KORUPSI KEPALA DAERAH

Ketika Bupati Kudus tersangkut korupsi untuk kedua kali

Tersangka dugaan kasus gratifikasi pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019, Bupati Kudus Muhammad Tamzil (kiri) memasuki mobil yang akan membawa ke penjara usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019).
Tersangka dugaan kasus gratifikasi pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019, Bupati Kudus Muhammad Tamzil (kiri) memasuki mobil yang akan membawa ke penjara usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). | M Risyal Hidayat /Antara Foto

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan tak bisa menyembunyikan rasa prihatinnya ketika mengumumkan status tersangka korupsi Bupati Kudus, Muhammad Tamzil. Pasalnya ini adalah kedua kalinya bagi Tamzil tersangkut kasus rasuah.

Tamzil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Kudus, Jumat (26/7/2019), bersama enam orang lainnya. Tamzil dan dua orang lain sudah berstatus tersangka gratifikasi alias suap seleksi jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kudus.

Dua orang lain yang menjadi tersangka adalah Staf Khusus Bupati Kudus ATO dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) AHS yang juga terjaring dalam OTT tersebut. Tamzil dan ATO menjadi tersangka penerima dana gratifikasi, sedangkan AHS sebagai tersangka pemberi dana dengan barang bukti Rp170 juta.

"KPK sangat menyesalkan kejadian ini karena sebenarnya tim kami sudah ada di semua kabupaten (untuk mengawasi para aparat sipil negara). Dan kami sudah berulang kali mengingatkan agar tidak ada lagi jual beli jabatan," tukas Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (27/7).

Kasus korupsi dalam seleksi jabatan perangkat daerah yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ini bukanlah yang pertama. KPK, menurut Basaria, sudah menerima informasi soal jual beli jabatan untuk tingkat eselon 2 hingga 4 di Kabupaten Kudus ini sejak lama.

Tamzil pun sudah pernah tersangkut kasus korupsi dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kudus pertama kali pada periode 2003-2008. Setahun menjabat, Tamzil yang merupakan pejabat karier diduga mengkorupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus senilai Rp21,848 miliar untuk tahun anggaran 2004-2005.

Namun, kasus itu baru diusut Kejaksaan Negeri Kudus saat Tamzil sudah tak lagi menjadi bupati pada 2014. Tamzil dijadikan tersangka dan ditahan pada September 2014.

Tamzil, yang sempat mengikuti Pilkada Jawa Tengah pada 2008 tapi kalah, divonis bersalah dengan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan denda Rp100 juta. Tamzil kemudian mendapat pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang, pada Desember 2015.

Tiga tahun kemudian atau tahun lalu, Tamzil pun turun lagi ke gelanggang Pilkada dan berhasil memenangi jabatan Bupati Kudus untuk kedua kali. Basaria pun mengingatkan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk melihat rekam jejak calon kepala daerah yang akan dipilih.

"Jika pernah melakukan korupsi lalu masih dipilih juga maka tak akan memberi efek jera. Partai politik juga jangan mendukung seseorang yang pernah terkena tindak pidana korupsi," tegasnya.

Bupati ke-64

Tamzil menjadi bupati ke-64 yang sudah ditangkap KPK pada kurun 2004-2019. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra adalah bupati terdahulu yang diringkus KPK dengan kasus dugaan jual beli jabatan pula pada Oktober 2018.

"Jual beli jabatan ini tak boleh terjadi lagi karena akan merusak pemerintahan. KPK pun menjadi satu di antara pemangku kepentingan pencegahan korupsi seperti ditegaskan Perpres No 54/2018, termasuk tidak jual beli jabatan," kata Basaria.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun sudah menegaskan bahwa area rawan korupsi para kepala daerah adalah perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, serta jual-beli jabatan.

Dan Kemendagri, seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam detikcom, Sabtu (27/7), sudah mengingatkan berkali-kali agar kepala daerah menjauhi area rawan tersebut. Apalagi Kemendagri selalu membawa para kepala daerah baru ke KPK sebagai pengingat.

"Memalukan! Masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT, apalagi kasus jual-beli jabatan," kata Bahtiar.

Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa dan menyayangkan Tamzil terkena OTT KPK saat kinerja kepala daerah selalu diawasi delapan institusi.

"Kalau hari ini ada yang korupsi, keberaniannya sudah melebihi dari yang lain. Karena apa? Sudah diawasi oleh delapan institusi, masyarakat sangat terbuka, ini masih jalan. Maka nyalinya itu dahsyat, luar biasa. Saya ingin mengatakan, ini orang nekat dan cenderung ndableg," kata Ganjar dilansir iNews, Sabtu (27/7).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR