HUKUM PIDANA

Kenapa Ahok bisa bebas murni pada Januari 2019

Foto arsip menunjukkan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (tengah) atau populer disapa Ahok, saat menjalani persidangan di Jakarta pada 9 Mei 2017.
Foto arsip menunjukkan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (tengah) atau populer disapa Ahok, saat menjalani persidangan di Jakarta pada 9 Mei 2017. | BAY ISMOYO /EPA/AFP

Memanfaatkan momen HUT Kemerdekaan ke-73 RI, pemerintah seperti biasa memberi potongan masa tahanan atau remisi. Bekas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau populer dengan nama Ahok, pun menerimanya.

Dengan remisi terbaru, Ahok yang saat ini menjalani hukuman penjara dua tahun di Mako Brimob di Depok, Jawa Barat, bisa bebas pada Januari 2019. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Kehakiman, Ade Kusmanto, kepada Kompas.com.

"Remisi 2 bulan, tapi belum bebas. Baru bebas pada Januari 2019," katanya, Kamis (16/8/2018).

Ahok menjalani hukuman penjara sejak divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus penodaan agama pada 9 Mei 2017. Sejak itu, Ahok kerap mendapat remisi sesuai persyaratan administrasi dan peraturan.

Tahun lalu, ia mendapat remisi 15 hari. dan remisi khusus hari Natal 2017. Dan dengan tambahan remisi pada HUT Kemerdekaan tahun ini, berarti Ahok mendapat rabat hukuman selama dua bulan 15 hari sehingga boleh bebas bersyarat pada 19 Agustus 2018 karena sudah menjalani dua per tiga masa tahanan.

Ahok enggan mengambil kesempatan itu. Kakak angkat Ahok, Andi Nana Riwayati, mengatakan kepada Kumparan bahwa Ahok memilih bebas dengan murni. "...enggak diambil," katanya pada 30 Juli 2018.

Djarot Saiful Hidayat, yang menjadi Wakil Gubernur DKI selama rezim Ahok, juga mengatakan hal senada. Djarot menyatakan Ahok lebih suka bebas murni karena bebas dari segala urusan pidana.

"Kalau bebas bersyarat, itu masih bersyarat, kalau ada apa-apa, masuk lagi. Lebih baik diselesaikan tertib," katanya.

Karena keputusannya, menurut Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang Andika Dwi Prasetya, Ahok bakal bebas murni setelah pemilihan presiden pada 17 April 2019. "Kalau bebas murni dia (Ahok) itu pada 23 April 2019," tuturnya.

Perkembangan terbaru menyatakan Ahok bisa bebas murni pada Januari 2019. Adik kandung Ahok, Fify Lety Indra--yang juga menjadi pengacaranya, menjelaskan dalam status Instagram bahwa Ahok bisa bebas pada 24 Januari 2019 karena akan mendapat remisi lagi pada Natal 2018.

Bila perhitungan Fify benar, Ahok bisa saja menjadi juru kampanye bagi pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amien seperti diklaim Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (12/8).

"'Kalau saya keluar dari penjara, saya pengin juga ikut kampanye nanti di tim pemenangan,'" ujar Luhut mengutip pernyataan Ahok dalam detikcom.

Di sisi lain, untuk menyambut isu dirinya akan bebas bersyarat pada Agustus ini, Ahok justru meluncurkan buku sebagai kejutan pada Kamis (16/8). Melalui akun Instagram, Ahok pun mengunggah surat bertulisan tangan yang antara lain berisi agar tak lagi disapa dengan Ahok, tetapi BTP--inisial nama lengkapnya.

Diposting oleh @timbtp • Hari ini pak Ahok sudah menjalani 1 tahun 3 bulan dan 7 hari masa penahanan di Mako Brimob. Tapi semangat dan cinta beliau untuk bangsa ini tidak pernah pudar. Sekitar 8 bulan lalu, Pak Ahok info ke kami ingin membuat buku mengenai Kebijakan yang dijalankannya selama memimpin DKI Jakarta. Tiap seminggu sekali kami berkunjung ke mako brimob, Pak Ahok memaparkan pemikiran garis besar yang akan ditulis. Kami hanya bantu mengembangkan saja. • Kenapa kami memilih tanggal 16 agustus 2018 sebagai hari launching Buku Kebijakan Ahok? Karena bertepatan 1 hari menuju HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, ini menandakan walau raga Pak Ahok terkurung di dalam Mako Brimob, jiwa dan pikirannya tetap merdeka dan tidak boleh “terkurung” seperti raganya. Dengan pikiran yang merdeka, terbitlah buku Kebijakan Ahok ini yang merupakan Buku pertama murni pemikiran yang beliau tulis dari dalam tahanan. • Dengan adanya buku Kebijakan Ahok, beliau ingin semua orang baik kepala daerah, calon anggota dewan dan orang awam yang mau tau apa saja kebijakan Ahok dan mungkin akan mengaplikasikan di daerah masing-masing bisa lihat di buku ini. Seperti contoh program Kesehatan, Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) dimana masyarakat miskin merasa memiliki dokter pribadi yang bisa datang ke rumah hingga banyaknya pembangunan di Jakarta yang dibangun tanpa menggunakan APBD DKI. • Soal harga buku pasti banyak pertanyaan, beliau selalu bilang “Kita sekarang harus banyak jual buku, tidak perlu malu masih banyak orang yang perlu dibantu”. Dikarenakan buku ini adalah salah satu alat donasi untuk memenuhi permohonan bantuan yang masih banyak permintaan seperti semasa beliau menjadi pejabat melalui surat ataupun kunjungan ke Mako Brimob. Begitulah pak Ahok, walau dalam kesulitan masih memikirkan orang lain. • Terakhir, Pak Ahok sampaikan dengan peluncuran buku ini diharapkan masyarakat dapat mendukung perjuangan beliau memajukan kebenaran, kejujuran perikemanusiaan.

A post shared by Ahok BasukiTPurnama (@basukibtp) on

Buku itu berjudul "Kebijakan Ahok" seharga Rp750 ribu (soft cover) dan Rp1 juta (hard cover) yang berisi berbagai kebijakannya selama menjadi birokrat. Pemilhan tanggal 16 Agustus sebagai agenda peluncuran adalah untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI.

Peluncuran buku dilakukan di gedung Filateli, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tentu saja Ahok tidak hadir dalam peluncuran itu, tapi sejumlah politisi dan simpatisannya datang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR