PEMINDAHAN IBU KOTA

Keputusan Jokowi direspons negatif aktivis lingkungan

Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau satu di antara kandidat lokasi ibu kota baru negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau satu di antara kandidat lokasi ibu kota baru negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Para aktivis lingkungan merespons negatif penunjukan Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi ibu kota baru Indonesia. Penentuan lokasi ibu kota dianggap menguntungkan para pemilik konsesi industri tambang, perkebunan, dan hutan tanaman industri (HTI).

"Serampangan, terburu buru dan terkesan mengejar proyek ratusan triliun rupiah pemilik lahan," kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah, Selasa (27/8/2019).

Merah mengatakan, oligarki industri tambang dan perkebunan menguasai mayoritas kawasan Kaltim. Daratan Kaltim seluas 12,7 juta hektare dikuasai konsesi tambang (43 persen) dan perkebunan (29 persen).

Bahkan, menurut catatan Jatam, perusahaan tambang dan perkebunan bercokol di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi persis ibu kota baru Indonesia.

Dari 1.190 izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemprov Kaltim, 625 izin di antaranya berada di Kukar. Total 134 izin tambang di kabupaten Kukar juga ada di Kecamatan Samboja dan Bukit Soeharto yang akan menjadi bagian dari ibu kota baru.

"PT Singlurus Pratama sebagai perusahaan tambang terbesar di Samboja akan sangat diuntungkan," papar Merah.

Singlurus Pratama merupakan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) seluas 24.760 hektare.

Demikian pula kawasan PPU yang turut menjadi bagian ibu kota. Kabupaten termuda di Kaltim ini merupakan lokasi konsesi PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan PT ITCI Kartika Utama, pemegang hak hutan tanaman industri (HTI) dan hak pengusahaan hutan (HPH) milik pengusaha Hashim Djojohadikusumo, adik politikus Prabowo Subianto.

"Lokasinya berada di Kecamatan Sepaku Penajam," papar Merah.

Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Politik Gerindra. Ia sempat berkompetisi sengit lawan Joko "Jokowi" Widodo dalam pemilihan presiden bulan April lalu.

Sehubungan itu, tidak heran jika Merah lantas menuding aroma kongkalikong politik melatari isu pemindahan ibu kota. Pemindahannya sekadar bagi bagi proyek pascapilpres.

Padahal, dalam kaca mata Jatam, pemerintah semestinya turut mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Ia bahkan meminta proses keputusannya ditentukan lewat mekanisme pengumpulan jajak pendapat masyarakat Kaltim.

Apalagi kebijakan ini diyakini membawa masalah beban lingkungan serta budaya lokal. Termasuk pula eksodus 1 juta warga pendatang yang mengancam ruang hidup warga.

"Hak warga untuk menyampaikan pendapat jelas diingkari dan bisa disebut sebagai kediktatoran presiden," paparnya.

Sementara itu, Pusat Data dan Informasi Kiara lebih mengkaji dampaknya terhadap keberlangsungan masyarakat nelayan di Kaltim. Isu ibu kota dikhawatirkan berdampak pada perumusan aturan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Balikpapan.

"Perumusan zonasi wilayah pesisir ini nantinya malah diperuntukan pembangunan ibu kota dan industri tambang," keluh Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati.

Perairan Teluk Balikpapan sudah menjadi hajat hidup 10 ribu jiwa nelayan Kukar (6.426), Penajam (2.984), dan Balikpapan (1.253). Selama ini, mereka sudah terancam aktivitas jalur lalu-lintas kapal batu bara dan transportasi penumpang.

Sehubungan itu, Susan sudah lama meminta Pemprov Kaltim merumuskan peraturan daerah zonasi wilayah pesisirnya untuk melindungi kepentingan nelayan di tiga kota. Namun, perumusan perda kini terancam mandul oleh isu ibu kota negara.

Persoalan di atas persoalan

Setali tiga uang, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pun kurang antusias menyambut keputusan presiden ini. Mereka bahkan mengkritik kebijakan ini cenderung membawa masalah baru dibanding mengatasi persoalan yang sudah ada.

Satu sudut di Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019).
Satu sudut di Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Persoalan lama adalah penuntasan masalah polusi di Jakarta. Saat masalahnya belum terselesaikan, sekarang sudah ditambah ancaman kerusakan lingkungan di Kaltim.

"Meninggalkan rakyat dengan persoalan lingkungan lainnya," kata Kepala Departeman Advokasi Walhi Zenzi Suhadi.

Zenzi menyatakan, masalah polusi Kota Jakarta memasuki level mengerikan. Presiden Jokowi semestinya lebih fokus pada penuntasan masalah ini dibanding lainnya.

"Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan, dan polusi. Apakah ikut bertanggung jawab mencari solusi atau malah lari memindahkan ibu kota," sesalnya.

Namun kekhawatiran aktivis lingkungan langsung ditepis para akademisi. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Rudianto Amirta berpendapat, ibu kota baru berdampak positif bagi Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto.

"Malah positif bagi penghijauan kembali area Bukit Soeharto," katanya.

Konservasi Bukit Soeharto seluas 64 ribu hektare terancam aktivitas tambang dan perambahan masyarakat. Praktik ilegal menyusutkan wilayah tersisa hingga 30 ribu hektare.

Rudianto menduga area ibu kota berada di wilayah Samboja (Kukar) dan Semoy (PPU). Wilayah seluas ratusan ribu hektare ini merupakan area hutan produksi, tambang, dan perkebunan.

"Di situ ada banyak perusahaan, negara berhak mencabut izin yang sudah diberikan dengan kompensasi sesuai perjanjian,” paparnya.

Pemerintah mencanangkan pembangunan ibu kota baru berkonsep forest city, modern, smart, beautiful, dan suistainable. Ring satu ibu kota seluas 2.000 hektare adalah menjadi tempat domisili istana negara, kantor lembaga negara, taman negara, dan botanical garden.

Itu sebabnya, pemerintah pun berkesempatan menghijaukan kembali sejumlah area konservasi Bukit Soeharto yang terlanjur rusak. Mereka juga mampu memaksimalkan potensi wisata alam Hutan Bengkirai dan hutan mangrove di sekitar area ibu kota.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR