KASUS E-KTP

Keponakan Setya Novanto divonis 10 tahun penjara

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Irvanto Hendra Pambudi Cahyo meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Irvanto Hendra Pambudi Cahyo meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (6/11/2018). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Irvanto menyusul pamannya, mantan Ketua DPR Setya Novanto yang kini mendekam 15 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/12/2018), Irvanto dihukum karena terbukti menjadi perantara pemberian uang kepada Setya Novanto dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP berbasis elektronik (e-KTP). Hakim juga menghukum pemilik OEM Investment Pte Ltd, Made Oka Masagung dengan vonis yang sama seperti Irvanto.

"Menyatakan terdakwa I Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan terdakwa II Made Oka Masagung telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim, Yanto dilansir Antaranews.

Putusan Irvanto dan Made itu lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Irvanto dan Oka dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menolak permohonan keponakan Setya Novanto ini sebagai justice collaborator alias pelaku yang bekerja sama.

Irvanto telah merekayasa proses lelang pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ia juga didakwa menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI.

Kata jaksa, perbuatan Irvanto dan pemilik OEM Investment Pte Ltd Made Oka Masagung identik dengan pola tindak pidana pencucian uang. Perbuatan para terdakwa telah memperkaya Setya Novanto sejumlah $7,3 juta AS serta menguntungkan pihak lain dan korporasi.

Irvanto turut serta memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan e-KTP. Menurut jaksa, Irvan menghadiri pertemuan dengan orang-orang yang selanjutnya disebut Tim Fatmawati.

Pertemuan itu bertujuan memenangkan perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pertemuan Tim Fatmawati menghasilkan beberapa hal, yaitu Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

HPS disusun dan ditetapkan tanpa melalui survei berdasarkan data harga pasar, sehingga terdapat mark up antara lain komponen perangkat keras, Sistem Authomatic Fingerprint Identification System (AFIS), dan Pencetakan Kartu perkeping KTP.

Menurut jaksa, Irvanto dan Andi Narogong bersama Tim Fatmawati sepakat mengatur proses pelelangan untuk memenangkan konsorsium yang akan dibentuk. Tim Fatmawati lalu membentuk Konsorsium PNRI, Konsorsium Astragraphia, dan Konsorsium Murakabi.

Pemecahan tim menjadi 3 tim sehingga seluruh Tim Fatmawati dapat menjadi peserta lelang karena minimal peserta lelang sebanyak 3 peserta.

Selama proses itu, Irvanto beberapa kali menerima uang Johannes Marliem sebagai penyedia produk biometrik merek L-1 yang seluruhnya berjumlah $3,5 juta AS.

Menurut jaksa, uang tersebut disebut sebagai fee sebesar 5 persen untuk Novanto untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.

Selain diberikan melalui Irvanto, fee untuk Setya Novanto juga dikirimkan melalui Made Oka Masagung.

Pada 14 Juni 2012 Made Oka menerima fee untuk Novanto sejumlah $1,8 juta AS dari Johannes Marliem melalui rekening OEM Investment, Pte. Ltd pada OCBC Center Branch.

Pada 10 Desember 2012, Made Oka Masagung kembali menerima fee dari Anang Sugiana Sugihardjo sejumlah $2 juta AS melalui rekening pada Bank DBS Singapura atas nama Delta Energy Pte Ltd milik Made Oka. Transkasi itu disamarkan dengan perjanjian penjualan saham.

Dalam perkara ini, sudah beberapa orang dijatuhi vonis yaitu mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Irman masing-masing 15 tahun dan denda masing-masing Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sugihardjo divonis selama 6 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20,732 miliar.

Bekas anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong divonis Mahkamah Agung selama 13 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta wajib membayar uang pengganti sebesar $2,15 juta AS dan Rp1,186 miliar subsider 5 tahun kurungan.

Mantan anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara KTP-E dengan sangkaan menghalang-halangi penyidikan KPK.

BACA JUGA