GEGER HOAKS

Keonaran dalam kasus Ratna Sarumpaet dan lainnya

| Antyo / Beritagar.id

Onar. Keonaran. Dua kata ini jarang masuk percakapan sehari-hari maupun berita media. Lebih sering "heboh" dan "gaduh" yang terucap dan tertulis.

Lantas keonaran macam apa yang polisi sangkakan terhadap Ratna Sarumpaet setelah dia mengaku berbohong?

Kebohongan yang menyebar

Soal berbohong dulu ya. Mulanya Ratna mengaku kepada keluarganya, lebam di wajah karena dirinya dipukuli orang di Bandung. Sila periksa kontroversi seputar pengakuan Ratna dalam arsip berita dan percakapan di media sosial.

Kemudian setelah polisi menyelidiki dan mengumumkan temuan (3/10/2018) – bahwa Ratna tak dianiaya orang di Bandung, Jawa Barat pada 21 September lalu – perempuan 70 tahun yang belum menjadi tersangka itu pun menggelar jumpa pers di Jakarta.

Ratna mengakui telah berbohong sekalian meminta maaf. Bengkak pada wajah terjadi setelah dia menjalani operasi plastik, berupa sedot lemak pipi kiri, di Jakarta.

Akan tetapi perbincangan masyarakat tak berhenti. Bahkan sejumlah advokat melaporkan calon presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPr fadli Zon ke polisi. Mereka berdua dianggap menyebarkan kabar bohong penganiayaan terhadap Ratna (h/t Kompas.com).

Ratna mengatakan, "Saya meminta maaf pada pihak semua yang terkena dampak yang saya lakukan." Lalu, "Kali ini saya pencipta hoaks terbaik ternyata, menghebohkan semua negeri."

Terkena dampak. Hoaks. Menghebohkan. Itu kata Ratna.

Keonaran, kekacauan

Lalu setelah polisi menangkap Ratna di Bandara Soekarno Hatta (4/10/2018), menjelang dia bertolak ke Santiago, Chile, untuk berseminar, polisi mengumumkan dasar sangkaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan, polisi menjerat Ratna dengan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menurut penjelasan dalam UU tersebut, "Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya."

Kalimat itu masih diteruskan, "Kekacauan memuat juga keonaran."

Polisi juga menjerat Ratna dengan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun dalam video Kompas.com, Argo tak menyebutkan ayat dari Pasal 28 untuk menjerat Ratna.

Terdakwa keonaran bebas

Soal keonaran pernah beberapa kali menjadi perkara hukum. Misalnya kasus Soekardjo Wilardjito di Yogyakarta, pada 2006.

Saat itu kejaksaan menuntut Wilardjito hukuman enam bulan penjara karena terdakwa telah menerbitkan keonaran seputar info Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966).

Wilardjito pernah menyatakan kepada media (1998), semasa dirinya berpangkat letnan satu dan menjadi pengawal di Istana Bogor (1966), dia melihat Presiden Soekarno menandatangani Supersemar di bawah todongan pistol dua jenderal.

Dua jenderal itu adalah Brigjen Basuki Rahmat dan Brigjen Maraden Panggabean. Masing-masing dari mereka, menurut Wilardjito, menodongkan FN 46.

Tuturan Wilardjito itu menghebohkan masyarakat dan jaksa mendakwanya telah menerbitkan keonaran.

Namun Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan Wilardjito tak terbukti melakukan pidana yang jaksa dakwakan. Upaya banding jaksa mentok di Mahkamah Agung (2007). Wilardjito pun bebas.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR