KEMISKINAN

Ketimpangan sosial di Indonesia masih tinggi

Foto Ilustrasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang menggelar pasar murah pada 26 lokasi di 11 kecamatan hingga 29 Mei 2019. Satu di antaranya digelar di halaman Bank Indonesia Padang, Sumatera Barat, Rabu (15/5/2019).
Foto Ilustrasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang menggelar pasar murah pada 26 lokasi di 11 kecamatan hingga 29 Mei 2019. Satu di antaranya digelar di halaman Bank Indonesia Padang, Sumatera Barat, Rabu (15/5/2019). | Iggoy el Fitra /Antara Foto

Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kembali berkurang pada September tahun lalu. Namun begitu, kesenjangan antar-daerah dinilai masih tinggi.

Pemerintah terus berusaha menekan angka kemiskinan dengan meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 atau pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam catatan (BPS), jumlah penduduk miskin per September 2018 mencapai 25,26 juta jiwa atau sebesar 9,66 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menurun 280 ribu jiwa dibandingkan dengan total penduduk miskin per Maret 2018 yang mencapai 25,95 juta jiwa.

Jika dibandingkan dengan angka September 2017, jumlah penduduk miskin per September 2018 telah berkurang sebanyak 910 ribu jiwa. Ini merupakan angka kemiskinan terendah sejak 1998.

Untuk terus menekan angka kemiskinan itu, pemerintah kemudian melakukan terobosan pencabutan subsidi BBM pada tahun 2014. Hal itu dilakukan untuk mengganti program subsidi yang strategis, tepat sasaran, dan meningkatkan program PKH.

Setelah pencabutan subsidi BBM pada 2014, pemerintah melalui program PKH memberikan bantuan sebanyak 6 juta keluarga. Lalu pada tahun 2017 dilakukan pencabutan subsidi listrik diiringi dengan menaikkan bantuan PKH kepada 10 juta keluarga.

Apakah ini berhasil menekan angka kemiskinan?

Rumah tangga penerima program keluarga harapan (PKH) dan angka kemiskinan tahun 2007 hingga 2018.
Rumah tangga penerima program keluarga harapan (PKH) dan angka kemiskinan tahun 2007 hingga 2018. | Lokadata /Beritagar.id

Setelah pencabutan subsidi listrik pada 2017, angka kemiskinan turun cukup signifikan, yakni 9,6 persen. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah Indonesia.

Pada Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2010-2014, Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut terjadi peningkatan target beneficiaries dan alokasi budget PKH yang melampaui baseline target perencanaan.

Tahun 2016, pembagian PKH menyentuh 6 juta keluarga miskin. Sedangkan tahun 2017 bertambah hingga 6,2 juta keluarga. Setahun kemudian, 2018, penerima PKH naik lagi hingga 10 juta keluarga.

Akhirnya, pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen. Itu artinya terjadi pengurangan sebesar 633,2 ribu orang dibanding pada September 2017 yang masih menyentuh angka 26,58 juta orang atau 10,12 persen.

Ekonom Chatib Basri menilai upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan memang patut diapresiasi. Kendati demikian, Chatib mengingatkan pemerintah untuk tetap harus waspada terhadap kemungkinan melonjaknya harga pangan utama yang berkontribusi besar terhadap angka inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.

"Implikasinya, jika harga pangan, terutama beras, naik, maka jumlah orang miskin akan meningkat. Artinya, tidak boleh ada ruang untuk kesalahan dalam kebijakan beras," ujar Chatib kepada Beritagar.id, Rabu (16/1/2019).

Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, program pemberian bantuan PKH dan padat karya tunai berkontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan ini.

Masih ada ketimpangan

Menilik angka kemiskinan dan alokasi bantuan PKH, jumlah keluarga miskin paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 16,7 persen (dari total penduduk miskin nasional) dengan bantuan PKH 17,3 persen (dari total penerima PKH nasional).

Begitu juga dengan Provinsi Jawa Tengah yang dihuni 15 persen dari total penduduk miskin nasional, mendapat kucuran PKH 15 persen dari total PKH.

Sedangkan Provinsi Jawa Barat dengan 13 persen dari total penduduk miskin nasional, mendapat kucuran PKH mencapai 17 persen dari PKH nasional.

Provinsi Papua, dengan angka kemiskinan 3,56 persen dari total nasional hanya mendapat kucuran PKH 0,7 persen dari PKH nasional.

Penduduk miskin dan alokasi bantuan program keluarga harapan (PKH) tahun 2018.
Penduduk miskin dan alokasi bantuan program keluarga harapan (PKH) tahun 2018. | Lokadata /Beritagar.id

Data di atas menunjukkan bahwa PKH berhasil secara signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin, kesenjangan (gini ratio), dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, kenapa masih terjadi ketimpangan?

Menurut survei International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indeks Ketimpangan Sosial Indonesia pada 2018 berada pada skor 6. Angka ini meningkat sebesar 0,4 dibandingkan survei serupa pada 2017.

Indeks Ketimpangan Sosial adalah indeks yang mengukur persepsi publik berapa jumlah ranah yang timpang. Makin besar skornya, berarti makin timpang.

Survei di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya, sumber ketimpangan di sana terjadi lantaran perbedaan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan (90 persen), penghasilan (89), harta benda yang dimiliki (89).

Tak hanya itu, di Dompu juga skors kesempatan dan tingkat pendidikan (68), kesehatan (67), dan kesejahteraan keluarga (65).

Hal berbeda terlihat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Kabupaten di Sulawesi Selatan itu justru memiliki indeks ketimpangan sosial yang cukup rendah yakni sebesar 3.

Di Pangkep, hanya 38 persen warga yang mengaku mengalami setidaknya satu bentuk ketimpangan. Sumber ketimpangan yang dipersepsikan warga Pangkep hanyalah kesempatan mendapatkan pekerjaan (33 persen), penghasilan (30), dan harta benda yang dimiliki (26).

Ada 10 ranah yang dinilai dalam survei. Yakni penghasilan, kesempatan kerja, harta yang dimiliki, tempat tinggal, kesempatan pendidikan, kesejahteraan keluarga, kualitas lingkungan, hukum, politik, dan kesehatan. Dengan skor 6, berarti publik menilai ada 6 ranah yang timpang.

Skor Indeks Ketimpangan Sosial yang dirilis INFID ini berbeda dengan versi BPS. INFID menyebut ketimpangan yang dirasakan warga meningkat, sedangkan BPS menyebut indikator kesenjangan (rasio gini) pada Maret 2018 menurun dibanding tahun sebelumnya.

Gini ratio adalah indeks yang mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang dihitung dengan skala 0 sampai 1. Bila angka gini ratio mendekati 1 berarti ekonomi semakin timpang, bila mendekati 0 maka ekonomi semakin merata.

Ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia di perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan dengan gini ratio masing-masing 0,391 dan 0,319.

Ketimpangan di perkotaan dan perdesaan menurun masing-masing 0,401 dan 0,324. Penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan juga terjadi pada September 2017 masing-masing 0,404 dan 0,320.

Catatan Redaksi: Kamis (16/5/2019), Pukul 09.33, judul tulisan diubah agar sesuai dengan isi tulisan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR