OTONOMI DAERAH

Kepala tikus incaran calon kepala daerah baru

Sabar, ini bukan soal Pilkada 2018. Calon kepala daerah baru dalam judul di atas adalah siapa pun yang kelak memimpin daerah otonomi baru. Bisa kota, kabupaten, maupun provinsi.

Ada yang menyebut pembentukan daerah baru adalah pemekaran wilayah, dan ada pula yang lebih suka bilang pemekaran daerah.

Jika muncul daerah baru, pihak siapakah yang wilayahnya melar atau mekar -- atau bertambah luas?

Soal istilah ini pernah dipersoalkan pemerhati bahasa Indonesia. Bahasawan Ivan Lanin, yang juga editor Wikipedia Indonesia, pernah membuat Rubrik Bahasa, blog penampung artikel kebahasaan dari pelbagai media. Pengertian pemekaran wilayah pun dipermasalahkan.

Dari sisi wilayah induk, atau wilayah lama, yang terjadi adalah pemecahan, bukan pemekaran. Demikian menurut sebuah artikel 2010 di Lampung Post.

Di luar debat kebahasaan, perjalanan pemekaran ini tak lancar. Pemerintah melakukan moratorium pada Juli 2017.

Dalam berita Kementerian Dalam Negeri, Menteri Tjahjo Kumolo beralasan, "Karena anggaran belanja daerah ini sekitar 65% mengandalkan APBN."

Padahal APBN sedang difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Pekan ini Tjahjo bilang, selama lima tahun ini pemerintah menunda permintaan 314 daerah untuk memekarkan diri.

Penundaan ini, menurut Tjahjo, bagus untuk iklim investasi karena akan mengurangi birokrasi perizinan.

Lantas Pak Menteri bertamsil, "Saya melihat saat ini pemimpin daerah yang mengajukan pemekaran ibarat senang mendapat kepala tikus dibandingkan mendapat ekor gajah." (Gatra.com, 13/3/2018)

Maksudnya, pemimpin yang ingin memekarkan wilayahnya hanya peduli satu wilayah kecil saja.

Padahal moratorium, bagi pemerintah pusat, akan membuat daerah dapat mengelola wilayah besar dengan hasil yang besar pula.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR