INDUSTRI 4.0

Kenyataan pahit dalam khilaf kicauan Ahmad Zaky

Pendiri dan CEO Bukalapak Achmad Zaky saat menghadiri diskusi panel "Youth Dialogue 2018: Youth at Work" di Bali International Convention Center, Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018)
Pendiri dan CEO Bukalapak Achmad Zaky saat menghadiri diskusi panel "Youth Dialogue 2018: Youth at Work" di Bali International Convention Center, Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018) | Istimewa /Beritagar.id

Kicauan Ahmad Zaky tentang anggaran riset dan pengembangan Indonesia yang jauh tertinggal dari negara maju maupun berkembang di dunia berbuntut prasangka politik.

CEO Bukalapak.com itu dituding telah mengkhianati Presiden Joko “Jokowi” Widodo lantaran menyematkan kalimat “Mudah-mudahan presiden baru bisa naikin”.

Publik mawas, Zaky dan Jokowi punya hubungan istimewa. Jokowi kerap menyinggung nama Bukalapak ketika berpidato seputar perkembangan teknologi khususnya di bidang perniagaan elektronik (e-commerce).

Pun ketika Bukalapak merayakan hari jadinya yang ke-9, awal Januari lalu, Jokowi jadi tamu istimewa dalam acara tersebut.

Dalam klarifikasinya, Zaky menegaskan kalimat “presiden baru” itu tidak ditujukan untuk Prabowo Subianto, rival Jokowi bernomor urut 2. Menurutnya, kalimat itu berlaku universal untuk calon presiden kubu manapun.

Nasi terlanjur jadi bubur, netizen pendukung calon presiden nomor urut 1 kadung emosi. Tagar uninstallbukalapak atau meme LupaBapak lalu lalang di media sosial.

Di luar dari cara penyampaian yang berbuah kekisruhan politis, pesan yang disampaikan Zaky sebenarnya layak untuk dikulik lebih dalam.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir sudah berulang kali mengeluhkan anggaran riset dan pengembangan yang sangat, sangat minim.

Padahal, kemampuan riset menjadi faktor penentu kesiapan revolusi industri 4.0. Menilik The Global Competitiveness Index, skor inovasi yang meliputi riset bereda di angka 37, menempatkan Indonesia pada ranking ke-68 dari 140 negara.

Per 2018, nilai yang dianggarkan untuk riset hanya berkisar Rp29 triliun ($2,1 miliar AS) atau 0,25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah itu jauh di bawah angka ideal 2 persen dari PDB yang dipatok UNESCO untuk riset dan pengembangan.

“Sedangkan Malaysia sudah mencapai 1,8 persen (dari PDB), Vietnam 1,1 persen, dan Singapura mencapai 2,8 persen," kata Nasir dalam laporan AntaraNews, Agustus 2018. Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran riset di Amerika Serikat (AS) yang sebesar $476 miliar AS atau Jepang dengan $170 miliar AS.

Sudah anggarannya sangat kecil, pengelolaannya pun tak maksimal. Dari anggaran yang ada untuk 2018, ternyata hanya Rp10,9 triliun saja yang menghasilkan riset dan pengembangan. Sementara, lebih dari setengahnya belum menghasilkan inovasi yang maksimal.

Kesiapan sumber daya manusia memang jadi faktor utama dalam optimalisasi anggaran tersebut. Nasir mengakui bahwa saat ini jumlah peneliti di Indonesia masih sangat terbatas.

Dari setiap satu juta penduduk, jumlah sumber daya penelitinya mungkin hanya 1.071 orang. Selain itu, kita belum memiliki laboratorium penelitian yang memadai.

Belum lagi pemasok teknologi yang banyak digunakan industri dalam negeri justru berasal dari luar. Sudah begitu, 59 persen industri kita lebih senang menggelar kerja sama riset dengan kampus luar negeri ketimbang dalam negeri sendiri.

Persoalan lain yang juga menjadi tantangan adalah hasil riset kerap tidak sejalan dengan kebutuhan industri.

Sejumlah cara tengah ditempuh kementerian terkait, termasuk menyiapkan beasiswa agar menambah jumlah peneliti lulusan S2 dan S3. Beasiswa beragam baik untuk kampus dalam negeri maupun luar negeri.

“Kita tidak boleh menyerah hanya karena alokasi anggaran riset yang masih terbatas. Tetap harus digunakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, fokus riset dan penerapan iptek dan inovasi harus memiliki prioritas, arah, dan sasaran yang jelas,” kata Nasir.

Nasir menambahkan, oleh karenanya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 harus dijalankan semaksimal mungkin. Sebab, RIRN disusun secara holistik, lintas institusi, peta jalan riset, dan pengembangan iptek serta inovasi jangka menengah dan panjang.

Terkait dengan pengembangan riset di Tanah Air, Jokowi pernah berujar tentang rencananya membentuk badan riset nasional.

Ide besar pembentukan badan ini adalah untuk mengelola kegiatan riset sehingga tidak ada lagi duplikasi penelitian di kementerian/lembaga dan juga perguruan tinggi.

Badan ini nantinya akan mengatur penugasan penelitian dan pengembangan pada lembaga yang ada di bawah naungannya. Dengan demikian, kegiatan penelitian diharapkan bisa lebih terarah dan terperinci sesuai dengan pengelompokkan bidang penelitian atau badan tertentu.

Usulan Jokowi ini sebenarnya tak baru. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menindaklanjuti dengan menggodok Rancangan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas-Iptek).

Dari situ, anggota legislatif juga bakal mendorong pembentukan badan yang berfungsi memperkuat sinergi penelitian dan rekayasa sosial antar-lembaga riset.

Belum jelas apakah badan ini bakal meleburkan semua badan riset yang ada di indonesia saat ini, seperti LIPI dan BPPT.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR