KEPASTIAN HUKUM

Keterangan saksi ahli dalam sidang tak bisa digugat

Foto ilustrasi. Salah satu lokasi pembukaan lahan baru terlihat di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Kecamatan Putri Beutong, Gayo Lues, Aceh, Kamis (29/11/2018).
Foto ilustrasi. Salah satu lokasi pembukaan lahan baru terlihat di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Kecamatan Putri Beutong, Gayo Lues, Aceh, Kamis (29/11/2018). | Syifa Yulinnas /Antara Foto

Kepastian hukum itu tiba. Pengadilan Negeri (PN) Cibinong menegaskan bahwa keterangan dari saksi ahli yang diajukan di persidangan tidak dapat dituntut dalam pengadilan pidana dan perdata.

Hal itu disampaikan majelis hakim PN Cibinong; Chandra Gautama (ketua), Andri Falahandika, dan Ali Askandar saat menolak menolak gugatan yang dilayangkan terpidana koruptor Nur Alam terhadap pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Basuki Wasis, Kamis (13/12/2018).

Nur Alam, eks Gubernur Sulawesi Tenggara, menilai Basuki telah melakukan perbuatan hukum melalui keterangannya dalam persidangan. Dalam berkasnya ke PN Cibinong, 12 Maret 2018, Nur Alam tak terima dengan keterangan Basuki dan menggugat Rp3 triliun.

Basuki merupakan saksi ahli yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan Nur Alam. Basuki menaksir tindakan Nur Alam yang merusak lingkungan telah menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp2,7 triliun.

Keterangan Basuki disampaikan dalam persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) penyalahgunaan wewenang Nur Alam sebagai gubernur yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah.

Saat memberi kesaksian pada 14 Februari 2018, tim kuasa hukum Nur Alam mempersoalkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2011 yang digunakan Basuki untuk menghitung kerusakan alam. Basuki menjelaskan bahwa peraturan itu digunakan lantaran kerusakan lingkungan di wilayah Nur Alam terjadi pada 2009-2014.

Nur Alam lalu divonis bersalah dalam kasus itu dan mendapat hukuman penjara 12 tahun. Pengadilan Tinggi Jakarta, Maret 2018, menambah durasi hukuman Nur Alam menjadi 15 tahun. Namun, dalam tingkat kasasi, Kamis (13/12), Mahkamah Agung justru memotong hukuman Nur Alam kembali ke vonis pengadilan tipikor -- 12 tahun.

Nah, pada hari yang sama, Nur Alam kalah dalam kasus gugatannya kepada Basuki. Menurut keterangan majelis hakim yang dilansir detikcom, keterangan Basuki dalam persidangan adalah bagian dari rezim persidangan pidana.

Jadi, hakim tidak terikat oleh keterangan tersebut. Kuasa hukum penggugat juga dalam persidangan pidana diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membantah serta mengajukan ahli yang berbeda. Itu sebabnya majelis hakim menolak gugatan Nur Alam.

"Keterangan ahli tidak akan berimplikasi apapun jika hakim tidak menggunakannya. Jika pun hakim menggunakan maka itu menjadi tanggung jawab hakim. Maka jika menggugat putusan hakim, maka selayaknya ini gugatannya adalah bagian dari banding dan kasasi dalam perkara pidana," ujar majelis hakim dalam putusan selanya.

Jadi menurut majelis hakim, jika ada keberatan terhadap keterangan dari saksi ahli, cara melawannya adalah dengan mengajukan saksi ahli lain. Bagi Ketua bidang advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, keputusan majelis hakim adalah sinyalemen positif.

"Hakim juga membaca suasana kegelisahan para ahli dan menjawab kekhawatiran mereka yang menyeruak akibat gugatan ini dengan menegaskan perlindungan," tutur Isnur dalam keterangan tertulis.

Adapun KPK sempat meminta agar majelis hakim tidak menerima gugatan Nur Alam terhadap Basuki. Bahkan KPK, seperti dikutip Tempo.co (2/10), mengatakan gugatan itu salah alamat.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, seharusnya gugatan diajukan di pengadilan tipikor karena terjadi dalam persidangan korupsi dan bukan ke PN. "Sehingga pengujian terhadap substansi yang disampaikan ahli merupakan wewenang dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor," kata Febri.

Dan melihat keputusan sela majelis hakim PN Cibinong, KPK pun mengajukan apresiasinya. Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, menyatakan putusan tersebut sangat baik.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR