KORBAN UNJUK RASA

Kesimpulan KontraS soal penembakan dua mahasiswa di Kendari

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari menyalakan lilin di lokasi tertembaknya dua kolega mereka di Jalan Abdul Silondae , Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (10/10/2019).
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari menyalakan lilin di lokasi tertembaknya dua kolega mereka di Jalan Abdul Silondae , Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (10/10/2019). | Jojon /ANTARA FOTO

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menduga dua mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, Muh Yusuf Kardawi (19) dan La Randi (21), ditembak aparat kepolisian saat demonstrasi menolak RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beleid lain pada 26 September 2019.

"Bahwa diduga penembakan pertama terjadi terhadap Muh Yusuf Kardawi di pintu samping Dinas Ketenagakerjaan, disusul dengan penembakan terhadap La Randi sekitar beberapa ratus meter dari jatuhnya Muh Yusuf Kardawi," merujuk laporan investigasi KontraS yang diterima Beritagar.id, Senin (14/10/2019).

Cerita para saksi dan penemuan selongsong peluru, menurut KontraS, sudah menjadi sinyalemen ada pelanggaran operasional polisi. Misalnya bagaimana Yusuf pun sebenarnya juga ditembak sebelum dipukuli dengan tongkat oleh polisi berseragam dan tidak berseragam saat sudah tersungkur.

Sementara, La Randi diduga meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian belakang ketiak kiri dan keluar pada bagian dada kananya. Laporan tersebut menjelaskan, lubang luka tembak tersebut berdiameter 0,9 cm pada bagian ketiak kiri dan 2,1 cm pada bagian dada sebelah kanan.

Selongsong peluru yang ditemukan sudah diserahkan ke Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tenggara dan diteruskan ke Polda Sulawesi Tenggara. Sementara, "Kondisi tengkorak kepala bagian belakang Yusuf terasa lembek dan samar-samar terlihat lubang dari bagian belakang kepala," merujuk laporan itu.

Hasil investigasi KontraS ini senada dengan cerita saksi dan dokter yang menangani dua mahasiswa nahas tersebut kepada Beritagar.id akhir September lalu.

Menurut KontraS, ada dugaan pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Beleid itu mengatakan, "Penggunaan kekuatan harus melalui tahap mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau rersangka yang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum."

Kemudian, ada dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 soal penggunaan kekuatan harus melalui pencegahan.

"Tindakan anggota kepolisian yang berada di lokasi adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diatur pada setiap aparat penegak hukum yakni prinsip proporsional (penggunaan kekuatan yang proposional, sesuai dengan ancaman yang dihadapi), prinsip nesesitas (penggunaan kekuatan yang terukur, sesuai dengan kebutuhan di lapangan), dan prinsip alasan yang kuat (penggunaan kekuatan yang beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan)," menukil laporan.

Aparat juga dinilai melanggar prosedur pengamanan unjuk rasa yang meminta mereka untuk tidak bersikap arogan dan perilaku tidak terpancing, serta tidak membawa senjata dan peluru tajam sesuai Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Tim investigasi bersama

KontraS mendesak para pihak untuk ikut membentuk tim investigasi bersama yang terdiri dari polisi, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman.

"Lembaga-lembaga tersebut dapat membentuk tim bersama untuk mendorong akuntabilitas negara dalam kasus ini, memberikan perlindungan bagi saksi dan keluarga korban, termasuk memastikan berjalannya dan terpenuhinya hak keluarga korban atas keadilan, kebenaran dan keterbukaan dalam penyelesaian kasus ini," menukil laporan.

Lebih jauh, Kapolri mesti memprioritaskan transparan dengan mempertanggungjawabkan secara pidana merujuk bukti jatuhnya korban jiwa karena penggunaan senjata api. Polri juga didesak untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran prosedur saat pengamanan aksi massa.

Polri telah memeriksa enam anggotanya. Namun, pemeriksaan itu hanya urusan pelanggaran prosedur membawa senjata saat pengamanan aksi demo dan bukan terkait meninggalnya dua mahasiswa ini.

Selain itu, KontraS juga meminta Komnas HAM untuk memantau dan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut. Tak hanya untuk dua korban meninggal, tetapi juga korban luka-luka lainnya. Selain itu, LPSK juga didesak untuk aktif melindungi saksi selain dokter yang mengautopsi jenazah Randi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR