BENCANA ALAM

Kerugian akibat bencana selama awal 2019 capai triliunan rupiah

Data grafik. Selama empat bulan terjadi 1.586 bencana di Indonesia, mengakibatkan 325 orang meninggal dunia, 113 orang hilang, 1.439 luka-luka, dan 996.143 mengungsi dan menderita.
Data grafik. Selama empat bulan terjadi 1.586 bencana di Indonesia, mengakibatkan 325 orang meninggal dunia, 113 orang hilang, 1.439 luka-luka, dan 996.143 mengungsi dan menderita. | Antyo Rentjoko /Beritagar.id

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.586 kejadian bencana selama Januari hingga April 2019 mengakibatkan ratusan orang korban jiwa dengan kerugian mencapai triliunan rupiah.

Selain kerugian materi, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, bencana yang terjadi di beberapa provinsi itu juga mengakibatkan 325 orang meninggal dunia.

Tak hanya itu kata Sutopo, bencana-bencana tersebut juga mengakibatkan 113 orang hilang, 1.439 orang luka-luka, dan 996.143 orang mengungsi.

Menilik catatan BNPB, kejadian bencana tahun ini naik 72 persen. Dari 1.586 kejadian, didominasi bencana hidrometeorologi lantaran lebih dari 98 persen atau sekitar 1.554 akibat banjir dan gelombang ekstrem. Dua persennya atau sekitar 32 kejadian akibat bencana geologi.

Kerusakan fisik meliputi 3.588 rumah rusak berat, 3.289 rumah rusak sedang, 15.376 rumah rusak ringan, 325 bangunan pendidikan rusak, 235 fasilitas peribadatan rusak dan 78 fasilitas kesehatan rusak.

Terjadi tiga bencana yang menelan korban jiwa dengan kerugian terbesar, di antaranya banjir dan longsor di Sulawesi Selatan pada (22/1/2019) Rp926 miliar, Sentani, Papua (16/3) Rp668 miliar, dan Bengkulu (27/3) data sementara Rp200 miliar.

Data grafik. Dari 1.586 kejadian,  ada tiga bencana yang menelan korban jiwa dengan kerugian terbesar, di antaranya banjir dan longsor di Sulawesi Selatan, Sentani (Papua), dan Bengkulu.
Data grafik. Dari 1.586 kejadian, ada tiga bencana yang menelan korban jiwa dengan kerugian terbesar, di antaranya banjir dan longsor di Sulawesi Selatan, Sentani (Papua), dan Bengkulu. | Antyo Rentjoko /Beritagar.id

Kebutuhan dana yang diajukan untuk pemulihan bencana papar Sutopo, pascabanjir di Sulawesi Selatan, Januari 2019, mencapai Rp1,7 triliun; banjir bandang di Sentani, Jayapura, Provinsi Papua sebesar Rp1,7 triliun; dan banjir di Provinsi Bengkulu Rp600 miliar.

"Di luar bencana besar ini, rata-rata setiap tahun dana yang diajukan daerah melalui BNPB untuk pemulihan pascabanjir, longsor, atau puting beliung Rp2 triliun. Namun, yang bisa dipenuhi kurang dari Rp600 miliar karena terbatasnya anggaran," bebernya, Senin (6/5/2019).

Alokasi dana cadangan

Dalam penanganan bencana, BNPB mendapatkan pagu anggaran yang telah disepakati oleh DPR dan dana siap pakai dari Kementerian Keuangan tiap tahunnya.

Pagu anggaran ini merupakan dana yang mesti dihabiskan dalam masa satu tahun, sementara dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan apabila BNPB mengajukan proposal ke Kementerian Keuangan.

Untuk tahun 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meningkatkan alokasi dana cadangan bencana alam dua kali lipat menjadi Rp15 triliun. Alokasi itu di luar anggaran BNPB dan asuransi bencana.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengungkapkan, dana cadangan bencana diprioritaskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

Penggunaan dana tersebut sebut Askolani, bersifat siap pakai (on call). Dia menjelaskan, seperti realisasi anggaran 2018 yang mencapai Rp7,3 triliun.

Kenaikan anggaran tahun ini terangnya, mempertimbangkan realisasi dana cadangan bencana 2018 yang defisit Rp650 miliar dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp6,5 triliun.

Alokasi dana bencana tambah Askolani, tercantum dalam APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, terangnya, pemerintah pusat tak menetapkan aturan spesifik terkait persentase alokasi APBD.

"Wewenang diserahkan kepada pemerintah daerah, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan. Di APBN, alokasi anggaran untuk BNPB Rp610 miliar," jelasnya.

Dalam nota keuangan Rancangan APBN 2019 belanja pemerintah untuk BNPB sebesar Rp619,4 miliar, turun 16,6% dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp742,2 miliar.

Peningkatan kerentanan bencana hidrometeorologi sebut Sutopo, saat ini belum diimbangi penguatan kapasitas dan dukungan dana mitigasi yang memadai.

"Kalau untuk tanggap darurat, banyak kemajuan. Namun, upaya mitigasi di daerah masih sangat terbatas," ujar Sutopo.

Dia mencontohkan, di Banjarnegara, Jawa Tengah, pelatihan mitigasi dilakukan meski belum tersosialisasi pada masyarakat.

Konsistensi masih jadi masalah, seperti mandeknya siskamling di wilayah Jemblung yang longsor hingga menelan korban tewas sebanyak 108 orang, Desember 2014 silam.

Namun Sutopo mengeluhkan anggaran di tingkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Seperti di Provinsi Papua, rata-rata BPBD mendapat anggaran sekitar Rp2 miliar per tahun.

Begitu juga dengan jumlah personel yang hanya 30 orang per wilayah. Kondisi tersebut tambahnya, tak cukup untuk kondisi geografis ekstrem.

"Seluruh Papua berpotensi bencana. Baru ada 27 BPBD. Kabupaten Asmat dan Merauke belum punya," sebut Kepala BPBD Papua Weliam Manderi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR