TOLERANSI BERAGAMA

Kenapa toleransi di Jakarta begitu rendah

Sejumlah gedung terlihat di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Jumat (30/11/2018). Jakarta menjadi salah satu kota dengan toleransi terendah di Indonesia menurut Setara Institute.
Sejumlah gedung terlihat di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Jumat (30/11/2018). Jakarta menjadi salah satu kota dengan toleransi terendah di Indonesia menurut Setara Institute. | Hafidz Mubarak A. /Antara Foto

Ibu kota Indonesia, Jakarta, mendapat status kota yang paling tidak toleran. Status itu diberikan lembaga Setara Institute for Democracy and Peace, Jumat (7/12/2018).

Bahkan Jakarta berada di posisi tiga terbawah dari 94 kota di Indonesia yang disurvei oleh Setara. Jakarta dengan nilai 2.880 hanya lebih baik dari Banda Aceh (2.830) dan Tanjung Balai (2.817).

Nilai itu diperoleh setelah Setara melakukan kajian dan kalkulasi indeks kota toleran (IKT) 2018. Setara menilai isu promosi dan praktik toleransi yang dilakukan oleh pemerintah kota masing-masing.

Ada empat variabel yang diukur oleh Setara. Masing-masing regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama.

Ketua Setara, Hendardi, mengatakan Jakarta memang punya kesulitan untuk menjadi kota yang toleran. Salah satu penyebabnya adalah Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional sehingga bermacam dinamika politik pun ada di kota tersebut.

"...Jakarta tidak mudah menjadi kota yang toleran. Kendati begitu bukan tidak ada pemimpin yang berusaha menjadikan Jakarta sebagai kota yang sangat heterogen ini menjadi kota yang juga sangat toleran. Namun masih ada banyak hambatan macam-macam," kata Hendardi dilansir detikcom, Jumat (7/12).

Hendardi menambahkan bahwa momen pilkada 2017 dan pilpres 2019 pun berpengaruh penting terhadap isu toleransi di Jakarta. "Dan belum lagi berbagai reuni-reuni. Itu punya pengaruh terhadap indeks toleransi," tutur Hendardi.

Rapor buruk Jakarta dalam hal toleransi bukan cuma tahun ini. Pada 2017, menurut indeks Setara pula, Jakarta hanya mendapat skor 2,30 dari skala 1-7. Skor 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup buruk, 4 netral, 5 cukup toleran, 6 toleran, dan 7 sangat toleran.

Menurut Direktur Riset Setara, Halili, indeks toleransi Jakarta sebenarnya membaik dibanding tahun lalu. Namun, Setara tidak melihat ada gebrakan yang bisa memperbaiki skor rendah termaksud.

"Tidak terlalu banyak kemajuan yang kita lihat dari Jakarta, peristiwa intoleransi begitu tinggi," ujar Halili dikutip Kompas.com, Jumat (7/12).

Halili menambahkan, skor Jakarta yang rendah dalam urusan toleransi juga disebabkan oleh sejumlah tren pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang meningkat sejak 2018.

Bahkan tren itu sudah mengalahkan Jawa Barat yang selama 10 tahun terakhir marak pelanggaran kebebasan beragama. "Baru kali ini ada provinsi selain Jawa Barat yang bisa memiliki skor pelanggaran KBB sebesar itu," tukas Halili dalam Tirto.

Itu sebabnya, Halili menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencontoh aksi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang rela memasang badan ketimbang mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Santa Clara.

"Itu kan statement publik yang kuat. Pernah Anies Baswedan begitu? Pernyataannya tak ada. Tindakannya juga tak ada," pungkas Halili.

Sejauh ini Anies belum berkomentar. Namun, pada 2017, Anies dalam BBC Indonesia mengatakan siap memikul tanggung jawab dalam menjaga toleransi di Jakarta.

"Saya punya tanggung jawab menjaga kebinekaan. Ada isu soal identitas dan disparitas," kata Anies.

Lebih lanjut, ketika itu, Anies pun merujuk isu ekonomi sebagai potensi pemicu utama konflik antarumat beragama. Itu sebabnya Anies berjanji menghadirkan peluang ekonomi yang sama bagi setiap warga Jakarta.

Soal status ekonomi ini, lembaga survei KedaiKOPI dalam hasil riset yang dirilis pada November lalu memang menegaskan pengaruh itu. Namun yang unik, isu toleransi suatu pihak bisa bermasalah ketika status sosial ekonominya makin tinggi.

"...di Indonesia semakin tinggi status sosial ekonomi justru semakin tidak toleran," tutur Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo.

Sulitnya mengukur toleransi

Kunto pun mengatakan bahwa toleransi adalah hal yang sulit untuk diukur. Definisinya pun tidak baku.

"Apakah jika saya tidak memilih Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, eks Gubernur DKI) artinya saya tidak toleran? Lantas apakah jika saya memukuli orang yang berbeda agama juga berarti tidak toleran?" ujar Kunto dalam sambungan telepon kepada Beritagar.id, Sabtu (8/12).

Yang pasti, menurut Kunto, hanya status ekonomi yang memiliki pengaruh cukup kuat terhadap skala toleransi seseorang. "Sebenarnya orang berpaham otoritarian atau senang mengatur dan senang kepastian biasanya tidak toleran," katanya.

Hal itu tergambar dari riset KedaiKOPI di seluruh 34 provinsi di Indonesia pada 12–27 Maret 2018 terhadap 1135 responden. "Tapi kami tak berani mengatakan bagaimana toleransi per provinsi. Jakarta, misalnya, sampelnya cuma 50. Terlalu sedikit," imbuhnya.

Singkawang juara

Kembali ke indeks toleransi Setara terhadap 94 kota di Indonesia, kota Singkawang di Kalimantan Barat adalah juaranya. Singkawang yang mengantongi nilai tertinggi 6.153, menurut Hendardi, mempunyai beberapa atribut yang mendukung penobatan kota paling toleran se-Indonesia.

Contohnya, pemerintah kota punya regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi -- baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan. Lalu jumlah peristiwa dan pelanggaran KBB di Singkawang rendah sekali atau bahkan tak ada sama sekali.

Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan, mengatakan penerapan kebijakan di kotanya selama ini memang selalu mengedepankan nilai harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis, dan budaya. Pemerintah kota Singkawang selalu membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bebas berekspresi menyampaikan pesan toleransi dari mulai kalangan anak-anak hingga orang tua.

"Masyarakat ini sebenarnya persoalan di komunikasi dan terus ruang ekspresi kita buka seluas-luasnya. Kita di sana cenderung ya lewat anak muda ini, lewat musik, pemuda, bukan mengabaikan yang tua, tidak," kata Irwan memberi resep.

Berikut urutan kota yang meraih peringkat kota paling toleran di Indonesia :

  1. Singkawang (6.153).
  2. Kota Salatiga (6.477).
  3. Pematang Siantar (6.280).
  4. Manado (6.030).
  5. Ambon (5.960).
  6. Bekasi (5.890).
  7. Kupang (5.857).
  8. Tomohon (5.833).
  9. Binjai (5.830).
  10. Surabaya (5.823).

Peringkat kota paling tidak toleran:

  1. Sabang (3.757).
  2. Medan (3.710).
  3. Makassar (3.637).
  4. Bogor (3.533).
  5. Depok (3.490).
  6. Padang (3.450).
  7. Cilegon (3.420).
  8. Jakarta (2.880).
  9. Banda Aceh (2.830)
  10. Tanjung Balai (2.817).
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR