INTERNASIONAL

Kerajaan atur rencana jika Brexit berakhir rusuh

Pendukung anti Brexit Steve Bray berunjuk rasa diluar Downing Street di London, Inggris, Selasa (22/1/2019).
Pendukung anti Brexit Steve Bray berunjuk rasa diluar Downing Street di London, Inggris, Selasa (22/1/2019). | Toby Melville /AntaraFoto/Reuters

Ada kecemasan yang muncul di Inggris. Berbagai hambatan yang selalu muncul dalam rencana hengkang dari Uni Eropa (Brexit) melahirkan polemik di Negeri Hitam ini.

Pemerintah Inggris tengah berjuang untuk mendapatkan dukungan parlemen agar menyetujui rencana transisi dengan Uni Eropa sebelum batas waktu akhir Brexit, 29 Maret 2019.

Pada saat yang sama, pemerintah dan pelaku bisnis juga menyiapkan rencana cadangan bila Brexit tak berhasil menyimpulkan kesepakatan. Sejumlah pihak memprediksi kerusuhan besar bakal terjadi.

Kerajaan Inggris disebut-sebut telah menyiapkan rencana untuk kemungkinan tadi. Para pejabat Inggris, dilansir The Guardian (h/t harian Sunday Times), diketahui telah mengaktifkan kembali rencana darurat era Perang dingin untuk memindahkan keluarga kerajaan bila terjadi kerusuhan di London.

Sunday Times mengutip seorang sumber dari Kantor Kabinet Kerajaan yang khusus menangani masalah-masalah sensitif di pemerintahan. Rencana itu makin ditegaskan oleh ucapan seorang mantan perwira kepolisian yang ditugaskan mengawal keluarga kerajaan, Dai Davies.

Menurutnya, Ratu Elizabeth II beserta keluarganya bakal dipindahkan ke luar London jika kerusuhan benar terjadi.

Untuk diketahui, Brexit tetap bisa terjadi jika kesepakatan yang dicari Perdana Menteri Theresa May tak kunjung didapat. Namun konsekuensinya amat besar. Salah satunya adalah pemerintah Inggris membutuhkan biaya yang lebih besar untuk membawa masuk pasokan makanan yang diimpor dari Uni Eropa.

Hampir sepertiga makanan yang dikonsumsi di Inggris berasal dari Uni Eropa. Selama ini, jalur distribusi makanan itu berlangsung mudah.

Ketika Inggris keluar dari Uni Eropa, maka akan ada penundaan panjang terhadap impor dari Uni Eropa akibat pemeriksaan baru bea cukai.

Biaya makanan bisa naik secara signifikan demi menopang tarif impor. Gubernur Bank of England Mark Carney pernah mengingatkan anggota parlemen Inggris bahwa harga makanan bisa naik 5 sampai 10 persen jika Brexit diteruskan tanpa kesepakatan.

Inggris saat ini membayar tarif sekitar 10 persen untuk makanan impornya. Menimbun makanan tidak bisa jadi solusi. Sebab, sebagian besar makanan yang diimpor dari Uni Eropa adalah bahan pangan segar seperti sayuran dan buah-buahan.

Kendati begitu, beberapa pemasok makanan dan alat-alat kesehatan untuk panti dan rumah sakit di Inggris telah mulai melakukan penimbunan makanan dan obat-obatan demi menunjang layanan untuk pasien mereka.

“Kami kemungkinan tidak bisa menimbun banyak, apalagi bahan pangan segar. Brexit bisa menyebabkan kesulitan ekonomi yang sangat signifikan,” ucap Paul Freeston, CEO Apetito Inggris kepada BBC.

Mantan negosiator Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Dmitry Grozoubinski dalam The New York Times mengatakan, Inggris bisa saja mengatasi persoalan kenaikan harga pangan di negaranya dengan menurunkan tarif produk-produk dari Uni Eropa yang tidak tumbuh di Inggris. Buah sitrus-sitrusan seperti jeruk bakal menjadi salah satu targetnya.

Tapi, perjanjian ini harus dibuat secepatnya sebelum tenggat waktu Brexit benar-benar berakhir.

Hal lain yang perlu pemerintah Inggris pikirkan adalah tarif yang dikenakan Uni Eropa sudah pasti menghantam petani yang bergantung pada ekspor untuk mata pencarian mereka.

Misalnya, domba dari Inggris sekarang dijual di Uni Eropa tanpa tarif. Jika Brexit muncul tanpa kesepakatan, maka harga pembelian domba Inggris di Uni Eropa bisa melonjak hingga 45 persen lantaran tarif baru.

Petani Inggris masih bisa merebut peluang ekspor bebas tarif yang diberlakukan Uni Eropa. Namun, kuotanya sangat terbatas dan persaingannya teramat ketat. Dengan kata lain, pemerintah Inggris harus mencarikan pasar baru dari luar Uni Eropa untuk para petani mereka.

Lepas dari potensi kerusuhan, Theresa May mengaku tengah memperjuangkan masalah Brexit dengan Uni Eropa. Dikutip dari Reuters, May menjanjikan solusi pragmatis dalam mengatasi kebuntuhan di Parlemen Inggris demi memenuhi kesepakatan untuk keluar dari Uni Eropa.

May bakal segera terbang ke Brussels—markas Uni Eropa—untuk membuka kembali ruang negosiasi yang tertutup dalam rencana Brexit ini.

Sedikit kilas balik, pertengahan Januari 2019, parlemen Inggris melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah langkah Perdana Menteri Theresa May membawa Inggris keluar dari Uni Eropa bisa dilanjutkan atau tidak.

Sebanyak 432 anggota parlemen menolak usulan May, sementara 202 lainnya setuju. Dengan kata lain, keputusan referendum Brexit pada 2016 kembali menggantung.

Tak hanya mendapat penolakan, Partai Buruh—kini menjadi oposisi pemerintah—mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan May. Jika mosi ditindaklanjuti, posisi May sebagai perdana menteri bisa terancam selesai.

May, di sisi lain, masih punya waktu untuk mewujudkan rencananya. Dikutip dari The New York Times, May bisa membuat negosiasi baru dengan Partai buruh. Salah satunya adalah dengan mewujudkan keinginan partai itu untuk membuat serikat kepabeanan bersama Uni Eropa.

Partai Buruh—kini berada di bawah komando Jeremy Corbyn—adalah partai terbesar kedua di Inggris setelah Partai Konservatif. Dukungan untuk May akan melonjak signifikan jika dirinya berhasil merebut pengaruh dari Partai Buruh.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR