Ketika bank salurkan kredit untuk perusahaan perusak lingkungan

Pekerja memanen kelapa sawit di perkebunan inti rakyat Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Rabu (7/9/2016).
Pekerja memanen kelapa sawit di perkebunan inti rakyat Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Rabu (7/9/2016).
© Budi Candra Setya /ANTARAFOTO

Apa yang akan Anda lakukan jika ternyata uang yang Anda investasikan di sebuah bank disalurkan ke perusahaan yang berkontribusi kepada kerusakan lingkungan? Mungkin Anda mempertimbangkan untuk menariknya, mungkin juga membiarkan (karena ternyata menguntungkan).

Tapi apapun pertimbangannya, perlu Anda ketahui bahwa setidaknya ada sekitar USD3,890 miliar kredit perbankan nasional mengalir ke perusahaan-perusahaan yang diduga membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Temuan itu dibuka dalam situs forestandfinance.org berdasarkan penilitian Rainforest Action Network, TuK (Transformasi untuk Keadilan) Indonesia, dan Profundo.

Ada delapan bank yang diketahui menyalurkan kredit dalam bentuk modal kerja maupun kredit investasi ke sektor usaha yang salah satunya disebut sebagai penyebab kebakaran lahan selama ini.

Delapan bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Capital Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah DKI.

Beberapa penyalurannya antara lain, BNI menyalurkan kredit korporasi kepada Rajawali Group sebesar USD54,98 juta, BRI menyalurkan revolving credit facility kepada PT Perkebunan Nusantara Group sebesar USD,28 juta, dan Bank Danamon menyalurkan kredit korporasi kepada Sinar Mas Group sebesar USD30 juta.

Jumlah itu juga belum termasuk lembaga keuangan nonbank, seperti Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang tercatat memberikan pembiayaan korporasi senilai USD50,49 juta kepada Sampoerna Agro untuk sektor minyak kelapa sawit, dan revolving credit facility USD42,85 juta ke Triputra Group melalui Kirana Megatara untuk sektor karet.

Penelitian yang dilakukan forestandfinance.org menggunakan metode indentifikasi terhadap pinjaman korporasi, penjaminan, investasi obligasi, dan saham dalam periode tahun 2010-2015 yang dilansir dari laporan keuangan yang dibuka masing-masing perusahaan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk perbaikan kebijakan dan sistem sektor keuangan yang tidak berpihak kepada pelanggaran lingkungan dan sosial.

Rotua Tampubolon, salah satu koordinator penelitian menilai, ketika bank menjalankan fungsi intermediasinya dengan menyalurkan kredit kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membuka lahan baru dengan cara kekerasan, maka bank tersebut juga terlibat dalam kerusakan lingkungan.

"Bank punya peran untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah," ungkapnya dalam CNNIndonesia, Senin (12/9/2016).

Sejatinya, seperti aturan yang tertuang dalam buku pedoman yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit bank kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan disyaratkan untuk melalui uji amdal terlebih dahulu.

"Jadi, kalau ada laporan seperti itu, akan kami dalami nanti," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon.

Pada dasarnya, perbankan akan menyalurkan kredit baik kepada individu maupun perusahaan berdasarkan atas kemampuan membayar debitor. Bank pada umumnya hanya menghindari terjadinya Non-Performing Loan (NPL) yang akan berpengaruh kepada neraca keuangan bank tersebut.

Apalagi, perusahaan sawit masih berpotensi mengingat kebutuhan akan minyak kelapa sawit dunia begitu besar.

Peringkat kebijakan bank

Dari sebelas bank komersial yang beroperasi di Indonesia, ternyata belum semuanya memiliki kebijakan kredit dan investasi yang berpihak kepada perbaikan kualitas hidup dan lingkungan.

Hal ini diketahui melalui peringkat kebijakan kredit dan investasi 11 bank Indonesia yang dirilis oleh ResponsiBank. Dari 11 bank tersebut, HSBC berada di posisi pertama dengan skor 37,83 persen. Skor HSBC itu disumbang oleh tiga tema dengan skor tertinggi, yakni hak pekerja (60,42 persen), hak asasi manusia (56,73 persen), dan Pertambangan (57,5 persen).

Tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti BNI, Mandiri, dan BRI, secara berturut-turut berada di posisi 5, 6, dan 7, dengan skor 6,37 persen, 3,46 persen, dan 3,09 persen.

Walaupun sudah baik untuk ukuran bank nasional, tetapi nilai BNI masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank asing. Untuk tema perubahan iklim misalnya, BNI memperoleh skor 16,30 persen, tertinggi dari bank nasional lain yang rata-rata tidak mendapatkan skor apapun.

BNI mendapatkan nilai cukup baik, salah satunya juga karena telah mengadopsi UN Global Compact pada tahun 2013. BNI juga telah merujuk pelaporannya dengan menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) G4 (termasuk GRI Financial Services Sector Supplement), dan merupakan bank nasional pertama yang menyusun Laporan Keberlanjutan yang terpisah pertama kali pada tahun 2007.

Di sisi lain, sebagai bank plat merah terbesar, Mandiri hanya mendapat skor pada tiga tema saja yaitu pajak dan korupsi 15,38 persen; pembangkit listrik 4,55 persen; serta transparansi dan akuntabilitas 35,42 persen.

Poin ini didapat antara lain karena Mandiri menyebutkan tentang kebijakan anti gratifikasi dan fraud serta disclosure data cabang Mandiri di Cayman Island, juga karena Laporan Keberlanjutan Mandiri yang telah merujuk pada standar pelaporan GRI Generasi 4.

Sementara BRI, mendapatkan skor 7,69 persen pada tema pajak dan korupsi; 2,84 persen dari tema pangan serta 30,56 persen pada sektor transparansi dan akuntabilitas. Pada tema transparansi dan akuntabilitas ini,

ResponsiBank sendiri adalah panduan pemberi peringkat bank berbasis web yang digunakan konsumen untuk menilai tanggung jawab sosial dan lingkungan bank-bank Indonesia. Koalisi ini terdiri dari enam organisasi independen: Perkumpulan Prakarsa, Indonesia Corruption Watch (ICW), Infid, Walhi, PWYP-Indonesia, dan YLKI.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.