan sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019 mencapai sebanyak 1.224. Selama Maret 2019 terdapat 453 hoaks yang di dalamnya terdapat 319 isu hoaks politik.

Lantaran jumlah hoaks, kabar bohong, berita palsu dan ujaran kebencian meningkat sejak Agustus 2018 sampai Maret 2019, Kemkominfo terus berusaha mencari cara memeranginya, satu di antaranya melalui saluran pengaduan dengan akun @aduankonten, aduankonten.id dan nomor WA 08119224545.

Banjir hoaks politik

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, 17 April nanti, arus informasi di Indonesia panen hoaks. Dari 453 hoaks selama bulan Maret, 139 di antaranya adalah hoaks politik.

Menteri Kominfo Rudiantara bahkan mengakui tren pertumbuhan hoaks sepanjang tahun politik. Kemkominfo, kata dia, bahkan mesti kerja ekstra pada tahun politik ini.

"Makin ke sini, kecenderungannya makin meningkat. Itu bisa kita analisis berdasarkan laporan masyarakat maupun penyisiran tim (AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika)," kata Rudiantara kepada Beritagar.id di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3).

Adapun selain politik, 1.224 hoaks pada kurun Agustus 2018 hingga Maret 2019; isu kesehatan sebanyak 182 dan pemerintah sebanyak 170. Sementara, temuan isu hoaks paling sedikit adalah pendidikan sebanyak lima isu.

Mayoritas hoaks menyerang calon presiden nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto. Bila dipilah, Jokowi disinggung dalam sedikitnya 50 informasi dan Prabowo disebut dalam minimal 26 pesan.

"Paling banyak pada Maret ke (capres-cawapres) 01," kata Menteri Kominfo, Rudiantara, di Wates, Kulonprogo, DI Yogyakarta, Minggu ( 7/4).

Sebelumnya, Kemkominfo telah bekerja sama dengan Whatsapp melakukan pembatasan jumlah penerusan pesan (forwarded messages) dari sebelumya 20 kali dibatasi menjadi hanya lima kali.

Beragam upaya juga terus dilakukan, satu di antaranya dengan mengintensifkan penggunaan Mesin AIS yang bekerja 24 jam dan 7 hari seminggu serta didukung oleh 100 anggota Tim Verifikator.

Penulis sekaligus pegiat literasi Maman Suherman mengimbau agar para elite politik jangan ikut sebarkan hoaks. Kemkominfo juga pernah merilis rentetan hoaks paling berdampak sepanjang 2018. Perlu diakui bersama, bahwa tak ada jalan pintas melawan hoaks.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR