Kenaikan harga beras mencapai rekor baru

Aktivitas operasi pasar oleh Bulog Serang di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Kamis (11/1/2018).
Aktivitas operasi pasar oleh Bulog Serang di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Kamis (11/1/2018).
© Asep Fathulrahman /Antara Foto

Pemerintah akhirnya memastikan bakal mengimpor beras menyusul lonjakan harga eceran di masyarakat. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan impor beras adalah solusi efektif jangka pendek untuk menjaga stok dan menurunkan harga.

Dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (12/1/2018), pemerintah akan mengimpor hingga 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam. Jenis berasnya akan mirip dengan produksi nasional, IR 64. Adapun impor dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) --BUMN.

Isu impor beras ini didengungkan pemerintah sejak pekan lalu. Selasa (9/1) lalu, misalnya, Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla meminta agar opsi impor beras tidak dilupakan. Apalagi harga beras kelas medium di pasar terus merangkak naik.

"...in case ada sesuatu perlu, in case, kalau memang makin naik itu harus impor segera," tutur JK dikutip Antaranews kala itu.

Menurut data situs harga pangan, Jumat (12/1), harga beras kelas medium I di Jakarta telah mencapai Rp14.050 per kg. Padahal harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pada 1 September 2017 adalah Rp9.450 per kg.

Seorang pedagang beras bernama Jono di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, mengatakan kepada detikFinance, Kamis (11/1), bahwa harga berat saat ini yang paling tinggi sepanjang pengalamannya.

Harga beras medium dan premium bisa melonjak hingga Rp3.000, padahal biasanya maksimal hanya Rp1.000. "Dulu paling tinggi naik Rp 1.000, itu seminggu-2 minggu udah turun," imbuhnya.

Sementara pemasok beras dari Jawa Barat ke PIBC, Sukarjo, menceritakan kenaikan harga terjadi sejak level petani. Para petani menjual gabah kering Rp700-800 per kg , padahal harga normal hanya Rp500 per kg dan bila naik hanya Rp100 per kg.

Sukarjo menjelaskan bahwa harga beras melonjak dalam satu bulan terakhir karena ada penurunan produksi di Jawa Barat, meski tak menyeluruh. Sawah yang biasa panen hingga tiga ton turun hingga satu ton. Namun Sukarjo tak tahu apa penyebabnya.

Sementara menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Sumardjo Gatot Irianto, Rabu (10/1) lalu, kinerja sektor pertanian untuk komoditas beras pada akhir 2017 memang tidak memuaskan.

Bahkan kekacauan harga beras saat ini disinyalir karena jumlah produksi yang tidak memuaskan itu. Gatot menyatakan produksi tidak sesuai harapan lantaran lahan tanam padi susut kendati belum diketahui pasti penyebabnya.

"Luas tanam padi kita tekor," ujar Gatot.

Sebenarnya Kementan pada Desember 2017 sempat berkilah bahwa pasokan nasional tetap terjaga dan stok beras nasional masih cukup hingga April-Mei 2018.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Spudnik Sujono Kamino mengatakan Perum Bulog saat itu belum bisa menyerap produksi gabah dan beras meski daya serapnya mencapai 2,1 juta ton. Bulog tak mungkin menyerap karena harga beras di pasaran sudah melampaui HET (h/t Republika).

Sementara pada awal pekan ini, Bulog saat ini memiliki stok beras hingga 950 ribu ton. Namun stok beras komersial hanya sekitar 11 ribu ton, meski stok beras murah atau beras sejahtera (rastra) masih dinyatakan aman hingga empat bulan ke depan.

Enggartiasto lebih lanjut mengatakan beras khusus impor nanti akan dijual sesuai HET kelas medium. Jadi; bila di Jawa, Bali, dan Sulawesi adalah Rp9.450 per kg.

Menteri yang juga pengusaha dan politisi Golkar ini pun meminta asosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) agar menjual beras kelas premium sesuai HET kendati ada desakan dari kenaikan harga pasar beras medium.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey selepas mengikuti rapat stabilisasi harga dan pasokan beras bersama distributor dan Aprindo di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis malam, mengatakan siap mengikuti arahan pemerintah. Artinya, Aprindo yang punya hampir 35 ribu toko ritel di Indonesia siap menjual beras premium sebesar Rp12.800 sesuai HET --kecuali di Kalimantan, sebagian besar Sumatra, NTT, Maluku, dan Papua.

"...sekaligus kampanye dengan bentuk spanduk supaya masyarakat tahu harga saat ini adalah harga yang sudah terkendali dan normal," imbuh Roy.

Di sisi lain, upaya pemerintah mengatasi gejolak harga beras dengan melakukan impor dipertanyakan pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori. Apalagi pemerintah sempat mengatakan bahwa stok beras nasional cukup kondusif.

Selain itu, lanjut Khudori kepada Bisnis, membuka keran impor saat ini justru terlambat dan bisa mubazir. Hal senada disampaikan Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati.

Enny menyatakan pemerintah sempat mengklaim produksi beras nasional surplus. Namun faktanya pemerintah justru perlu impor.

Persoalannya, impor barang tak akan seketika datang. Menurut Enny, pesan sekarang datang bulan depan. "Sementara Februari sudah masuk panen. Fluktuasi harga terjadinya sekarang, bukan bulan depan," tukasnya.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.